Mantan Panglima TNI Gagal Ketemu Kapolri Idam Asiz, Ditolak ?

Spread the love

Jakarta – IdentitasPrime.com – Petinggi KAMI yang gagal bertemu Kapolri Idham yakni mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo, Din Syamsuddin dkk entah di tolak atau Kapolrinya memang tidak mau ketemu mantan panglima TNI itu.

Menurut pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing, pasti ada alasan yang mendasari Kapolri tidak bersedia menemui Gatot Nurmantyo dkk.

Saya tidak membaca di berita apakah sudah diusulkan surat permintaan atau permohonan untuk bertemu. Karena menurut saya, sebagai pimpinan di satu instansi, apa pun itu yang besar, saya kira super sibuk,” ucap Emrus saat Jumat (16/10).

Alangkah baiknya, kata Emrus, Gatot Nurmantyo bersama Din Syamsuddin dkk menyampaikan pemberitahuan awal untuk bertemu Kapolri.

Sebab, kedatangan tokoh KAMI disinyalir ada kaitan dengan penangkapan kolega mereka oleh Bareskrim Polri.

“Saya berpendapat alangkah baiknya tidak perlu bertemu dulu, biar berproses secara objektif. Karena kalau nanti sudah bertemu, ada sesuatu nanti dalam prosesnya, orang jadi memikirkan hal-hal yang belum tentu itu yang terjadi,” jelas direktur eksekutif EmrusCorner ini.

Dengan demikian, proses hukum terhadap aktivis KAMI biar dilakukan secara independen oleh penyidik Bareskrim, sesuai aturan perundang-undangan dan hukum positif yang ada.

Nah, hal paling penting yang harus dilakukan Gatot bersama Din Syamsuddin dkk pascaditolak oleh Kapolri Idham Azis adalah bersiap-siap jika proses hukum aktivis KAMI bergulir ke pengadilan.

“Dari sudut GN (Gatot Nurmantyo-red), menurut pandangan saya sebaiknya mempersiapkan pengacara-pengacara yang kawakan untuk itu,” ucap Emrus.

Pihak KAMI menurutnya juga bisa melakukan kajian mendalam terhadap proses hukum yang dilakukan Polri kepada para tokohnya. Sehingga bisa diketahui apakah yang dilakukan pihak Bareskrim sesuai prosedur hukum atau tidak.

“Artinya dilakukan pengkajian mulai proses awal sampai pada ditempatkan (dijadikan tersangka dan ditahan-red) di Bareskrim. Ini dikaji secara hukum, ada enggak prosedur hukum yang katakanlah belum sesuai, ini yang didiskusikan,” jelas Emrus

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*