Korupsi Dana Audens Senilai 2 Milyar Libatkan Mantan Bupati & WakilBupati. Ulfa Terlalu Sakti

Spread the love

Manado, Identitasprime – Sidang kedua kasus korupsi dana  audiens pemkab bolmong digelar di pengadilan negeri Tipikor Manado dengan agenda mendengarkan keterangan saksi.

Adapun saksi yang akan dihadirkan pada Sidang korupsi dana audens pemkab bolmong kali ini  sebanyak 7 orang namun berhubung waktunya tidak memungkinkan maka hanya dua orang saksi yang akan di dengar keteranganya pada sidang kali ini yakni Julien Ester Papulin sebagai kabag keuangan dan Fride M Noor sebagai PPK ( Pejabat pembuat komitmen).

Sebelum di dengar keteranganya Kedua saksi diambil sumpah untuk memberikan keterangan yang baik dan benar dan yang sebenarnya pada kasus korupsi dana audiens tahun 2012 2013

Dalam keteranganya di bawah sumpah dalam persidangan julien mengatakan bahwa dirinya hanya membuat surat surat yang di butuhkan dalam proses pencairan Soal kegiatan dilaksanakan atau tidak saya hanya mengeluarkan SPM (SURAT PERINTAH MEMBAYAR) setelah itu saya serahkan ke ukfa paputungan selaku kuasa pengguna anggaran. pungkas julien.

Frida selaku PPK ( pejabat pembuat komitmen ) dirinya menjelaskan bahwa ia tidak pernah bertemu dengan rekanan. ” saya akui yang mulia saya tidak pernah bertemu rekanan. ” Semua sudah ditandatangani lebih dulu oleh penyedia dan penyimpan barang kemudian disampaikan kepada saya selaku PPTK dan saya menganggap bahwa itu sudah sesuai. Frida M Noor juga mengatakan dalam kesaksiannya bahwa dirinya sebagai sebagai PPK tidak dilibatkan dalam pencairan dana.

yang tak kalah menariknya lagi di depan majelis hakim saksi Fride M Noer mengakui bahwa tanda tangan di palsukan dan dia juga mengakui bahwa dia harus menandatangani dokumen walaupun prosesnya tidak sesuai karena di paksa ” saya dibentak dan diancam akan diganti dari jabatannya sebagai PPTK oleh Jack Damopolii asisten ISI bahkan dalam bahasa Manado Jack mengatakan KIAYA NGANA MO TAHANG ITU DOI, SEMENTARA ITU DOI NEGARA BUKANG NGANA PE DOI. Pungkas frida dalam ruang sidang.

Selain diancam oleh jack Damopolii selaku asisten II saya juga di paksa oleh Ulfa paputungan selaku KPA. Ulfa paputungan mengatakan kepada saya bahwa dokumen ini harus ditandangani tidak ada alasan untuk menolak karena ini kegiatan bupati dan wakil bupati. ” Semua ini perintah bupati dan wakil bupati Bolmong  ” kata frida menirukan bahasa ulfa paputungan saat membentaknya.

Ketika ditanya kapan saudara saksi mengetahui bahwa perbuatan ini adalah perbuatan melawan hukum saksi frida menjawab bahwa Dalam hal ini dirinya sebagai PPTK baru menyadari bahwa ini tidak dilaksanakan ketika ini sudah menjadi masalah hukum jawab frida.

Penasehat hukum Marwan Kawinda SH dan rekan saat menanyakan kepada saksi frida selaku PPK  apakah anggaran bisa dicairkan tanpa tanda tangan KPA saksi Frida menjawab tidak bisa. Semua harus ditanda tangani oleh Ulfa Paputungan selaku KPA ( Kuasa pengguna anggaran)

Dalam persidangan ini majelis hakim menyatakan akan memanggil Salihi b Mokodongan dan Yanni Tuuk karena nama mereka sering disebutkan dalam persidangan. Sidang akan dilanjutkan pada tanggal 10 April 2017. Pungkas hakim sambil mengetuk palu bertanda sidang ditutup.

Kasus Korupsi Dana Audens Bupati dan wakil bupati bolmong tahun 2012 – 2013 menarik untuk diikuti. Pasalnya kasus korupsi ini hanya menerapkan tiga orang tersangka yakni  Ek, UK dan IM sedangkan kuasa pengguna anggaran Ulfa Paputungan ditetapkan tersangka saja tidak.

Beberapa waktun lalu sebuah rekaman yang diduga kuat merupakan suara dari ulfa paputungan beredar di kalangan awak media. Dalam rekaman tersebut diduga ulfa paputungan memiliki deal dealan dengan oknum oknum penyidik yang menangani kasus tersebut.

Dalam rekaman tersebut Ulfa  mantan Asisten III pemkab bolmong, dengan berapi api mengatakan bahwa penyidik polri yang menangani kasus yang menyeret pemkab bolmong sudah di suap.

Dalam rekaman tersebut UP mengatakan uang tiket, uang hotel dan uang saku sudah saya berikan, dan penyidik harus buatkan berita acara pemeriksaan (BAP) TIDAK CUKUP BUKTI.

