Ragu Dengan Kejaksaan, GARDA TIPIKOR MINUT Desak KPK Turun Lidik Temuan BPK RI 2018 di Pemkab Minut

Spread the love
  • 32
    Shares

DIDUGA KUAT PEMBAYARAN 3 LAHAN YANG DI MARK-UP

Norris Tirayoh Ketua LSM GTI Minut

MINUT, IdentitasPrime – Aneka kebijakan Pemkab Minut yang meresahkan banyak pihak, akhirnya tak tertahankan lagi dan muntah dari tenggorokan aktivis vokal Norris Tirayoh.
Terkait Pengadaan Lahan di PemKab Minahasa Utara, Ketua Garda Tipikor Minut ini mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera turun lapangan untuk lakukan proses hitungan yang akuntabilitas atas pembayaran beberapa lahan yang diduga kuat telah di mark-up.

“Kami mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar segera lakukan “penyelidikan” terhadap temuan BPK RI Perwakilan Sulawesi Utara, atas pengelolahan keuangan 2018 yang diduga kuat telah terjadi mark-up alias penggelambungan harga,” tururnya.
Pihaknya, lanjut Norris sudah mengantongi data beberapa lahan yang dibayar Pemkab Minut dengan harga menjulang tinggi dari uang negara.
Ia juga mengaku sudah pernah mengisyaratkan kasus dugaan mark-up ini pada aksi unjuk rasa (unras) beberapa pekan lalu. Namun sayang, seolah tidak ada respon dari pihak kejaksaan maupun kejati.

“Entah ada apa, kasus pemecah ombak Likupang saja masih belum jelas, kini kasus sudah jelas, seolah didiamkan. Dan kami perhatikan, kalau tentang Pemerintahan setempat, terkesan begitu sulit,” sindir Norris.

Pihaknya memilih meminta KPK saja yang turun gelar penyelidikan daripada lembaga hukum yang lemah.
“Kejaksaan terkesan stengah hati mengusut temuan ini hingga timbul pertanyaan, udahkah hal ini di sikapi, adakah langkah kongkrit dari kejalsaan, adakah kerugian negara?
Kalau ada, sudahkah di kembalikan, adakah unsur Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terpenuhi, kalau blum di sikapi lalu kapan, jadi maaf kalau saya saja menyebut lembaga mereka kurang transparan,” sembur Tirayoh.
Norris juga mengatakan, pihaknya siap menyerahkan data temuan BPK RI yang disimpannya bila KPK butuh data pendukung.
“Temuan BPK RI Perwakikan Sulut 2018 mencakup:
1. Dugaan mark-up Tanah Rusunawa
2. Dugaan mark-up Tanah SMP 1 Airmadidi
3. Dugaan Mark-up Tanah Embung Sukur-Airmadidi.
Kami di Sulut sudah meragukan kinerja kejaksaan. Jadi atas nama Keadilan Bagi seluruh Rakyat Indonesia, kami desak KPK perlihatkan kemampuannya. Kami di Sulawesi Utara ingin menyaksikan kemampuan dan profesionalisme KPK, jadi lakukan penyelidikan dan tuntaskan masalah dugaan.mark-up yang merugikan negara ini, agar nama besar KPK bukan hanya isapan jpol belaka,” pungkas Norris Tirayoh. (Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*