LSM TRIAS POLITIKA TOLAK KERAS WACANA PEMKOT/DEKOT BITUNG BAKAL BUANG LIMBAH B3 LAGI DI AREA KEK

Spread the love

Mamonto: “Jangan hanya butuh Rakyat saat ambil suara waktu Pilcaleg, kemudian mencampakkan Rakyat seperti hewan”

BITUNG, IdentitasPrime – Menyikapi wacana Pemkot dan Dekot Bitung yang akan menetapkan lokasi pembuangan limbah industri Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di area Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kota Bitung, kembali berhadapan dengan LSM Trias Politika (Jilid 2).

“Sebaiknya Pemkot dan Dekot melupakan upaya pembuangan limbah B3 itu di area KEK. Jangan hanya mementingkan bisnis atau keuntungan dari perusahan pencipta limbah, sementara dampak limbah yang mengancam habitat generasi kedepan, diterima Rakyat,” tukas Ketua LSM Trias Poltika Sulut, Herry Mamonto, Selasa (4/6) kepada media ini.

Sebelum mengulangi lagi pembuangan limbah beracun itu, lanjut Herry, Pemkot dan Dekot Bitung harus melakukan Kajian AMDAL terlebih dahulu melalui Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut dan Kota Bitung.
“Kendati lewat kajian AMDAL ternyata diperbolehkan, tetap saja kami lawan, apalagi tidak melalui proses tersebut. Tolong pakailah hati nurani, hargai nyawa sesama manusia (Rakyat),” semburnya.

LSM Trias Politika mendapat informasi yang mana wacana pembuangan kembali limbah B3 di area KEK Bitung, didalangi oleh dua putera petinggi Kota Bitung. “Jangan hanya butuh rakyat saat ambil suara waktu PILCALEG, kemudian mencampakkan rakyat seperti hewan. Sekali lagi, kami akan lawan dengan demo yang akan saya pimpin. Ingat, sebentar lagi PILWAKO,” cecar Mamonto berang.

Perlu diketahui, wacana pembuangan Limbah B3 itu beberapa waktu sebelumnya sudah pernah dilakukan, namun dapat dihentikan oleh pihak yang sama (LSM Trias Politika).

Melihat dampak begitu berbahaya, LSM Trias Politika pernah melaporkan masalah ini sampai ke Kementrian Lingkungan Hidup, dan langsung diseriusi Mentri yang saat itu sangat terkejut dengan wacana Pemkot Bitung yang terkesan membodohi bahkan mengorbankan rakyat.

Sebelumnya juga beberapa waktu silam, Dewan Pimpinan Provinsi Lembaga Swadaya Masyarakat Institut Trias Politika Republik Indonesia (DPP LSM ITPRI) Provinsi Sulut juga melaporkan terjadinya dugaan pencemaran lingkungan yang ditujukan ke Kepala BLH Pemprov Sulut.

Herry Mamonto sebagai Ketua DPP LSM ITPRI Sulut mengawal laporan mereka berdasar dari pengaduan masyarakat, sehingga sebagai sosial kontrol, pihaknya merasa peduli dan peka untuk melakukan penolakan bahkan perlawanan terhadap ancaman pengrusakan habitat lingkungan hidup.

“Masyarakat kurang paham bahkan tidak tahu akan dampak dari limbah B3, sehingga sebagai bagian dari mastarakat juga kami merasa terpanggil akan masalah lingkungan di Kota Bitung. Dampak dari pembuangan limbah dari beberapa perusahaan, terindikasi melibatkan oknum-oknum pejabat-pejabat tinggi di Kota Bitung.Mengacu dari segi hukum dan aturan yang dijabarkan dalam laporan kami, serta sehubungan dengan adanya laporan pengaduan masyarakat, dengan demikian kuat terindikasi adanya dugaan tindakan melawan hukum.
Dugaan tindakan melawan hukum dilakukan oleh pemilik perusahaan penghasil bahan berbahaya dan beracun, pemilik lahan, pemilik jasa transporter dan aparat pemerintah selaku pemberi izin,” jelasnya.

Foto: Tanda Terima Surat Laporan Dugaan Tindakan Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan Hidup

Lebih jauh dikatakan Herry Mamonto, dugaan perbuatan melawan hukum berupa tindakan pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup akibat pembuangan limbah industri bahan berbahaya dan beracun sejenis Fly Ash, Bottom Ash dan Spent Earth yang mengandung unsur sangat berbahaya antara lain Arsenik dan Mercury.

“Tindakan itu berasal dari PT MSN di lokasi perkebunan dengan tidak memiliki penataan baik dan benar serta diduga tak mengantongi izin,” beber Mamonto.

Selain PT MSN, timpal dia, tindakan yang dilakukan PT TM selaku transporter (jasa angkutan) yang tidak diperuntukan bagi angkutan bahan berbahaya dan beracun tersebut.
“Jadi, sebelum keputusan itu terjadi, kami himbau sekali lagi, jangan cemari area KEK maupun Kota Bitung dengan limbah beracun, agar tidak merugikan Rakyat. Jika imbauan ini dikabulkan, berarti harmonisasi antara Pemkot/Dekot dan Rakyat, berlangsung indah. Kalau imbauan ini dilanggar, berarti kami anggap Pemkot/Dekot telah merampok kemerdekaan Rakyat untuk bernafas lega di NKRI Tercinta ini. Dan itu semua akan kami lawan,” pungkas aktivis yang dikenal santun namun tegas itu.(Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*