Dapat di artikan pengakuan ulfa tersebut bahwa para penyidik korupsi polda sulut yang saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi Dana Audens Bupati dan wakil Bupati Bolmong ( Salihi Mokodongan – Yani Tuuk ) seakan telah di suap dan tidak akan berani menetapkan tersangka baru pada kasus tersebut.

Untuk diketahui juga terungkap dalam sidang kedua dua orang saksi yakni julien selaku kabag keungan dan frida selaku pejabat pembuat komitmen secara terang terangan mengatakan bahwa mereka di paksa oleh ulfa paputungan yang saat itu menjabat sebagai assisten I untuk segera mengurus berkas berkasnya dan di tanda tangani atas perintah bupati.

Bahkan didepan majelis hakim saksi saksi mengatakan mereka sempat diancam juga oleh assiiten I akan di ganti dari jabatamya sebagai ppk jika tidak cepat menyelesaikan berkas berkasnya guna pencairan uang tersebut.

Salah satu pengacara dari terdakwa eka cs menanakan kepada saksi bahwa siapakah yang mencairkan uang tersebut saksi mwnjawab semua yang mencairkan adalah ulfa paputungan sebab yang berangkutan adalah kuasa pengguna anggaran. Semua ulfa paputungan yang mencairkan aebab tanpa beliau uang ini tidak akan cair. Kata saksi pada majelis hakim.

Mengapa hingga saat ini ulfa paputungan tak kunjung ditetapkan sebagai tersangka ? Apakah rekaman yang sempat beredar itu merupakan  suatu kebenaran sehingga penyidik terkesan takut menetapkan kuasa pengguna anggaran ini ? Bisa saja mereka juga takut sebab bakal ramai dan bakal menjadi artia ai ulfa apabila ditetapkan tersangka oleh penyidik. Tukas sumber

Kentalnya Aroma Dugaan Keterlibatan oknum pejabat teras pemerintah kabupaten bolaang mongondow ( pemkab Bolmong), terkait kasus korupsi dana audiens bupati dan wakil bupati bolmong yang merugikan keuangan Negara berkisar 2,1 miliar mulai terkuak.

Disebutkan oleh beberapa saksi dalam persidangan pengadilan tindak pidana korupsi ( Tipikor ) manado, 04/04/17) kemarin, bilamana saksi di tekan dan di ancam bila tidak membuat berkas pencairan berupat surat perintah membayar ( SPM ) dengan cepat. Beber saksi  Yulin Papuling ( Mantan Kabag keuangan).

“ Saya ditekan oleh Jack Damopolii selaku asisten II saat itu  juga Ulfa Paputungan Selaku Asisten III untuk tidak mempersulit pemberkasan pencairan dana , hingga meja kerja saya dipukul  keras oleh jack damopolii dan sempat terjadi aduh mulut antara sya dan dia”

Hal yang sama dikatakan oleh Fridey selaku PPK , bahwa tekanan demi tekanan datang untuk memaksa dirinya menyetuju proses tersebut. “ benar proses pencairan dana itu ada yang tidak prosedur dan tidak sesuai dengan kegiatan “ akunya mengaminkan keterangan Yulin papulin.

Seperti diketahui, dalam perkara kasus korupsi dana audiens bupati dan wakil bupati ini, Ismar Damopolii, Eka Putra Korompot dan Uki Papuntungan telah didakwa JPU pekan lalu. Pihak Penasehat Hukum ketiga terdakwa tidak mengajukan eksepsi alias nota keberatan atas dakwaan JPU, sehingga persidangan langsung masuk pada pemeriksaan saksi.

Begitupun Kasus korupsi dana kegiatan audiensi Bupati dan Wakil Bupati Bolmong , awalnya diusut Kasubdit Tipidkor Polda Sulut AKBP F Gani Siahaan bersama anggota penyidik lainnya, pasca adanya temuan BPK RI serta laporan pihak terkait.

Setelah ditelusuri, indikasi korupsi dalam kasus ini langsung terkuak. Penyidik dari Polda langsung menaikkan posisi kasus ke tahap sidik. Dan menjadikan tiga oknum ASN sebagai tersangka. Selanjutnya, berkas ketiganya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut untuk berproses di pengadilan.

Adapun beberapa kejanggalan yang berhasil ditemukan penyidik pada beberapa item dana kegiatan Audiensi di antaranya, adanya kejanggalan pada item belanja service, belanja penggantian suku cadang, belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas, belanja pakaian Bupati dan Wakil Bupati, belanja alat tulis kantor, belanja perangko, materai dan benda pos, belanja penggandaan, belanja premi asuransi kesehatan dan belanja perjalanan dinas.

Dari hasil audit BPKP Sulut, ada kerugian Negara sebesar Rp2.128.898,35 dari pagu anggaran berjumlah Rp8 miliar lebih. Dan untuk mempertanggungjawabkan semua itu, ketiga terdakwa telah didakwa bersalah JPU dengan menggunakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambahkan dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*