Dituding Pecat 9 Aparat Desa Tanpa Alasan, Pejabat Kumtua Wangurer pun “Bernyanyi”

Spread the love
  • 251
    Shares

Watupongoh: “Saya bukan memecat/memberhentikan, tapi saya ikuti SK Hukumtua yang lama”

Ada Mantan Perangkat Desa Diduga Terlibat Penyalagunaan DD dan ADD Tahun Sebelumnya

MINUT, IdentitasPrime – Memegang jabatan pejabat hukumtua di satu desa ternyata tidaklah muda. Kendati sudah bekerja maksimal, ada saja dinamika yang terjadi.

Kali ini Pejabat Hukumtua Desa Wangurer Kecamatan Likupang Selatan Kabupaten Minahasa Utara, kena batunya. Kamis 29 November 2019 (kemarin), Pejabat Hukumtua Desa Wangurer, Sampelan Watupongoh SPd didatangi beberapa wartawan terkait keluhan warga tentang dugaan penyalahgunaan kewenangan berupa pemberhentian jabatan sembilan (9) perangkat desa.
Dan hari ini Jumat (30/11), giliran Pejabat Kumtua dipanggil oleh Camat Likupang Selatan, menindak lanjuti masalah yang dilaporkan warga tentang penyalah gunaan jabatan yakni memberhentikan perangkat desa tak sesuai prosedur.
Camat Liksel Adrian walansendouw melalui Sekcam Delby L Wahiu SE didampingi Kasie Pemerintahan dan Trantib David Talumantak SPd menjelaskan bahwa pemanggilan Pejabat Kumtua Desa Wangurer dan Ketua BPD adalah dalam rangka mengklarifikasi laporan warga sebagai berikut;
* Para perangkat desa diberhentikan tanpa ada pemberitahuan.
* Masih merasa bertugas karena tanpa didasari Surat Keputusan (SK) Pemberhentian.

Kepada Sekcam dan Kasie Pemerintahan dan Trantib, Pejabat Hukumtua Desa Wangurer, Sampelan Watupongoh SPd tak menampik pemberhentian sembilan (9) perangkat desanya.
“Saya bukan memecat atau memberhentikan, tapi saya ikuti SK Hukumtua yang lama, tentang Pengangkatan Perangkat Desa Wangurer. Dan diluar SK itu, saya sudah diancam lebih dulu,” tutur Sampelan.

Selain itu juga dikatakannya, apa sebab ia tidak merekrut ke-9 mantan perangkat desa itu, antara lain 3 bulan dalam penilaian kinerja, dari 28 perangkat, yang 9 tidak memenuhi syarat untuk dipertahankan.
“Jadi, lebih tepat saya katakan saya bukan memberhentikan, tapi tidak lagi merekrut mereka sesuai nilai tupoksi dan etika. Contoh yang paling fatal dalam penilaian kita ialah tidak melaporkan inventaris dan kekayaan desa, belum lagi banyak hal tak dipertanggungjawabkan seperti buku inventaris, laporan ADD dan DD. Belum lagi dugaan keterlibatan mereka tentang penyalahgunaan pengelolaan Dana Desa dan ADD,” tegas Watupongoh kesal sembari berjanji akan buka kartu jika kesabarannya habis.
Ketua BPD Noldy Tangka SPd yang mendampingi Watupongoh menilai, tak memperpanjang jabatan ke-9 perangkat Desa Wangurer, sudah sesuai pertimbngan dan prosesural.
“Kalau dari yang kami ketahui sampai saat ini masih sesuai prosedur, sebab apa yang akan dilakukan selalu Pejabat Kumtua berkordinasi dengan kami perangkat desa,” sebutnya.

Disisi lain, ditambahkan Ketua BPD Desa Wangurer yaitu, adanya riak-riak ketidak sukaan para mantan perangkat desa terhadap PLT Kumtua, bermuara dari adanya isu siapa calon Pejabat Kumtua Desa Wangurer.”Itulah salah satu sebab, karena nama yang di isukan bakal jadi PLT ternyata tidak jadi, pungkas Noldy Tangka.
Perlu dikerahui, dari total perangkat Desa Wangurer diluar sekdes, ada 28 termasuk hansip (diluar Pejabat Kumtua. Oleh Pejabat Kumtua, ada sembilan (9) orang yang tak direkrut sebagai perangkat desa lagi.

Camat Liksel Adrian Walansendouw melalui Sekcam Delby L Wahiu SE didampingi Kasie Pemerintahan dan Trantib David Talumantak SPd membenarkan telah memanggil Pejabat Kumtua dan Ketua BPD Desa Wangurer.
“Kami memanggil keduanya untuk.mengklarifikasi terkait beberapa keluhan diatas. Kumtua memberhentikan ataupun mengangkat perangkatnya sudah sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, walau ada beberapa aturan yang agak bertolak belakang,” beber Sekcam.
Namun untuk masalah Pejabat Hukumtua Desa Wangurer tidak mengangkat lagi beberapa perangkatnya, pihak kecamatan juga tidak bisa mengambil sikap berlabihan, mengingat ada sebab-akibat.
“Kami berharap perangkat desa yang ada mampu mendukung kiprH Pejabat hukumtua karena sebentar lagi sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, kita akan bentuk TIM PENJARINGAN PEREKRUTAN para Calon Perangkat Desa dwngan batasan umur 20 sampai 40 tahun untuk pengangkatan awal,” tandas Sekcam Delby L Wahiu SE didampingi Kasie Pemerintahan dan Trantib David Talumantak SPd. (Noval)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*