Pimdekab Bantah Bakal Setujui Realisasi APBDP Rp.30 Miliar

Spread the love

JPKP Minut Minta KPK Lacak Ponsel Semua Pihak Terkait dan Lakukan Pembedahan Aset Daerah

MINUT, IdentitasPrime – Untuk memuluskan alokasi pembayaran Rp30 Miliar, pembayaran lahan sekitar kantor Bupati Minahasa Utara (Minut), tiga Pimpinan DPRD (Trio Pimdekab) diduga tergoyahkan.

Kabar tak sedap mencuat yang mana tiga Pimdekab Minut yang terdiri atas ketua Berty Kapojos, Wakil Ketua I Nona Rimporok dan wakil Ketua II Denny Ronni Wowiling diduga luluh juga kebekuan hatinya atas tarik-ulur ABDP Rp.30M tersebut.

Disinyalir ketiganya kena rayuan akan diajak terbang keluar negeri oleh pihak Eksekutif jika mau muluskan pembahasan anggaran lahan.
“Katanya Pimdekab akan diajak terbang ke luar negeri oleh Eksekutif untuk membahas dan memuluskan anggaran 30 miliar di APBD Perubahan karena masih terjadi tarik ulur,” ujar sumber resmi.
Namun Wakil ketua II, Pimdekab Denny Wowiling, yang dikonfirmasi salah satu wartawan terkait kabar itu, sontak menampiknya.
“Saya tidak tahu soal itu, sebab informasi soal pembasahan anggaran lahan itu hanya lewat satu pintu ada pada ketua dewan. Saya off the record,” elak politisi senior yang akrab disapa Dewo itu.
Terpisah, Ketua DPRD, Berty Kapojos langsung tertawa lebar saat dikonfirmasi adanya tawaran terbang ke luar negeri terkait anggaran pembayaran lahan sekitar kantor Bupati.
“Hahaha… Kalau keluar negeri berarti APBD Perubahan tidak akan di ketuk dong,” tangkis Kapojos.

Lanjutnya, keputusan untuk menentukan anggaran itu ada pada semua anggota Badan Anggaran (Banggar).
“Dalam badan anggaran itu selain saya sebagai ketua sekaligus ketua dewan, ada wakil bannggar dan anggota yang terdiri dari personil DPRD yang diutus fraksi-fraksi di dewan. Tidak benar itu soal akan terbang ke luar negeri,” tangkis Berty.
Kamis, (29/08), dikatakan Kapojos, DPRD Minut akan menggelar rapat Badan Musyawarah (Banmus), untuk membentuk Pansus pembayaran lahan sekitar kantor Bupati.
“Hari ini kita akan agendakan pembentukan Pansus pembayaran lahan itu di Banmus,” pungkas Calon.Anggota Deprov Sulut ini.

Pergunjingan tarik-ulur ploting APBDP sebesar Rp. 30M tersebut, memanas di semua kalangan masyarakat Minut, tak ketinggalan pula Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Minahasa Utara (JPKP Minut).
“Jika benar pengakuan Ketua Dewan kemarin yang mana ada data dan bukti kalau lahan itu sudah dibayarkan, berarti pembayaran itu tidak bisa dilakukan dua kali,” ujar Kerua JPKP Minut, Semmi Tuege.
Jika Dewan tergiur karena ada deal-deal tertentu, lanjut Tuege, meeeka akan berurusan dengan hukum baik ranah hukum lokal bahkan sqmpai ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Dan jika benar sudah dibayar namun dipaksa untuk bayar lagi, maka kami minta KPK lacak ponsel semua pihak Tlterkait dan lakukan pembedahan Aset Daerah,” pinta Semmi didqmpingi Wakil Ketua JPKP Minut, Abdul Latief Manaf SH.MH.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*