Pengawasan Dandes Tidak Boleh Tersandra

Spread the love

Rinto: “Torang wajib awasi Dana Desa Di Sulawesi Utara ini, mengingat Dana Desa Bukan Dana Milik Hukumtua”

Minut, IdentitasPrime – Alokasi Dana Desa untuk Tahun 2016-2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Peningkatan itu bahkan mencapai 100 persen bahkan sampai 130 persen. Sesuai data resmi yang dirangkum media ini, Tahun 2016 pencairan Dana Desa tembus pada angka Rp 46,9 Triliun se-Indonesia. Dan ditahun 2017 mencapai Rp 60 Triliun se-Indonesia. Jadi dalam proporsinya, satu desa mendapat minimal Rp 600 juta bahkan Rp 1 miliar dari APBN dan APBD.

“Sangat disayangkan, dibalik kucurun Dana Desa itu, mirisnya di level pemerintahan desa, kemampuan SDM dan aparatnya rata-rata kurang mampu mengelola manajemen keuangan. Padahal, pemerintah desa diharapakan mampu memahami manajemen keuangan, agar dana yang mensejahterahkan masyarakat desa,” tutur Rinto Rachman Aktivis Pemerhati Korupsi dan Kinerja Aparatur Negara.

Kata Rachman, disatu sisi kondisi perdesaan saat ini, sesuai dengan nawacita pemerintahan Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Jusuf Kalla, untuk membangun desa berbasis kota, maka desa yang belum memenuhi persyaratan perlu ditingkatkan jadi kelurahan, karena basic pemerintahan sekarang adalah berbasis kota, dengan tidak meninggalkan tradisi.

“Pemahaman Hukumtua saat ini, umumnya Dana Desa adalah Dana Hukumtua, sehingga boleh jadi hukumtua seenaknya menggunakan atau peruntukannya berdasarkan kebutuhan Hukumtua, bukan keinginan warga, padahal Anggaran Dana Desa sesuai peruntukannya harus dikelola secara swakelola,” serunya Senin (7/8).

Menurut Rachman, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pasal 2 menegaskan asas-asas dalam pengelolaan dana desa, diantaranya adalah transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Asas yang disoroti dalam tulisan ini adalah asas transparan, akuntabel dan partisipatif. Transparan merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat desa untuk mengetahui dengan jelas jumlah keuangan yang masuk ke desa beserta jenis-jenis pembangunan di tingkat desa dalam rangka memanfaatkan uang tersebut.

Akuntabel berarti keharusan bagi pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan secara baik dan benar segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa. Partisipatif merupakan prinsip yang memungkinkan seluruh masyarakat desa untuk terlibat secara aktif membangun desa dengan bersama-sama pemerintah desa merancang, melaksanakan dan mengawasi pembangunan di tingkat desa dengan memanfaatkan dana desa yang ditransfer ke rekening desa.

Hal ini sejalan dengan spirit otonomi desa yang menekankan terakomodirnya segala kebutuhan dan kepentingan seluruh masyarakat di tingkat desa. Asas-asas tersebut di atas merupakan hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Desa dalam mengelola keuangan desa.

“Apa yang terjadi jika kedepan ada penyelewengan dana desa ? Tentunya semua pihak harus mengawasi, dimana jika terjadi penyimpangan, maka bisa dikenakan sanksi hukum pidana. Selain itu, dapat juga memicu mundurnya Demokrasi politik ditingkat Desa. Dimana Para Calon Hukumtua akan mengeluarkan Dana sebesar-besarnya untuk melakukan Money Politic, bahkan akan lahir sponsorsponsor Pendana Calon Hukumtua. Dengan harapan akan tergantikan oleh anggaran, setelah terpilih menjadi Hukumtua. Bila ini terjadi maka anggaran atau Dana Desa akan lari keluar Desa,” tuding Rachman. 

Jika dilihat dari Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Hukumtua maupun Pejabat Desa, akan mudah terdeteksi realisasi pembangunan, pertanggung jawaban dan Keuangan Desa tersebut. Karena Alokasi Dana Desa dan Dana Desa (ADD-DD) merupakan Informasi Publik, masyarakat juga bisa melihat Perencanaan Pembangunan Desa dan Realisasi Pembangunan itu sendiri.

