Kapolda Baru Irjen Pol Panca Diminta Periksa Kapolres Minut Terkait 6 Buah Proyek Dari Pemkab

Spread the love

IP.com – Manado – Polres Minahasa Utara (Minut) dibawah pimpinan akbp grace rehakbau memang mendapat perhatian khusus  bagaikan anak emas dari Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan.

Tender proyek rehabilitasi kantor sebesar Rp1,7 Miliar, rupanya bukan satu-satunya yang diberikan Bupati Vonnie Panambunan di masa kepemimpinan Kapolres AKBP Grace Rahakbau SIK.

Sepanjang Februari 2020, tercatat ada 6 pengadaan langsung (PL) yang masuk ke Polres Minut.

Data yang dihimpun dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SIRUP LKPP), ke-6 PL tersebut ditata dalam APBD Minut bernilai total Rp375 juta, dengan rincian:

Terkait Dana hubah dan sejumlah proyek ke polres minut tersebut diduga ada konspirasi terselubung antara bupati minut dan kapolres minut.

dugaan kongkalingkong ini bukan  tidak berdasar  seperti dilansir dari berita manado.com warga Minut Billy Barantian menyoroti tender proyek rehab gedung Polres Minut yang dinilai banyak keganjilan.

“Beberapa hal tidak sesuai prosedur tender. Ada beberapa dokumen syarat yang tidak ada. Salah satu contoh, seharusnya ada pada Dokumen Pemilihan Persetujuan Pejabat Tinggi Madya untuk penambahan Dokumen Penawaran Teknis dan DOkumen Kualifikasi Berdasarkan Permen PUPR No. 7/PRT/M/2019, namun dalam dokumen pemilihan tidak ada untuk syarat tersebut,” kata Billy.

Lanjut Billy, lelang rehabilitasi ruangan sesuai tahapan tender di LPSE Minut, dimulai tanggal 20 April 2020, sementara Surat Keputusan Bersama (SKB) 2 Menteri pada 9 April terkait penyesuaian APBD dalam rangka penanganan COVID-19.

“Keterangan kepala pengadaan barang dan jasa (Michael Nelwan), telah dilaksanakan proses pengadaan lelang di bulan Februari 2020, padahal untuk bulan Februari 2020 baru rencana umum pengadaan RUP yang dilihat dari website resmi SIRUP LKPP dan pelaksanaan tender/lelang dimulai tanggal 20 April 2020 sedangkan SKB 2 menteri dikeluarkan tanggal 9 April 2020,” ujar Billy.

terpisah hendra jacob juga menyoroti keras 6 buah proyek ke polres minut tersebut, menurut Hj sapaan akrabnya, kapolda sulut yang baru harus memerintahkan propam polda untuk menguliti kapolres terkait dana hibah dan 6 buah proyek dari pemkab minut tersebut sebab diduga kuat sangat banyak kejanggalan, dan semestinya tidak wajar kapolres menerima proyek tersebut sebab sangat rentan memberikan dampak buruk bagi institusi kepolisian. masyarakat bisa saja mencurigai adanya perselingkuhan antara kapolres dan bupati dan jika sudah ada hubungan selingkuh maka tidak fer lagi polrea minut menyelidiki dugaan korupsi lainya yang terjadi di pemkab minut. ” Saya kira kebiasaan minta minta proyek seperti ini harus di hentikan  dan menurut saya kapolres minut ini pembangkang mengapa ? karena dia tidak mengindahkan perintah kapolri yang melarang kapolres kapolres minta minta proyek ke pemda. “olehnya itu Saya berharap kapolda yang baru irjen pol Panca Putra dapat mengelurkan perintah khusus untuk memeriksa kapolres minut terkait 6 buah proyek dari pemkab minut itu agar kedepannya polri semakin berkarakter berintegritas dan semakjn di percaya masyarakat. Tukas mantan anggota polri yang sudah terjun ke dunia aktifis anti korupsi itu.

Hj juga menambahkan bahwa dirinya sangat yakin bahwa kapolda sulut yang baru ini irjen pol Panca Putra tidak main main dengan masalah korupsi karena beliau mantan direktur penyidikan KPK integritasnya sudah teruji dan saya yakin kapolres minut itu pasti di periksa dan jika dalam pemeriksaan terbukti yang bersangkutan minta minta proyek maka saya pastikan bahwa dia bakal berpotensi jadi tersangka korupsi gratifikasi menerima hadiah atau janji. imbuhnya mengakhiri. ( Obi)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*