KLAIM 25 MEI 2007 SUDAH PERNAH… DPRD MINUT TOLAK PLOTING RP.30M DI APBDP 2019

Spread the love

Kapojos: “Pansus yang akan bekerja mengumpulkan bukti dan fakta bahwa lahan tersebut sudah pernah dibayarkan”

Dewan Punya bukti dokumen terkait surat kuasa, SK pembentukan tim pengadaan tanah Pemkab Minut daftar bukti transaksi sejumlah bidang lahan yang telah dibangun kantor SKPD

MINUT, IdentitasPrime – Praktik dugaan kong-kalingking alias dugaan konspirasi pembayaran lahan sekitar kantor Bupati Minaha Utara (Minut) yang diusulkan lewat APBD Perubahan 2019, semakin pupus.
Alokasi usulan Eksekutif sebesar Rp30 M di APBDP ini jika terus dipaksakan, maka akan dibentuk Panitia Khusus (Pansus) investigasi pembayaran lahan sekitar kantor Bupati Minut.

Ketua DPRD Minut yang juga Ketua Badan Anggaran, Berty Kapojos, pembentukan Pansus diusulkan Rabu, (28/08), hari ini. “Jika Eksekutif melalui TAPD tetap bersikeras mengalokasikan 30 miliar di APBDP, maka selaku ketua DPRD dan pimpinan Banggar, hari ini, saya akan mengusulkan pembentukan Pansus pembayaran lahan sekitar kantor bupati. Kemudian biar nanti Pansus yang akan bekerja mengumpulkan bukti dan fakta bahwa lahan tersebut sudah pernah dibayarkan,” tegas Kapojos
Ketua Dewan Minut, Rabu (28/8).

Berty Kapojos kemudian menguraikan riwayat lahan sekitar kantor Bupati yang sudah pernah dibayar rujukanya dimulai 25 Mei 2007 silam, lewat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Minut dalam rangka penaataan tanah serta bukti atas hak tanah pemberian ganti rugi.
“Lewat tim tahun 2007 itulah, tanah di sekitar perkantoran Bupati dibayarkan. Dalam panitia pengadaan tanah itu, Bupati pada periode pertama di Minut, Bupati Minut Vonnie Panambunan, sebagai pembina bersama wakil Bupati Sompie Singal, dan Sekda Minut, Dientje Tombokan, sebagai pengarah bersama Asisten I Ruddy Umboh. Waktu membuat itu pemilik tanah memberikan kuasa menjual kepada Jhony FJ Lumanauw,” beber Kapojos yang akan mengakhiri jabatan wakil rakyat Minut pada 9 September 2019 nanti.

Kapojos yang juga nanti akan menadi Anggota Deprov Sulut juga menunjukan bukti dokumen terkait surat kuasa, SK pembentukan tim pengadaan tanah Pemkab Minut daftar bukti transaksi sejumlah bidang lahan yang telah dibangun kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sesuai informasi juga, lahan Kantor Bupati Minut termasuk lahan perkantoran di sekitar kompleks kantor Bupati Minut seluas 460.075 m2, kemudian hibah ke Pemkab Minut 50.000 m2. Sementara yang dibeli Pemkab Minut seluas 350.075 m2 dengan nominal sekitar Rp8,2 Miliar.

Pembayaran tanah sudah dibayarkan pada sejumlah nomor rekening berbeda pada periode 1 Januari 2006 sampai 24 Mei 2007.
Kemudian dari 460.075 m2 total lahan, dikurangi tanah yang dihibahkan dan dibeli Pemkab Minut, maka lahan tersebut tersisa 60.000 m2.
Data lain menunjukan, sisa tanah 60.000 m2, dibeli oleh atas nama Danny seluas 32.000 m2, Departemen Agama (Depag) Minut 3.000 m2, lalu dihibahkan ke dewan/muspida/pejabat 15.000 m2, sehingga tersisa 9.800 m2.

Sudah begitu, pihak Pemkab Minut melalui Inspektorat menampik kalau mereka tak memiliki data aset lahan tersebut. “Di sistem informasi daerah yang berada di dinas keuangan dsn Aset sudah kita cek dan kami tak mendapati data-data terkait adanya transaksi atau pembayaran aset berupa lahan yang sedang beredar ramai sekarang, selain lahan sekitar 5 hektar,” aku Kepala Inspektorat Pemkab Minut, Umbase Mayuntu.

Lanjut Umbase, Dokumen transaksi lahan yang beredar itu pernah ia saksikan termasuk ada peta bidang lahan didalamnya.
“Namun disitu saya tak mendapati ada tanda tangan dari otoritas pemerintah setempat sebagai pihak yang berwenang,” tandas Umbase Mayuntu.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*