JPKP Minut Akan Kejar Akuntabilitas Dana Bimtek Bali

Spread the love

Diduga Kumtua Bermasalah LPj Tetap Ikut Bimtek Bali

MINUT, IdentitasPrime – Adanya kegiatan Bimbingan Tehnik (Bimtek) Penyusunan Profil Desa Berbasis Web yang dilaksanakan Pemkab Minahasa Utara Provinsi Bali di Hotel Eden Kartika Plaza, Senin-Kamis (29/7-1/8/2019) silam, ternyata menjadi viral dan berkepanjangan.
“Urusan Laporan Hasil Pertanggungjawaban oleh puluhan desa saja, masih di incar oleh aparat hukum, eh malah beberapa diantara hukumtua itu turut terbang juga ke Bali,” tukas Semmi Tuege, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakkan Pembangunan melalui Wakil Ketua Abdul Latief Manaf, Senin (5/8/2019).
Lanjutnya, salah satu contoh adalah Hukumtua Desa Werot yang diduga sampai hari ini masih dalam incaran aparat hukum terkait laporan warga yang mana si hukutmtua sudah blunder dalam pertanggungjawaban Dana Desa dalam waktu 3 tahun terakhir.

Lanjutnya, salah satu contoh adalah Hukumtua Desa Werot yang diduga sampai hari ini masih dalam incaran aparat hukum terkait laporan warga yang mana si hukutmtua sudah blunder dalam pertanggungjawaban Dana Desa dalam waktu 3 tahun terakhir.
“Setahu kami, di Polres dan Kejari Minut, ada laporan atas nama warga dan perangkat Desa Werot tentang dugaan pertanggungjawaban Dana Desa, ternyata kumtuanya ikut berangkat juga bersama rombongan. Ini akan kami kejar sebab biaya ini menyangkut alokasi Dana Desa dan Dana desa (ADD dan DD),” tandas Latief.

Bukan hanya memeriksa Alokasi Dana Desa sebagai sumber anggaran perjalanan bimtek, alumni Fakultas Hukum Unsrat ini juga meminta agar aparat memeriksa penyelenggara kegiatan.
“Harus diperiksa hasilnya apa dan anggaran yang keluar berapa, para perangkat desa itu paham materi yang diberikan saat Bimtekatau tidak, mengingat bimteknya hanya beberapa jam, makanya saya yakin bimtek ini hanya formalitas saja,” pungkas Latief Manaf.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*