Telah menjadi Polemik Penegakan hukum, namun ketika masyarakat melakukan audit Independen terkait penggunaan Dana Desa, dan menemukan Indikasi Penyalagunaan korupsi atau maladministratif terhadap penggunaan Dana Desa, akan menjadi problema baru dalam Penegakan Hukum terkait penyimpangan tersebut. Dibebrapa kasus yang ada terkait penegakan hukum terhadap penyimpangan Dana Desa, hanya sedikit yang diproses oleh kejaksaan.

“Apa alasannya ? Jawabannya karena jika Kejaksaan mengusut kasus dugaan korupsi ADD dan DD, maka akan muncul peribahasa yang mengatakan “lebih besar pasak daripada tiang” mengapa demikian ? Perlu diketahui bahwa dana tingkat penyidikan untuk mengusut kasus tersebut lebih dari Rp. 200 juta, bagaimana jika dugaan korupsinya mencapai Rp. 100 juta, maka tentunya Negara akan mengeluarkan lebih besar dari Dana yang dikorupsikan tersebut atau Selewengkan. Biaya yang terbesar biasanya digunakan untuk menyewa auditor independen dalam mengusut kasus tersebut, belum lagi biaya Pengumpulan Bahan Keterangan (PULBAKET), dan lain-lain. Sehingga ini menjadi keengganan untuk mengusutnya,” urai Rinto Rachman.

Padahal, timpal aktivis asal Likupang itu, jelas dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU 31/1999 jo UU 20/2001), berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi pada perkara Nomor 003/PUU-IV/2006 mengenai pengujian UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK), bahwa dalam UU PTPK dikonstruksikan dalam bentuk delik materiil.

“Sehingga tidak perlu memperlihatkan kerugian negara yang timbul ataupun niat jahat pelakunya, namun dikedepankan perbuatan tersebut telah masuk dalam unsur-unsur yang ada dalam delik korupsi itu sendiri. Sehingga tidak perlu melihat kerugian negara yang ditimbulkan, namun berpacu pada unsur-unsur delik yang dilanggar, apakah telah memenuhi atau tidak, untuk bisa ditangani. Kejaksaan sama sekali tidak pernah melakukan gelar perkara terbuka, sehingga masyarakat dapat mengetahui hasil audit yang pasti dari kejaksaan. Tentunya peristiwa tersebut sangat menodai semangat pemberantasan korupsi yang dibangun masyarakat.

Justru kontrol pengawasan dana desa sangat efektif berjalan, karena dekat dengan masyarakat. Namun ketika masyarakat menemukan indikasi terjadinya korupsi, justru Kejaksaan menyampingkan hal tersebut dengan alasan lebih besar biaya penanganan kasus daripada dana yang dikorupsi. Pemerintah dalam hal ini sudah membuat suatu kebijakan yang baik dengan dikucurkannya Dana Desa, pengawasan Dana Desa juga sudah terbukti efektif, dengan semakin cerdasnya masyarakat dalam melaporkannya dugaan penyimpangan Anggaran Desa, kini tinggal proses penegakan hukum dari hasil pengawasan masyarakat yang perlu dibenahi. Tahun ini adalah tahun ke tiga program Dana Desa dari pemerintah.

Pada tahun 2016 lalu, pemerintah pusat mengalokasikan Dana senilai Rp. 47 Triliun untuk Pembangunan Infrastruktur di setiap sudut Desa di Indonesia. Di Tahun 2017 ini, angka yang dialokasikan meningkat signifikan. Pemerintah menganggarkan angka sebesar Rp. 60 Triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 untuk Pemerataan Pembangunan Desa. Tentu saja setiap Desa di Indonesia memiliki permasalahan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Melihat pentingnya Dana Desa untuk pembangunan tentu perlu dilakukan pengawasan agar dana tersebut tepat guna. Siapapun berhak melakukan pengawasan di desanya masing-masing, termasuk wartawan.

(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*