Sertifikat Prona di Desa Kokoleh Dua Diduga di Pungli Rp.150.000/Pemilik

Spread the love

JPKP Minta Polres dan Kejari Minut Seriusi Kasus ini

MINUT, IdentitasPrime – Presiden RI Joko Widodo matia-matian membuka terobosan membantu rakyat untuk memudahkan memperoleh surat kepemilikan tanah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Jokowi juga mengingatkan agar pemerintah di desa, tidak memberatkan rakyat dalam pengurusan Sertifikat.
Menindak lanjuti program Presiden RI, Badan Pertanahan Nasional Minahasa Utara (BPN Minut) pun menggelar program Proyek Operasi Nasional Agraria (Prona) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk Desa Kokoleh Dua Kecamatan Likupang Selatan.
Sayangnya dalam pengurusan sertifikat Prona ini diduga ada pungutan liar atau Pungli karena diduga melapis biaya yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Padahal dalam Surat Keputusan (SK) Tiga Menteri masing-masing;
1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
di Nomor: 25/SKB/V/2017,  Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 Tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis untuk Sulawesi Utara biayanya sebesar Rp 350.000.

Cristy, salah satu staf kantor BPN Minut membenarkan aturan itu. Keputusan tiga Menteri bersama yang SK-nya sudah dikeluarkan oleh Bupati Minut, tentang biaya Prona PTSL sebesar Rp 350 ribu.
“Dari BPN Minut tidak ada biaya sama sekali. Kalau PTSL untuk biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah nol dan itu juga sudah di informasikan waktu lalu melalui sosialisasi di desa sebelum turun penetapan lokasi,” beber wanita petugas di Bagian Pengumpul Data Yuridis  BPN Minut, Jumat (20/9/2019).

Kepala BPN Minut, Sammy Dondokambey

Dikatakan Cristy juga, untuk biaya PTSL di wilayah Indonesia Timur termasuk Sulut adalah Rp 350 ribu,” Dan itu juga disertai dengan SK dari Kementerian,” timpalnya.

Namun ironinya, masyarakat Desa Kokoleh Dua malah mengaku bahwa biaya yang harus mereka bayarkan Rp 500.000 per Sertifikat.
Tercatat ada 113 peserta Prona PTSL, berarti ada selisih Rp 150.000 dari biaya yang sudah di tetapkan sesuai SK tiga Menteri bersama.
“Waktu penyuluhan juga sudah disampaikan mengenai biaya 350 ribu sudah termasuk admistrasi. Tapi herannya kami dimintakan harus membayar 500rb per sertifikat. Lalu untuk apa kelebihan biaya 150ribu itu?”, ujar salah satu warga yang minta namanya di rahasiakan karena alasan keselamatan nyawanya.
Warga, kata sumber lagi, berharap ada perhatian dari Pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Pusat terkait akan hal ini.
Hukum Tua Desa Kokoleh Dua, Ferry Roti saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, membantah adanya pernyataan dari warganya.
“Saya tidak pernah mematok biaya sampai Rp.500 ribu. Jadi kalau ada warga yang mengatakan demikian, itu tidak benar,” ujarnya.

Malah Roti mengatakan, semua sudah sesuai peraturan, yaitu Rp 350 ribu untuk biaya pengurusan Sertifikat Prona.
“Dan untuk Sertifikatnya sudah diserahkan ke warga yang berhak menerima,”jelas Ferry, Sabtu (21/9/2019).

Menanggapi dugaan Pungli Sertif8kat di desa Likupang Dua itu, Semmi Tuegeh, Ketua Jaringan pendamping Kebijakkan Pembangunan Minahasa Utara (JPKP Minut) mengatakan, benar atau tidaknya dugaan praktik pungli sertifikat di Desa Kokoleh Dua, tetap saja sudah ada modus operandi yang melawan aturan serta merugikan warga.
“Modus seperti ini sudah pernah terjadi di Desa Darunu, tahun 2017 silam. Kendati sudah melalui rapat dan masyarakat sudah menyetujuinya, namun Hukumtua Desa Darunu tetap saja diproses hukum sehingga masuk penjara,” ucapnya.
Dari informasi yang berhasil dirangkum media ini, gara-gara mengambil kebijakkan, kumtua Desa Darunu pun dijebloskan ke penjara.
“Dan jika masalah ini sama betul dengan yang terjadi di Desa Darunu, maka kami imbau Kejari dan Polres Minut lakukan penyidikkan dan penyelidikan. Jika terbukti benar, maka pihak-pihak terkait harus di proses sesuai hukum yang betlaku di NKRI. Kami juga akan mengawal kasus ini,” tandas Tuegeh. (Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*