Pemerintah Pusat Ancam, Tindak Tegas Pemicu Kerusuhan Papua

Spread the love

Wiranto: “Ini negara hukum. Kami jamin bahwa tidak ada yang lolos dari jerat hukum pada saat melawan hukum”

JAKARTA, IdentitasPrime – Tindakan dan keputusan persuasif segera diterapkan pemerintah, demi meredam bahkan memupuskan kerusuhan di Bumi Cendrawasih (Papua). MPresiden.Joko Widodo melalui Menkopolhukam Wiranto menegaskan siapapun pihak-pihak yang memicu kerusuhan dan keresahan di Papua dan Papua Barat akan diproses hukum.
“Ini tidak hanya berlaku pada rakyat sipil, tetapi juga oknum-oknum anggota TNI/Polri,” kata Wiranto.

Pasalnya dari data dan informasi yang dirangkum, Wiranto meyakini aksi-aksi di Papua dan Papua Barat ditunggangi oleh oknum-oknum yang tak bertanggung jawab.
“Jika tidak segera dihentikan, maka dikhawatirkan dapat memicu kebencian-kebencian dari masyarakat di sana,” ujarnya.
Dikatakan wiranto, negara juga sudah mengambil tindakan tegas di Jawa Timur.
“Pagi tadi saya cek di Jawa Timur, proses hukum untuk anggota militer dari Kodam Brawijaya. 5 orang diskorsing, termasuk Danramil. Seorang mayor dan seorang babinsa lanjut ke tahap pemeriksaan selanjutnya karena diduga tindakan yang merugikan disiplin TNI. Sedangkan tiga lainnya masih saksi, ada tindakan, ada hukuman,” ungkap Wiranto dihadapan para tokoh Papua di Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).
Lebih jauh dikatakan Menkopolhukam, sedangkan untuk urusan masyarakat, kewenangannya diserahkan ke tangan Polda Jatim.
“Dari masyarakat sipil, tersangkanya sedang ditangani Polda Jatim. Tersangkanya Tri Susanti dan Syaiful (pelanggarannya) UU ITE, ujaran kebencian, sudah dilakukan,” timpal Wiranto.

Kendati demikian Wiranto tak menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota TNI. “Sedangkan Tri Susanti sudah ditetapkan sebagai tersangka penyebaran berita hoaks terkait insiden penggerebekan Asrama Mahasiswa Papua di Surabaya,” bebernya.

Wiranto juga mengatakan pihaknya akan bertindak tegas terhadap siapapun yang berusaha memecah belah masyarakat Papua. Termasuk yang ikut merusak fasilitas-fasilitas publik di sana.
“Di Papua, orang-orang yang jelas anarkis juga harus ditangani secara hukum. Ini negara hukum. Kami jamin bahwa tidak ada yang lolos dari jerat hukum pada saat melawan hukum. Kalau itu yang jadi permasalahan, kita sudah lakukan,” ungkapnya.

Pemerintah, kata Wiranto lagi, terus berupaya mencari celah untuk menghentikan dan memupus suasana di Papua dan Papua Barat. “Pertemuan kita dengan sejumlah tokoh Papua bukan untuk mencari kesalahan, tetapi membahas jalan keluarnya sepeeti apa,” tandas pensiunan jendral bintang empat itu. (Maxi Bangun)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*