Pengukuran Tanah Diduga Inprosedural, Ditegur Tak di Indahkan, Paraeng Polisikan Kumtua Desa Ehe

Spread the love

Paraeng: “Saya tak terima jika Hukumtua Desa Ehe memaksa lakukan pengukuran tanpa membuka Register Desa, dan mau tidak mau saya tempuh jalur hukum”

MINUT, IdentitasPrime – Sebagai penduduk asli Pulau Bangka yang lahir dan dibesarkan di Pulau nan kaya hasil bumi dan hasil tangkapan ikan ini, tentu saja Adrianus Paraeng hafal betul setiap jengkal tanah yang ada di empat desa (dulu 3 desa namun dimekarkan menjadi 4), yaitu Desa Ehe yaitu desa pemekaran Desa Kahuku.

Ketika mendapat informasi bahwa pemerintah Desa Ehe menggelar pengumuman lewat pengeras suara bahwa akan melakukan pengukuran tanah, Adrianus Paraeng yang saat ini menjabat Kepala Jaga di desa Kahuku, langsung menyambangi Kaur Pemerintahan Desa Ehe.
“Kedatangan saya yaitu mencegah pengukura tanah itu dan saya minta baiknya pemerintah Desa Ehe membuka rehgister desa dulu, lihat lahan milik siapa, baru bisa di umumkan, karena tanah yang akan di ukur adalah tanah keluarga kami,” tutur Adrianus Paraeng, Selasa (27/8).

Permintaan Adrianus kerumah Kaur Pemerintahan pun di iyakan. Bukan itu saja, tanggal (8-8-2019) Paraeng menyampaikan hal itu ie Kumtua Ehe.

“Saya juga menyampaikan itu ke Hukumtua Ehe, Ibu Rohayati Sentinuwo di Kantor Camat Liktim pada acara pelantikan perangkat desa agar buka Reghister Desa, pastikan siapa pemilik lahan, baru di umumkan. Itu juga di iyakan Kumtua Ehe,” timpal Paraeng.

Mungkin sejak awal firasat Adrianus Paraeng sudah mendapati gelagat buruk, akhirnya apa yang ditakutinya, terjadi juga. Semua yang disarankan Paraeng dan di iyakan mereka, ternyata hanya bagai angin lalu saja.

Tanggal 13-8-2019 Paraeng dihubungi warga Desa Ehe bahwa Pengukuran tanah, akan dilaksanakan pada hari itu, pukul 14.00 Wita.
“Saya langsung ke Ehe tepatnya di kediaman Kepala Jaga 1, mendapati pemerintah Desa Ehe dan hukum tuanya. Pada kesempatan itu kembali saya minta tolong agar pengukuran tanah itu dilalui dengan cara yang prosedural agar Opo (Kumtua red-) tidak tersandung masalah hukum nanti,” jelasnya.

Opo juga, lanjut dikatakan Paraeng, walau selaku pengambil kebijakan tidak bisa serta merta lakukan pengukuran, apalagi ada saran dari keluarga pemilik lahan bahkan menolak diukur tanpa melalui prosedur.
“Saya tak terima jika Hukumtua Desa Ehe memaksa lakukan pengukuran tanpa membuka Register Desa, dan mau tidak mau saya tempuh jalur hukum,” urai Paraeng.

Pada tanggal 14 Agustus 2019 Adrianus Paraeng melaporkan tindakan pemerintah Desa Ehe yaitu Hukumtua Desa Ehe, kemudian pada 24-8-2019 ada surat pangilan dari Polsek Likupang untuk menghadap.
“Pada tanggal 26 Agustus 2019 (kemarin), saya penuhi panggilan Polsek Likupang, tapi sanyat di sayangkan Hukumtua Desa Ehe tidak datang. Mungkin Hukumtua Ehe kebal hukum,” tandas Paraeng.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*