Petak Umpet Rp30 Miliar Dana Lahan Pemkab Minut, Masih Menunda APBDP 2019

Spread the love

SCW: “Perlu juga di ingat tak mungkin berdiri bangunan kalo status tanah tidak jelas”

Azhar: “Dana besar begitu sebaiknya dianggarkan untuk pembiayaan multi year agar beban pertahun anggarannya tidak terlalu besar”

MINUT, IdentitasPrime – Skenario usulan pembayaran lahan di sekitar Kantor Bupati Minahasa Utara dengan jumlah sebesar 30 miliar Rupiah pada APBD Perubahan 2019, sampai hari ini terus terjadi tarik-ulur dengan alot.

Untuk membuktikan benar tidaknya alokasi dana tersebut, informasinya pihak Pemkab Minut melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Sekda Ir Jemmy Kuhu, Senin, 26 Agustus 2019, mengagendakan Rapat koordinasi (Rakor) bersama pihak Pengadilan, Kejaksaan dan tim Banggar Dekab Minut.
Ketua Dekab Minut Berty Kapojos, membenarkan berdasarkan undangan, pihaknya akan mengadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak yang disebutkan diatas sore ini.
“Iya sore ini, terkait agenda yang akan dibahas nanti sajalah selesai rapat saya ungkapkan kepada kalian,” tutur Kapojos.

Sementara itu pengamat pemerintahan Rusli Maruf mengatakan, Dekab Minut harus hati-hati mengambil keputusan terkait pembayaran lahan-lahan yang ada di seputaran Kantor Bupati Minut, jangan ada deal-deal untuk meloloskan usulan tersebut.
“Tidak menutup kemungkinan ini sudah dipantau oleh tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Masalahnya, permintaan pembayaran lahan itu bisa jadi diduga bukan kebutuhan mendesak, tapi atas pribadi seseorang saja. Jadi jika salah melangkah siap-siap menghadapi konsekuensi hukumnya,” kata Maruf.

Skenario diatas, ternyata menjadi gonjang-gqnjing dan viral di kalqngan masyarakat Minut. Inilah komentar para tokoh terkemuka Minut terhadap hal itu.
“Kalau KPK pantau, masyarakat pelototi karna jelas-jelas Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD sudah mengatakan bahwa itu anggaran belanja lahan yang diajukan TAPD terlalu besar kalo diplot di APBD-P. Apalagi lahan kebutuhan lahan itu belum teralalu urgent untuk dibeli dan juga belum ada nilai Appraisal,” tutur Azhar.
Menurut Azhar, dana besar begitu sebaiknya dianggarkan untuk pembiayaan multi year agar beban pertahun anggarannya tidak terlalu besar, sehingga belanja-belanja untuk kepentingan rakyat tak di postpone.

Sedangkan Wiliam Luntungan menilai, justru bukan besar-kecilnya anggaran,namun apakah benar selama 11 tahun tanah yang sudah didirikan bangunan memang belum jadi Aset Pemkab Minut, soalnya Kantor Dewan Minut dibangun Tahun 2007.

Novie Ngangi ST, Ketua Sulut Coruption Watch (SCW) mengatakan, di Minut ada Ketua Dewan Berty Kapojos dan wakil Ketua Dewan, Denny Wowiling.
mungkin lebih tau kejelasannya.
“Karena setau saya kalo nda salah di tahun 2007/2008, ada bentuk pantia pembayaran lahan panitanya,” ujqr Ngangi.
Seperti diketahui bersama, saat itu ada Pak Ruddy Umboh (mantan Plt Bupati Minut), Pak Dodie, Pak Herman Sompie, Pak Welly Kumentas dan Pak Agus Sangian. Intinya kalo ingin transparan libatkan semua pihak terkait termasuk Pak Sompie Singal (mantan Bupati).
“Masih ada orangnya yang tahu persis agar tak akan ada masalah dikemudian hari. Perlu juga di ingat nda mungkin berdiri bangunan kalo status tanah tidak jelas. Masyarakat saja wajib urus IMB sebelum mendirikan bangunan, masa Pemkab tidak,” tukas Novie sembari menambahkan kalau saat ini pihaknya sementara mengumpulkan bukti.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*