Luntungan Minta Dekab Minut Serius Mengawasi Kebijakan Pemkab

Spread the love
  • 42
    Shares
Wiliam Luntungan

de’Yong Desak Pemkab Minut Prosedural dan Cermat Terhadap Proyek 2017-2018″

MINUT, IdentitasPrime – Menilai beberapa kebijakkan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut) cenderung mengarah ke “kekeliruan”, para aktivis dan pemerhati Minut resah.
Sebut saja William Simon Luntungan mantan Ketua LSM Gerakan Bela Rakyat Anti Korupsi Minahasa Utara (GEBRAK Minut), meminta Dewan Kabupaten (Dekab) atau DPRD Minut tegas dalam melakukan pengawasan.
“Pengawasan DPRD Minut lemah. Ada kebijakan Pemkab Minut seperti rolling ASN, penarikan Guru PNS dsri sekolah swasta, pemberian jabatan hukum tua, saya nilai cukup resistensi alias berrisiko,” tutur koordinator Komunitas Moto-cross BAGE-JO itu Kamis (24/1) kemarin.
Ia mendesak Dekab agar lebih serius dan tegas dalam mempertimbangkan dan menyampaikan keberatan apabila kebijakan Pemkab Minut ternyata bakal berdampak buruk untuk masyarakat.
“Sebagai jiwa, hati dan mulut rakyat itu merupakan tanggungjawab moril bagi para wakil rakyat, bukan cuma serius kalu mo berangkat studi banding, sementara kebijakan yang dilakukan Pemkab bakal rugikan rakyat,” sembur aktivis asal Kecamatan Airmadidi itu.

Jefran de’Yong

Terpisah John F S Pandeirot Ketua LSM Waraney Puser In Tana Toar-Lumimuut melalui Kepala Departwmen Khusus Tindak Pidana Korupsi (Kadepsus Tipikor) Jefran Herrodes de’Yong juga berharap Dekab Minut lebih serius mengontrol kebijakan bahkan keputusan Pemkab Minut.
“Terinformasi cukup banyak proyek dari dana APBD, bermasalah (2017-18). Contohnya Proyek Pembangunan Jembatan Kuwil, itu cukup hangat dibicarakan masyarakat,” sembur mantan koordinator Investigasi Sulut Coruption Watch (SCW) itu Jumat (25/1).
Pihaknya juga, lanjut Jefran mendapat informasi adanya sejumlah masyarakat pemilik lahan terkena ganti rugi pembebasan Jalan Tol, tapi belum mendapat hak mereka. Pemkab dan Dekab harus serius.
“Itu harus dituntaskan, sebab lahan sudah dipakai, sedangkan hak mereka berupa uang ganti rugi, belum sampai ditangan. Belum lagi isu penyimpangan Solar-cell 2017 serta beberapa proyek APBD lainnya, dalm waktu dwkat kami akan lakukan investigasi mendalam,” pungkas aktivis berdarah Kema itu. (Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*