4. “PETAK UMPET” LIMBAH CAIR CEMARI DAS PANGIANG, MEMANAS SEPANAS  VOLUME LIMBAH ASLINYA

Spread the love
  • 35
    Shares

Novi Ngangi Kecam PT MSM/TTN Cemari DAS Pangiang dan Akan Mengawal Ultimatum 7 Hari Dari Komisi 4

MINUT, IdentitasPrime – Demi membuktikan pihaknya sebagai wakil rakyat sejati, Komisi 4 DPRD Sulut mengunjungi lokasi pertambangan PT MSM/TTN Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara, Selasa (5/3/2019).

Menurut Ketua Komisi 4 James Karinda, kunjungan ini murni membawa aspirasi rakyat Lingkar Tambang, akibat adanya aktifitas pertambangan dari PT Meares Soputan Mining (MSM) dan PT Tambang Tondano Nusajaya (TTN).

“Kunjungan ini tanggapan Deprov dari aspirasi rakyat yang berkembang di media dan menjadi informasi masalah lingkungan hidup sesuai tupoksi Komisi 4,” ujar Karinda didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, Sekretaris Dewan Fanny Legoh, anggota Muslimah Mongilong, Herry Tombeng, Nori Supit dan Siska Mangindaan dsn Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut.

Kendati personil Deprov dan Pemprov turun lengkap, tapi pihak PT. MSM/TTN, tetap bersikukuh bahwa limbah air panas dan asin yang disangkakan masyarakat itu adalah murni proses alam. Sementara terkait limbah cair buangannya MSM/TTN klaim, mereka ketat mengawasi.

Mirisnya lagi, pernyataan PT MSM/TTN juga diperkuat Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara Marlyn Gumalag, yang mana sesuai kajian pihaknya tidak ada pencemaran yang dilakukan PT MSM/TTN. “Air panas yang di buang ke sungai oleh PT MSM masih sesuai Uji Baku Mutu sebab suhunya baru mencapai 24 derajat Celcius,” sebutnya.
Dalam dialog itu, Anggota Komisi 4 Herry Tombeng SH bangga daerahnya (Minut) memiliki perusahaan.tambang sekelas PT MSM/TTN yang mampu mendongkrak PAD dan menyerap tenaga kerja orang Minut. “Bangga sekali, tapi jangan PT MSM/TRN Korbankan rakyat setempat buang limbah sesuka hati,” tukas politisi yang akrab disapa om Utu itu.
Sekretaris Dewan Fanny Legoh sendiri sempat menyinggung, PT MSM/TTN dalam waktu dua (2) tahun terakhir ini, sering di Demo oleh masyarakat baik dari Lingkar Tambang Minut ataupun Bitung. “Kenapa sering di demo, ada apa dibalik semua ini, PT MSM/TTN harus merubah sikap dan kebijakkan terhadap masyarakat disekitar tambang, agar kelak tidak kesulitan,” imbaunya.

Sedangkan politisi senior, Inggried Sondakh mengecam sikap Dinas Lingkungan Hidup yang terkesan setengah hati menangani limbah yang dikeluhkan rakyat. “Saya mengecam kinerja dan pengawasan DLH Sulut yang seakan hanya terima dengar dan tidak melakukan uji labor. Kedepan nanti sebaiknya DLH dan PT MSM/TTN, leboh transparan agar masyarakat tidak lagi manganggap pemerintah tqk adil,” pintanya.

Apapun dalih yang dilontarkan Kadis Lingkungan Hidup dan PT MSM/TTN, Komisi 4 tetap tegaskan manajemen PT MSM dan PT TTN maupun Dinas Lingkungan Hidup harus konsisten menggelar kajian untuk meredam jeritan warga terkait pembuangan limbah di DAS Pangiang itu.
“Apalagi keluhan ini terkait air bersih di beberapa kampung di lingkar tambang, maka dari itu kami beri ultimatum, dalam waktu 7 hari Komisi 4 sudah terima laporan resmi dari tiga pihak yaitu masyarakat sekitar, PT MSM/TTN, maupun DLH, bahwa semua masalah limbah ini sudah selesai,” tandas James Karinda.

NOVI: “KONTRAK KARYA PT MSM/TTN HARUS DIBUKA”

Aksi kepedulian Komisi 4 DPRD Provinsi Sulut yang sudah turun langsung ke PT MSM/TTN di Kecamatan Likupang Timur, menuai simpati dan pujian masyarakat TOUNSEA (Istilah suku asli Minut).
“Kami sangat mengecam praktik pencemaran oleh perusahaan itu ke sumber air rakyat lingkar tambang. Warning 7 hari dari Komisi 4 untuk PT MSM/TTN dan DLH membuktikan tak lagi meracuni DAS Pangiang, saya pribadi sangat mendukung dan siap mengawal setiap perkembangan sampai masalah limbah ini selesai,” seru Novi Ngangi aktivis lingkungan hidup itu.

Tapi, lanjut Ngangi, walau ia salut dengan penyampaian Komisi 4 yang menekan tanggungjawab PT MAM/TTN dan kinerja Kadis DLH Provinsi Sulut, namun sebagai masyarakat Adat Tounsea, dirinya menilai Komisi 4 belum maksimal menyikapi pencemaran lingkungan di DAS Pangiang itu.
“Salut buat Pak Fanny Legoh, Komisi 4 DPRD Sulut, ungkapan Pak Herry Tombeng dan Ibu Inggried Sondakh yang mengkritisi kinerja PT Msm/TTN dan DLH Sulut. Namun Komisi 4 harusnya meminta PT MSM/TTN membuka Kontrak Karya yang ada, dan Komisi 4 juga harus undang perwakilan masyrakat setempat serta beberapa Ormas dan Tokoh adat yang ada, kemudian turun bersama, ambil sampel di sungai, mengawal hasil uji labor secara TRANSPARAN, ” urainya Kamis 7 Maret 2019.
Tokoh adat Tonsea 3 Desa Teranak (Matungkas-Laikit-Dimembe) ini juga memastikan akan mengawal semua hasil turun lapangan Komisi 4 Deprov Sulut terhadap sikap PT MSM/TTN dan DLH.
“Kami sudah tahu karkter perusahaan ini. Makanya kami akan lakukan pemantauan dan investigasi mendalam, sampai kami dan masyarakat sendiri memastikan bahwa PT MSM/TTN sudah tidak lagi mencemari DAS Pangiang bahkan sungai-sungai lain di lingkar tambang, yang sebelumnya kami curigai, mengalami modus serupa,”tandas Ngangi yang tidak menampik kalau ia juga sedang mengawal beberapa masalah antara PT MSM/TTN dengan masyarakat Lingkar Tambang lainnya.
“Benar, kami juga sedang mengawal masalah tanah lahan milik masyarakat terhadap PT MSM dan TTN”. (Meikel Winowatan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*