Lumempouw Minta Kejari Talaud periksa Dugaan korupsi SPPD Fiktif Bupati Talaud

Spread the love

Identitasprime.com – Manado – Terkait surat teguran Gubernur Sulut tertanggal 31 Oktober 2017, Perihal Perjalanan dinas Bupati Talaud Sri Wahyuni.

Manalip yang tidak pernah mengajukan Ijin kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagaimana diatur dalam Permendagri No 29 thn 2017, surat ini di karenakan bupati melakukan kegiatan melawan aturan, dan sesuai dgn UU No 23 thn 2014 sangsi Nonaktif bisa di kenakan kepada Bupati Talaud.

Berty Lumempouw Selaku Pembina Garda Tipidkor Sulut bahkan meminta Kejari Talaud untuk segera memeriksa Bupati Talaud karena perjalanan Dinas ke luar negeri tanpa Ijin Gubernur adalah pelanggaran hukum Yang artinya SPPD dianggap FIKTIF, Sehingga perjalanan dinas keluar negeri yg memakai anggaran negara (APBD) adalah tindak pidana korupsi terang Lumempouw yg adalah pelapor dugaan korupsi APBD Talaud thn 2015 di Kejati Sulut.

Apa yang dilakukan Bupati Talaud jelas jelas adalah pelanggaran Undang undnag, dan ini ada konsukuensi hukumnya, Karena itu Saya mengharapkan kepada bapak Kajari Talaud utk dapat memeriksa terkait dugaan korupsi SPPD FIKTIF ini terang Lumempouw. ( jhon )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*