Sukses Kawal Parade Reuni Tauhid 2019, Dandim 1310 dan Kapolres dan Kajar Bitung, Dampingi Walikota Sebagai Narsum di FGD

Spread the love

Tamuntuan: “di Kota Bitung 3 Pilar berjalan baik (TNI, Polri dan Pemerintah) tanpa harus dibatasi dengan birokrasi”

BITUNG, IdentitasPrime – Kegiatan Forum Group Diskusi (FGD) tentang penanganan konflik sosial di kota Bitung, dilaksanakan bertempat di Lantai IV Kantor Walikota Bitung, Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung.

FGD digelar oleh Badan Kesbangpol Kota Bitung yang diikuti antara lain, Walikota Bitung Max Jonas Lomban, SE. M.Si, Sekkot Bitung DR. Audy Pangemanan, Dandim 1310/Bitung, Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos, (Narasumber), Kapolres Bitung AKBP Stevanus Michael Tamuntuan, SH, M.Si, (Narasumber), Kejari Bitung, Ibu Ariana Juliastuti, SH, MH, (Narasumber), Kabankesbangpol Kota Bitung, Herri Benyamin, SH, Staf Khusus Walikota Bitung, Berty Lumempouw, Kasat Intel Polres Bitung, AKP Yoke Meteng, Pasi Intel Kodim 1310/Bitung, Lettu Czi Sardi Mamonto.

Selain itu, hadir juga dalam forum tersebut, perwakilan-perwakilan dari Imigrasi Lexie Mangindaan, Ketua FKUB Kota Bitung, Pdt. Vivi Lousan Rompas, Bagian Pemerintahan Lukmansyah Tagay, Ketua FKDM Kota Bitung, Even Sumolang, BPBD Kota Bitung Ruddi Wongkar, Bea dan Cukai kota Bitung, Ardi Ashari.

Pada kesempatan itu Walikota Bitung Max Jonas Lomban, SE. M.Si, membuka kegiatan tersebut dan mengatakan, bersyukur atas kebersamaan yang telah tercipta sebagai wujud panggilan dan kesadaran dalam menjalankan tugas untuk membangun bangsa dan negara khususnya di Kota Bitung, serta mengapresiasi seluruh pihak didalamnya juga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang telah bersama-sama ikut terlibat dalam memprakarsai dan melaksanakan kegiatan FGD tentang Penanganan Konflik Sosial di Kota Bitung.

“Kondisi masyarakat kota Bitung yang diberi identitas kota multi etnis oleh karena berbagai perbedaan kelompok sosial, budaya, agama, golongan dan strata sosial bahkan adanya perbedaan pandangan politik serta tentang kelompok minoritas mayoritas menunjukkan kota Bitung sebagai Indonesia mini, dengan citra Bhineka Tunggal Ika yang telah melekat dalam hidup kita dan menjadi motto hidup bermasyarakat,” kata Walikota.

Lanjutnya, kota Bitung sebagai pintu gerbang kawasan pasifik mengundang siapa saja ingin datang ke kota ini bahkan bebas menjadi warga masyarakat kota Bitung yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Sehingga ditengah kemajemukan yang ada di kota Bitung terdapat berbagai perbedaan yang kita miliki yang seharusnya menjadi aset kearifan lokal,” katanya.

Lomban berharap, melalui FGD ini dapat menghasilkan suatu kesepakatan-kesepakatan untuk melakukan yang terbaik dalam rangka antisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sebagai suatu konflik sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Dalam kesempatan sebagai Narasumber, Komandan Kodim 1310/Bitung, Letkol Inf Kusnandar Hidayat, S.Sos, menyampaikan materi sesuai dengan UU 34 tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, diantaranya melakukan pencegahan/mitigasi dalam penanganan konflik sosial di wilayah.

Menurut Dandim, Kodim mempunyai aparat Babinsa dan Intelijen di wilayah yang bekerja sama dengan instansi terkait di wilayah, dalam rangka deteksi dini dan cegah dini. “Permasalahan di daerah bukan hanya tanggung jawab aparat TNI/Polri, tetapi merupakan tanggung jawab kita semua, saya berharap agar semua menjadi pelopor dalam menjaga Kamtibmas dan kondusifitas Kota Bitung,” tegas Dandim.
Kejari Bitung, Ariana Juliastuti, SH, MH, menjelaskan UU No. 16 tahun 2004, tentang peranan serta kekuasaan kehakiman dalam pemicu konflik sosial karena ada tekanan dalam masyarakat, kerapuhan sosial dan kelemahan dalam institusi. “Lakukan cegah dimulai dari lingkungan keluarga. Untuk itu saya yakin tidak ada potensi konflik yang akan timbul,” imbuhnya.

Sedangkan Kapolres Bitung memberikan penyampaian mengenai kata “Aman”. Menurut Kapolres, Aman itu adalah Security, Safety, Surety, Peace. Konflik lawan kata dari Damai.

“Jadi harus dibedakan antara Problem Sosial dan Problem Hukum. Polisi tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk balas dendam, tetapi “Peace Keeper,” terang Kapolres.

Lanjut Kapolres, di Kota Bitung 3 Pilar berjalan baik (TNI, Polri dan Pemerintah) tanpa harus dibatasi dengan birokrasi. Koordinasi dan kolaborasi berjalan baik. Seperti pelaksanaan Parade Reuni Tauhid yang dilakukan oleh BSM Kota Bitung (2/11) dapat berjalan dengan aman dan damai.

“Ciptakan kedamaian (peace making) dengan komunikasi, mediasi, negosiasi,”pungkas Tamuntuan. (Meikel/Wawan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*