Masih Banyak Badan Usaha Tanpa Jamsosnakernas, Disnakertrans Sulut dan BPJS-Kes Akan Gelar Sidak

Spread the love
Kadis Nakertrans Provinsi Sulut, Ir Erny B Tumundo MSi

Kaunang: “Ada 110 Badan Usaha di Minut, Manado dan Bitung, Bakal Dikunjungi Tim Pegawai Pegawas Ketenagakerjaan Sulut”

SULUT, IdentitasPrime – Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Provinsi Sulawesi Utara (Dinsosnakertrans) menegaskan akan segera menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke ratusan badan usaha yang diduga kuat belum mengurus Jamsosnakernas (Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nasional.

“Disnakertrans Provinsi Sulut dan BPJS Kesehatan akan bersama lakukan penindakan terhadap badan usaha bandel, sesuai UU No 24 Tahun 2004, terkait Jamsosnakernas,” ujar Kadis Nakertrans Provinsi Sulut, Ir ERNY B TUMUNDO MSi melalui Sandi Kaunang, Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Jumat (2/8/2019).

Ini, kata Kaunang sebagai tindak lanjut MOU antara BPJS kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Sulut.
Maka mulai minggu depan akan dilakukan kegiatan pengawasan dan pembinaan kepada badan usaha yang berada di wilayah kab/kota.
“Sebagaimana melalui surat yang telah di sampaikan oleh pihak BPJS kesehatan, dimana ada 110 badan usaha yang tersebar di Minut, Manado dan Bitung, akan di kunjungi oleh tim bersama antara pegawai pegawas ketenagakerjaan Sulut dan Wasrit internal BPJS kesehatan,” timpal Sandi Kaunang.
Menurut dia, hal ini di kemukakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja di ruang kerja sekembalinya dari melaksanakan tugas di luar negeri bersama pimpinan daerah.
“Adapun maksud dari pada kegiatan ini yaitu utk memastikan bahwa badan usaha telah memenuhi ketentuan terkait dengan program Jaminan Sosial Nasional sebagai bentuk perhatian pemerintah dan pihak BPJS kepada pekerja/buruh yg merupakan motor dalam setiap operasional usaha di tempat kerja,” urai Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Sandi Kaunang.

Lebih jauh dikatakan Kaunang, itulah sebabnya negara telah mengatur ketentuan tersebut karena siapa saja wajib di lindungi, khususnya dalam norma kerja Jamsos (jlJaminan Sosial).

Hal ini juga sebagai langkah yg Disnaker untuk menunjang serta menyukseskan program Operasi Daerah selesaikan kemiskinan, karena jika buruh semua hak pekerjanya terpenuhi, maka kesejateraan akan selalu mereka dapatkan.
“Sebagai penangungjawab teknis kegiatan tersebut, pihaknya berharap dapat mengeluarkan produk hak atas tindakan pegawai pengawas berupa nota pemeriksaan, atau penetapan Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sebagai Aparatur Sipil Negara yang diberi wewenang khusus dan juga sebagai pejabat tata usaha negara sebagai dasar Hak-nya,” tandas Kaunang.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*