KAPOLRES BOLMONG WARNING KINERJA DEBT COLECTOR

Spread the love

Siahaan: “Jika ada laporan bahwa debt collector merapas kendaraan dijalan atau barang kredit lainnya akan jadi TO saya ”

Kotamobagu, IdentitasPrime – Perampasan kendaraan serta barang kredit milik nasabah dinilai sangat meresahkan masyarakat, seperti yang dilakukan para Debt Collector. Banyaknya warga yang mengeluhkan perilaku debt collector yang kerap merampas kendaraan saat sedang dikendarai oleh nasabah, serta barang kredit lainnya.
“Kalau tidak merampas, mereka datang kerumah, pura-pura bilang, kendaraan akan mereka bawa hanya dititip sementara. Kalau sudah dibayar, llangsung mereka kembalikan. Tapi nyatanya tidak,” keluh Sarman warga Kotamobagu.
Terkait dengan persoalan tersebut Kapolres Bolmong AKBP Gani Fernando Siahaan SIK MH, menegaskan bahwa debt collector akan jadi Target Operasi (TO).

“Jika ada laporan bahwa debt collector merapas kendaraan dijalan atau barang kredit lainnya akan jadi TO saya, ”tegas Kapolres kepada sejumlah wartawan saat mengunjungi Polsek Urban Kotamobagu, Sabtu (21/10).

Menurutnya, perampasan barang yang masih di kredit oleh konsumen murni adalah tindak kejahatan dan masuk tindak kriminal. “Itu sudah melangar undang-undang perlindungan konsumen,” timpalnya.

Pihaknya, lanjut Siahaan, tidak akan main-main dengan aksi yang meresahkan masyarakat itu. “Apalagi aksi tersebut sampai mengancam keselamatan masyarakat,” tukas Kapolres.

Ia berjanji akan menangkap semua pelaku perampasan dalam hal ini debt collector yang dibayar oleh perusahaan. Namun, harus ada laporan dari pihak yang dirugikan. Baik perampasan yang dilakukan debt collector maupun pelaku kejahatan lainnya.

“Debt collector, tidak dibenarkan merampas atau menarik barang yang masih krediti terutama kendaraan. Sebab, tindakan tersebut melanggar hukum. Diharapkan, semua korban perampasan melapor ke Polres.

Semua bentuk perampasan tidak dibenarkan. Prosedur penarikan tidak dilakukan dengan cara merampas. Polisi akan menindaklanjuti dan menangkap pelaku,” tegas mantan Kasubdit Tndak Pidana Korupsi Kepolisian Daerah (Tipikot Polda Sulut) ini.

Soal perusahaan yang bekerja sama dengan debt collector, kata Kapolres lagi, pun akan turut diperiksa ”Jika terbukti ada bentuk kerja sama dengan debt collector, perusahaan juga bisa tersangkut hukum dan dijerat dengan pasal 55 KUHP. Penyitaan oleh pihak perusahaan harus berdasarkan aturan melalui ketetapan hukum dari putusan pengadilan. Tidak bisa secara sepihak, jika itu dilakukan maka tunggu tanggal mainnya,” tuturnya. (Feki Sajow)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*