Minggu Ini Tim Disnakertrans Sulut dan BPJS-Kes Pastikan Turun di 3 Kabupaten/Kota

Spread the love

Tim Akan Lakukan Pengawasan dan Pembinaan pada kurang lebih 110 Badan Usaha

SULUT, IdentitasPrime – Meindak-lanjut Memorandum of Understandyng (MoU) antara BPJS Kesehatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Sulawesi Utara (Disnakertrans Sulut) kembali mengingatkan bahwa pihaknya tidak main-main dengan penyampaiannya.

“Kita alan lakukan pengawasan dan pembinaan kepada badan usaha yang berada di wil kab/kota sebagaimana surat yg telah di sampaikan oleh pihak BPJS kesehatan,” tutur Kadis Nakertrans Provinsi Sulawesi Utara, Ir
Erny B Tumundo Msi, melalui Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Minggu (4/8/2019).

Pihaknya, lanjut Shandy, mengoleksi kurang-lebih 110 badan usaha yabg bandel. “Mereka tersebar di Minut, Manado dan Bitung, ditengarai belum memenuhi unsur ketenagakerjaan,”bebernya.

Masih dikatakan Shandy, mereka akan dikunjungi oleh tim bersama antara pegawai Pegawas Ketenagakerjaan Sulut dan Wasrit internal BPJS kesehatan, terkait Program Jaminan Sosial Nasional (Jamsosnas) sebagai bentuk perhatian pemerintah dan pihak BPJS kepada pekerja/buruh.

“Mereka merupakan motor dalam setiap operasional usaha di tempat kerja dan wajib di lindungi khususnya dalam norma kerja jamsos,” urainya.

Adapun tim yang dibentuk untuk turun lapoangan, yakni mampu bersikap tegas bagi badan usaha dan pekerja/buruh atas hak dan kewajibanya khususnya pada 3 permasalahan yang teridentifikasi yaitu :

1. Badan usaha yang belum mendaftarkan pekerja/buruh dan keluarganya pada BPJS KESEHATAN.

2. Badan usaha yang belum melaporkan keadaan sebenarnya jumlah pekerja/buruhnya.

3. Badan usaha yang menunggak pembayaran 

Kadis Nakertrans Sulut

Tim juga, lanjut Kaunang, akan menampung, menerima informasi serta mencari bahan dan keterangan terkait dengan rumah sakit yang melakukan pelayanan kepada tenaga kerja.

“Dalam arti kata, tentu saja rumah sakit yang di sinyalir belum memuaskan, khususnya pada para penguna fasilitas kesehatan dengan program BPJS Kesehatan,” timpal Shandy.

Lebih jauh dirinya menguraikan lagi, kegiatan ini dilakukan yaitu untuk memastikan bahwa badan usaha telah memenuhi ketentuan terkait dng program jaminan sosial nasional sebagai bentuk perhatian pemerintah dan pihak BPJS kepada pekerja/buruh yang merupakan motor dalam setiap operasional usaha di tempat kerja.

“Makanya mereka wajib dilindungi, khususnya dalam norma kerja berupa Jamsos. Ini juga sebagai sikap disnaker untuk menunjang serta mensukseskan program operasi daerah selesaikan kemiskinan, karna jika buruh semua hak pekerja buruh terpenuhi maka kesejateraan akan selalu mereka dapatkan,” tandas.Kaunang.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*