Rp 30M APBDP Untuk Dana Pembebasan Lahan Ditolak, Dotulong Malah Minta di Realisasi Saja

Spread the love

Marchel: “Tahun 2020 Minut Terancam Nda Ada Pilhut. Dana 30M di Plot Saja Sebagai Dana Pilhut”

MINUT, IdentitasPrime – Dengan beredarnya data dan ungkapan Ketua DPRD Minut, Berty Kapojos yang mana pada tahun 2007 silam Bupati Vonnie Panambunan pernah jadi Penasehat Panitia Pembebasan Lahan Kantor Bupati, maka pengajuan biaya pembayaran lahan perkantoran Bupati Minahasa Utara (Minut) sebesar Rp30 Miliar oleh pemerintah daerah ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Minut, semakin pupus harapannya.

Bagai pucuk di cinta ulam pun tiba, maka satu persatu bukti pembayaran lahan seluas 35 Hektar itu, mulai dikumpul Banggar DPRD Minut termasuk kesaksian pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengukuran, pembebasan sampai pembayaran lahan, muncul.
Di bukti-bukti itu, ada juga surat Panitia Pengadaan Tanah Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara tertanggal 25 Mei 2007 dengan memuat nama Bupati Minut Vonnie Anneke Panambunan dan Wakil Bupati Sompie Singal sebagai pembina.
Berarti referensi anggaran itu bakal tidak teralisasi (selama diawasi red-) mengingat dampak hukum untuk modus itu.
Penolakkan Partai PDIP dan Ketua DPRD Berty Kapoyos pun menuai berbagai pujian dan aplaus baik dari masyarakat, tak ketinggalan Marchel Dotulong, pemerhati pemerintah dan Rakyat Minut.
Menariknya Marchel dalam dialog WA di group Pemilukada Minut menyampaikan, ia sangat setuju jika Dana APBDP sebesar Tigapuluh Miliar Rupiah (Rp.30M) itu, disetujiu saja.

“Saya sangat setuju untuk Rp.30M di alokasi dalam APBDP. Tapi kan masalah ganti rugi itu masih boleh di tunda satu sampai 5 tahun kedepan,” ujar Dotulong pada (23/8/2019) lalu.

Lanjutnya, khusus bagi anggota DPR yang sementara duduk dan yang akan dilantik nanti, Marchel malah memohon, Rp.30M itu disetujui saja. “Asal tahu aja ya, sampai hari ini di Minut ada 25 Desa yang akan segera melaksanakan PILHUT serentak. 7 desa yang tertunda karena sesuatu dan lain hal, berarti ada 32 Desa yang akan selesai SK Hukum Tua Pada bulan Desember 2019 nanti,” tukas Marchel.

Sesuai informasi yang diberitakan sejumlah media, dana/lahan yang dianggarkan di APBD 2019, hanya 25+7=32 Desa saja, sedangkan ada 32 Desa yang siap-siap akan di PLT-kan.
“Kalau demikian, untuk 2020 mungkin tidak ada PILHUT serentak dengan alasan ada Pilkada,” ujar Marchel.

Dengan demikian, bisa saja puluhan PLT ini kemungkinan akan di jadikan mesin politik pada PILKADA nanti oleh yang berkuasa.
“Makanya daripada mo bayar Lahan Misteri 30 Milyar, lebih baik anggarkan di APBD perubahan untuk PILHUT 32 Desa yang akan Habis SK-nya pada bulan Desember:
32 Desa X Rp. 15.000.000 = Rp. 480.000.000,- jadi sebaiknya.Dana itu dipakai untuk menyekolahkan kita. Atau sisanya dipakai untuk dana pemeliharaan kendaraan dinas serta aset-aset daerah lainnya,” pungkas Dotulong. (Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*