Dikawal 5 Anggota Brimob Polda, KPK Gelandang Bupati Talaud ke Jakarta

Spread the love

DIDUGA BUPATI SWM KENA GRATIFIKASI

NASIONAL, IdentitasPrime – Hari ini Selasa 30 April 2019 pukul 11.20 wita, segenap ASN di kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud gempar oleh proses penangkapan Bupati Sri Maria Wahyumi Manalip SE yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI).
Salah satu penyidik KPK yang dikawal lima (5) Anggota Brigade Mobil (Brimob) Polda KI 4 DPP dipimpin Iptu Dicky R Onthoni, berseragam lengkap sempat masuk dan menggeledah ruangan kerja Bupati Talaud berwajah cantik itu.

Penangkapan Manalip awalnya diduga dilakukan atas dasar dugaan penyalah gunaan APBD Kabupaten Kepulauan Talaaud.
Usai menggeledah beberapa saat ruangan Bupati Talaud, tersangka langsung digelandang ke Manado menggunakan pesawat Winggs Air dengan nomor penerbangan IW 1163.

Dari Kota Manado, Bupati Manalip langsung diterbangkan ke Jakarta.

Pihak KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sendiri benarkan telah mengamankan dua oknum dari daerah di Talaud, Sulawesi Utara.
Tim penindakan KPK sendiri turun pada pagi hari ke Manado, dan pangsung ke Talaud.

Diduga kuat telah terjadi transaksi terkait pengadaan atau proyek di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud. “Kami konfirmasi, ada tim penindakan KPK yang ditugaskan ke Manado dan Talaud pagi ini,” ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarief saat dikonfirmasi, Selasa (30/4/2019) di Jakarta.

Dalam kegiatan tersebut, KPK mengamankan 2 orang dari daerah tersebut termasuk unsur Kepala Daerah. “Mereka sedang dalam perjalanan ke kantor KPK di Jakarta,” timpal dia..

Lanjut Laode, proses penangkapan itu merupakan rangkaian operasi tangkap tangan di Jakarta sejak menjelang tengah malam Senin, 29 April 2019. Dalam OTT itu tim KPK mengamankan 4 orang pihak swasta di Jakarta dan saat ini sudah berada di kantor KPK untuk menjalani pemeriksaan.

“Diduga hadiah yang diberikan berupa tas, jam dan perhiasan berlian dengan nilai sekitar ratusan juta rupiah,” tandas Laode sembari menambahkan, pihak KPK diberi waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan. “Perkembangan proses ini lebih lanjut akan disampaikan pada konferensi pers di KPK,” tandas Laode. (Maxci Bangun)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*