Diduga Terima Suap, Wali Kota Jakarta Utara Eksekusi Jalan Kompleks Perumahan

Spread the love

Identitasprime.com – Jakarta – Wali Kota Jakarta Utar, Sigit Wijatmoko diduga menerima suap dari pengembang perumahan cluster Pinisi Permai dan Trimaran Permai Pantai Indah Kapuk PT. Mandara Permai.

Warga perumahan cluster Pinisi Permai dan Trimaran Permai Pantai Indah Kapuk, kelurahan Kapuk Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara berteriak meminta perlindungan hukum.

Pasalnya, warga perumahan jenis cluster yang sudah tinggal hampir 25 tahun ini tiba-tiba dikejutkan dengan sikap Pemerintah Daerah (Pemda) Jakarta Utara melalui dinas Kehutanan yang menyatakan akses jalan komplek adalah kawasan Hutan Produksi.

Peristiwa ini dimulai awal september 2019 lalu dimana ‘oknum’ pengembang membuat surat ke RT setempat dan memberitahukan bahwa akses jalan komplek akan di buka untuk Umum dan surat tersebut juga ditandatangani oleh ‘oknum’ pengembang PT. Mandara Permai.

“Ada apa dengan oknum pemerintah daerah Jakarta dan oknum pengembang? Kami sebagai warga komplek dan Warga Negara Republik Indonesia harus meminta perlindungan Hukum ke mana dan ke siapa?, ujar salah seorang warga perumahan, Senin (11/11/2019).

Sementara itu, aktivis Anti Korupsi, Hendra Jacob secara tegas menyatakan dirinya mencium aroma busuk dugaam suap dari pihak Pengembang ke Wali Kota Jakarta Utara.

“Kami menduga ada main mata antara pengembang dengan Wali Kota Jakarta Utara. Warga sudah menempati perumahan yang ber tipe cluster ini hampir 25 tahun. Tapi kenapa tiba-tiba akses jalan dinyatakan jalan umum. Perumahan ini jenis cluster. Ada apa dengan Wali Kota Jakarta Utara dengan pengembang PT. Mandara Permai?,” ujar aktivis anti korupsi, Hendra Jacob, Senin (11/11/2019).

Hendra mengungkapkan, setelah menerima surat, warga langsumh melakukan rapat umum dan semua warga menyatakan menolak rencana ‘oknum’ pengembang.

“Anehnya lagi, awal November, ‘oknum’ Pemda Jakarta Utara baik dari kelurahan, kecamatan, malah dari tingkat yang lebih tinggi menyatakan sudah pasti dan akan membuka akses jalan untuk umum tanpa kompromi. Ini penjajahan pemerintah ke warganya,” tegas Hendra lagi.

Hendra meminta agar permasalahan ini harus di bahas dengan tuntas tanpa merugikan warga.

“Harus dibahas dengan tuntas tanpa merugikan warga yang telah menghuni kompleks perumahan ini puluhan tahun,” tegasnya.

Hendra sempat membeberkan beberapa hal yang menjadi sebab dirinya menduga adanya main mata dan dugaan suap antara pengembang dengan Wali Kota Jakarta Utara.

1. Pemerintah Daerah Jakarta Utara dan Pemerintah Pusat harus jelas menggunakan produk hukum apa sehingga “oknum” pejabat Dinas Kehutanan berani menyatakan jalan kompleks adalah hutan produksi dan akan di gunakan utk akses jalan umum. Jangan jajah warga masyarakat.

2. Dalam hal pemerintah daerah yang akan membuka akses jalan didalam komplek Cluster, apakah rencana pembuatan jalan tersebut sudah ada dalam rencana anggaran 2018 yang di setujui DPRD agar dapat di pergunakan di tahun anggaran 2019?

3. Dari penjabaran di atas, tersirat adanya ‘Kerjasama’ antara oknum pengembang dengan oknum aparat pemerintahan daerah. Kita lihat dana anggaran tidak ada dalam rencana anggaran 2018 tapi bisa dan sudah dikerjakan seperti sekarang.

Penulis :Samon

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*