Diduga Hukumtua Kokoleh I Berhentikan 3 Perangkat Desa Secara Improsedural, BPMD Minut Tunggu Laporan

Spread the love
  • 29
    Shares

Camat Liksel: “Sekarang sudah ada aturan tentang bagaimana caranya mengangkat dan memberhentikan aparat desa”

MINUT, IdentitasPrime – Dugaan penyalahgunaan wewenang seorang pimpinan, disinyalir terjadi di Desa Kokoleh I yang diduga dilakukan olwh Hukumtua terpilih Nicolas Pelealu.

Entah ada apa dibalik semua itu, terinformasi Hukumtua Desa Kokoleh I tiba-tiba melakukan pemecatan terhadap 3 aparat desanya.
Hal ini sontak membuat mereka kecewa dan tidak puas dengan keputusan sepihak tersebut.
“Sampe skarang torang tidak tahu apa penyebab sampe torang di pecat,” keluh ke-tiga aparat yang di pecat itu.
Ketiga perangkat desa itu masing-masing adalah:
– Kaur Pemerintahan, Decky Assa
– Kaur Kesra, Nini Helingo
– Kepala jaga 3, Deisy Mantiri

Ke-tiga perangkat desa yang apes itu mengaku bahwa mereka di pecat secara sepihak tanpa mengikuti aturan yang berlaku.
“Dalam pemecatan kami ini hukum tua hanya menyampaikan melalui surat tanpa ada nomor surat, tidak di undang dalam rapat musyawarah perangkat desa, ataupun ada peringatan apa-apa,” ujar Kaur Kesra Nini Helingo sedih.

Terpisah, Hukumtua Kokoleh Nicolas Pelealu ketika dikonfirmasi beberap wartawan yang menyambangi kediamannya mengaku bahwa dirinya sudah tidak tahan lagi dengan sikap ke-tiga perangkat desanya.
“So tiga tahun kita ada ba sabar karna dorang tidak kerja maksimal dalam menjalankan tugas, mereka lebih mementingkan bisnis mereka, dibanding tugas pelayanan di desa,” tukas Pelealu.
Menanggapi pertanyaan hukum tua, Kaur Kesra dan Pala (Kepala Jaga 3) yang dipecat, menampik bahwa ucapan kumtua semua itu tidak benar.
“Selama kami bekerja sesuai aturan yang ada. Kami tidak pernah lalai dalam tugas. Sebagai seorang pala, saya selalu menjalankannya sampe dengan penagihan PBB dan kewajuban lainnya,” sembur Mantiri, Pala jaga 3.

Merasa mendapat perlakuan tidak adil, Kaur Kesra dan Pala Jaga 3 menuntut keadilan ke Kantor Camat Likupang Selatan. Ke-dua perangkat mengadukan uneg-uneg mereka kepada Camat Liksel. Menariknya Adrian Walansendow Camat Liksel mengaku yang mana ia sampai saat ini tidak menerima surat dari Kuntua Kokoleh I kalau sudah memberhentikan 3 perangkat desanya.
“Memang benar hukum tua punya wewenang mengangkat dan memberhentikan perangkat, tapi harus sesuai dengan prosedur yang ada karena sekarang sudah ada aturan tentang bagaimana caranya mengangkat dan memberhentikan aparat desa,”urai Camat.

Selanjutnya seorang hukumtua, timpal Walansendow, harusnya menyampaikan ke camat terlebih dahulu baru bertindak. Itupun paling lambat 14 hari camat sudah menerima laporan dari hukum tua bahwa sudah ada eksekusi atau pergantian aparat.
“Kalian kan di lantik punya SK, jadi jika ingin di ganti harus sesuai dengan aturan. Kalian bersabar dulu, saya akan memanggil hukum tua untuk di minta keterangan,dan akan memediasi anda dan hukumtua,” tandas Camat Liksel Adrian Walansendow.

Sementara Kepala Badan BPMPD melalui Dolly Kenap, Kabid BPMD menegaskan, pintu ruang kantornya seu terbuka untuk setiap laporan yang masuk.
Menurut Kenap, seorang hukumtua harus mengikuti aturan yang ada jika memberhentikan aparat desa.
“Saya siap menerima laporan aparat desa, sebab itu sudah tugas kami. Tapi sebaiknya harus laporan secara tertulis supaya jelas, sehingga kami melangkah mengambil keputusan,” jelasnya.(Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*