Gusar Hak PAW Hanura Tak Dilakukan, Novi Ngangi Ancam Layangkan Somasi Perdata dan Pidana Untuk Dewan/Sekwan Minut

Spread the love
  • 5
    Shares

** “Saya Anggap Pemkab/Dekab Tak Hormati UU dan Pak Gubernur Sulut”

** Novi: “Usai Pemilu Saya Akan Bawa Berkas Ganti Rugi Lahan ke KPK dan Mengawalnya”

MINUT, IdentitasPrime – Aktivis Novi Ngangi yang juga Ketua Partai Hanura DPC Minut, mendadak kepada wartawan, mengeluh dan melontarkan-kata kata cukup tajam yang ditujukan ke DPRD/Setwan Minut. “Gila ini. Ini baru bilang gila,” hardiknya,” Minggu (10/03).

Aktivis asal 3 Desa Teranak Dimembe yang dikenal banyak diam ini mengaku kaget karena baru dengar kalau SK Gubernur Sulut terkait proses PAW (Pergantian Antar Waktu) YD Anggota DPRD Minut dari Partai Hanura kini berstatus Calon Anggota Legispatif parpol lain, sudah turun tertanggal Hari Jumat 8 Maret 2019, tidak dilaksanakan, karena Sekwan tidak hadir.
“Saya baru tahu walau sudah viral di dunia maya. Proses PAW Caleg Hanura tidak dilaksanakan, saya pikir mungkin ada kebijakkan lain yang akan.merwka lakukan. Dan.karena tidak ada itikad baik, maka saya sebut Dewan/Setwan tidak menghormati Undang-undang dan kewenangan Bapak Gubernur Sulut,” sembur aktivis pencinta adat dan lingkungan hidup Minut itu.

Seperti kita ketahui bersama, sebelum proses penjaringan Calon anggota Legislatif (Caleg) bergulir, politisi YD secara resmi telah pindah partai meninggalkan Partai Hanura.
Sesui aturan, otomatis PAW jatuh kepada orang nomor dua (sesuai jumlah perolehan suara semasa pilcaleg sebelumnya), yakni Novilia Kacomba.
Jumat 8 Maret 2019, sejumlah Anggota Partai HANURA menyambangi Kantor DPRD Minut. Anehnya kendati hari itu tidak libur, namun Hanura mendapati tidak ada aktifitas baik Setwan maupun Dewan.
“Setahu saya, Pak Olly Dondokambey Gubernur Sulut itu orang yang baik dan bijaksana kepada masyarakatnya. Beliau adalah pimpinan dari Ketua Dewan Minut, dan Bupati Minut. Tapi kenapa Surat Keputusan Gubernur Sulut untuk proses PAW Anggota Dewan Minut tidak dilaksanakan, itu kan namanya Pembangkangan alias pandang enteng, kasihan Pak Gubernur,” cecar Ngangi.

Lanjut Novi, pihaknya juga mempertanyakan dosa Hanura dan Anggotanya terhadap Pemkab dan Dekab sehingga menghalang-halangi haknya.
“Kalau ada masalah lain, itu bukan urusan kami. Yang kami tanya apa dosa Hanura dan Kader kami sehingga mereka bikin begitu. Saya pribadi tidak ada masalah dengan Pemkab/Dekab. Tapi hirarki partai kami tidak terima diperlakukan begini. Kami akan mensomasi Dewan dan Sekwan.
Apapun alasan Dewan Pemkab, tak dapat kami terima. Setelah terdaftar sebagai calon tetap di lain partai, seorang eks anggota partai otomatis telah di PAW. Disahkan atau tidak, itu tinggal pelengkap saja. Kami akan tempuh jalur hukum. Kami akan lakukan somasi, dari segi perdata maupun pidana dengan gugatan Faktor pembiaran, itu masuk ke pidana. Belum lagi status gaji kader yang sudah di PAW itu di kemanakan,” tukas Novi berang.

Jika somasi pihaknya masih juga dilawan, timpal Ngangi, sebagai aktivis ia akan melaporkan Dekab dan Pemkab terkait dugaan konspirasi ganti rugi beberapa lahan.
“Saya sudah kantongi data, tinggal kita lihat seperti apa sikap mereka. Saya akan kejar masalah Aset tentang ganti rugi lahan. Pemkab dan Dekab harus transparan. Masa sih masalah Aset belum terselesaikan, sementara Minut bisa raih WTP berturut-turut. Usai Pemilu saya akan bawa berkas ke KPK dan mengawalnya,” pungkas Novi. (Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*