Desa Pulisan & Kecamatan Liktim Minut Jadi Sampel PPMTP PAUD Wakili Sulut di Surabaya

Spread the love

Nasib Gaji Honor Guru PAUD Bakal Dianggarkan di Dana Desa, Minut Jadi Pelopornya

MINUT, IdentitasPrime – Kabupaten Minahasa Utara khususnya Desa Pulisan Kecamatan Likupang Timur dan Kecamatan Likupang Timur, “ketimpa durian runtuh”.
Pasalnya, secara tak diduga, Camat Likupang Timur Vandy Posumah S.STP dan Vekly J Ansa, Hukumtua Desa Pulisan, sempat kaget ketika menerima kabar, dipanggil oleh Kementerian Pendidikan Nasional untuk hadir di Kota Surabaya Jawa Timur, di akhir Bulan Agustus silam.

“Kami diundang untuk hadiri kegiatan Kemendiknas dengan menyatakan bahwa Desa Pulisan Liktim merupakan desa pertama di Provinsi Sulut yang diambil sampel sebagai peserta jelang sinkronisasi Program Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik (PPMTP) PAUD, pertama kalinya,” tutur Posumah, Kamis (5/9/19).

Dalam rangka program peningkatan sinkronisasi program peningkatan mutu tenaga Pendidik PAUD di tingkat nasional itu, Desa Pulisan dan Kecamatan Liktim diundang Direktorat PETIK PAUD, Kemendiknas RI yang digelar di Kota Surabaya sejak tanggal 29, 30, sampai 31 Agustus 2019 lalu.

“Ini starting awal kapasitas peningkatan Guru PAUD, biar kedepan nanti dapat dianggarkan Pemerintah Desa. Untuk starting ini kami di anggarkan oleh panitia,” urai Posumah.

Lanjut Camat, dari peserta yang dihadirkan untuk 25 daerah se Indonesia, Desa Pulisan plus Kecamatan Liktim, adalah dua diantaranya.
“Dirjen PETIK PAUD menilai, selama ini kan ada Dana Desa, saat ini masih bertumpu pada pembangunan fisik. Jika kemudian mengharuskan pembangunan mental, sementara Dana Desa mampu mendongkrak peningkatan mutu tenaga pendidik honorer, maka disinilah program tersebut di matangkan. Dana tersebut adalah dana keroyokan karena diluar dana Pemwrintah di Dinas Pendidikan,” jelasnya.

Kendati demikian, lanjut Posumah, tentu saja ada catatan, ploting dana peningkatan mutu tenaga honorer guru Paud itu milikki legalitas dan volume yang mumpuni.

“Ploting dana peningkatan mutu tenaga honorer guru Paud itu tentu saja harus memenuhi kriteria. Contohnya, PAUD itu sudah eksis sekian tahun, dilengkapi legalitas dan dokumentasi aktifitas rutin, dan tenaga guru honorrernya memilikki Sertifikasi Guru Paud. Ini untuk menghindari adanya PAUD-PAUD dadakan seperti kelompok tani siluman, begitu kira-kira,” pungkas Camat Liktim yang dikenal santun namun tegas itu.

Secara terpisah, Vekly j Ansa, Hukumtua Desa Pulisan mengaku sangat mendukung program Direktorat PETIK PAUD, Kemendiknas RI yang digelar di Kota Surabaya itu.
“Dengan menguatkan fssilitas dan kapasitas tenaga guru honor dan volume gedung sekolah dan isinya, pasti kita dapat menelurkan para anak-anak PAUD yang siap duduk di tingkat SD. Jika tak ada aral melintang, dalam Musrwmbang-des nanti, kami akan berusaha menganggarkan program ini di Dana Desa,” ujar Ansa bersemangat.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*