Minggu Depan Rondonuwu Hearing 24 Sekdes Fiktif

Spread the love

Frida: “Seharusnya kami yang diangkat, kami merasa hak kami sudah diperkosa”

Minut, IdentitasPrime – Skandal dugaan pengangkatan 96 Sekdes Fiktif di lingkup Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara beberapa waktu lalu, kembali menghangat.
Hal ini terjadi ketika Komisi I DPRD Minahasa Utara (Minut) menyerap aspirasi dari masyarakat, saat para sekdes dan mantan Sekdes di pangggil komisi 1 untuk memberi pertanggungjawabkan, karena ada 96 Sekdes fiktif dan tidak memiliki desa, bertempat di ruangan kerja komisi I, pada Senin (14/8) tadi.

Ibu Frida Wehantow S.Sos Sekdes Kolongan Tatempangan salah satu perwakilan pengaspirasi berharap agar aspirasi mereka ini ada jalan keluarnya.

“Kami  dari dulu sampai sekarang ini tidak diangkat juga jadi PNS. Dan kami sangat menyayangkan ada 96 PNS yang diangkat dari jalur Sekdes yang tidak memiliki desa (Sekdes Fiktif),” keluhnya.

Frida bersama beberapa temannya meminta agar ke-96 sekdes ASN ini harus bertanggungjawab. “Kami menuntut hak kami, seharusnya kami yang diangkat, kami merasa hak kami sudah ‘diperkosa’ oleh oknum-oknum tertentu,” ujar Wehantow di amini rekan-rekannya.
Ketua Komisi I Stendy Rondonuwu menyambut baik aspirasi dari masyarakat itu. “Aspirasi ini akan kami tindaklanjuti dan akan memanggil SKPD terkait untuk dilakukan hearing bersama ke-24 Sekdes dan Mantan Sekdes nanti pada, Senin (21/8),” janjinya.
Jika masalah ini sampai ke ranah Hukum, timpal politisi asal Maumbi ini, Komisi siap mensuport dengan data yang ada. “Ini tak boleh dibiarkan, mengingat hak orang sudah dirampas,” ujar Rondonuwu.

Diketahui, masalah Sekdes Fiktif ini sudah bergulir sejak 2010 (7 tahun berjalan). Dalam skandal itu ada terdapat 96 CPNS yang diangkat dari jalur Sekdes.
“Pada kenyataannya mereka tidak memiliki desa atau lebih tepat disebit Sekdes Fiktif. Ke-24 sekdes yang seharusnya diangkat, tidak diangkat karena adanya 96 Sekdes Fiktif ini, “terang Rondonuwu yang juga menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Minut.

Sedangkan Ir. Lucky B Kiolol  Anggota Komisi I menambakan bahwa, komisi I akan mengawal dan akan hearing dengan BKD dan komisi III.

“Dinamika banyak artinya, kami Komisi I akan duduk bersama  dengan  BKD,  Komisi III, pihak hukum dan bimsos PMD, untuk mengawal 24 sekdes yang tidak terakomodir untuk jadi PNS, ” ucap politisi berparas macho itu.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*