85 Desa di Minut Belum Buat LPJ Dandes 2018, Pencairan Tahap Tiga 2019 Terancam Tak Turun

Spread the love

JPKP: “Kinerja Polres dan Kejari Minut Ditunggu”

MINUT, IdentitasPrime – Pemerintah daerah berencana tidak akan menyerahkan seluruh anggaran Dana Desa (Dandes) tahap ketiga pada tahun 2019 ini untuk 125 desa.
Pasalnya, banyak desa yang belum memasukkan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dandes tahap pertama dan kedua tahun ini.
Menariknya lagi, LPJ Dandes tahun 2018 pun banyak yang belum dimasukkan ke Dinas Sosial serta Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (Dinsos PMD) Minut.

Sesuai data Dinsos PMD Minut, desa yang memasukkan LPJ Dandes 2018 baru 40 desa dari 125 desa yang ada di Kabupaten Minut.
Sedangkan 85 desa sampai saat ini belum memasukkan LPJ Dandes 2018. “Dari 125 desa di Minut, baru 5% yang masukkan LPJ Dandes tahap 1 dan 2. Namun LPJ Dandes tahun 2018, baru 40 desa. Desa yang belum masukkan LPJ 2018 akan kami tahan dana desanya,” ujar Kabid Pemdes Dinsos PMD Minut, R Menajang Senin 1 Oktober 2019 silam.
Diduga kuat, desa-desa yang belum memasukkan laporan ini hanya membuat surat pernyataan. Sama halnya dengan kasus Dandes Wori hanya membuat surat pernyataan yang disetujui oleh Inspektorat Minut.
“Kalau soal itu (surat pernyataan,red), silakan tanyakan ke Inspektorat karena itu mewenangan mereka yang melakukan pemeriksaan. Kami hanya sebatas memeriksa administrasi,” tukas Menajang.

Dirinya mengharapkan agar desa yang belum memasukkan laporan ini bisa secepatnya dimasukkan. Sebab, batas tahun anggaran untuk pencairan karena ini sudah masuk bulan Oktober. “Pencairan tahap 3 dan 4 akan lambat terealisasi jika LPJ Dandes ini tidak dimasukkan,” pungkas dia.
Dilain pihak, Semmi Tuege Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Minahasa Utara (JPKP Minut) menilai tak adanya LPJ dari 85 desa, sebaiknya diberi batas waktu yang relevan.
“Namun tentu saja semua ada batas waktunya. Kinerja Polres dan Kejari Minut ditunggu, sebab ini bicara uang negara yang disalurkan pemerintah untuk kesejahteraan rakyat,” sentil Tuegeh.

Aroma dugaan korupsi, lanjut aktivis asal Kawiley ini, sudah tercium sebab dari tahun ke tahun, modus yang sama, terus dilakukan.
“Aroma dugaan korupsi sudah terjadi bertahun-tahun dengan modus serupa. Anehnya, sampai detik ini kenapa belum ada hukumtua yang dipenjarakan. Kalau tak ada gunanya, untuk apa para penegak hukim dibentuk,” pungkas Semmi Tuegeh gusar.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*