3. Komisi 4 Deprov Warning, PT MSM/TTN Selesaikan Masalah Limbah di DAS Pangiang Dalam 7 Hari

Spread the love
  • 57
    Shares

Herry Tombeng: “Kehadiran Perusahaan Tambang Sekelas PT MSM/TTN, sebagai orang Minut, saya sangat mengapresiasinya. Namun jangan sampai mengorbankan rakyat

Inggrid Sondakh: “Kami mengecam sikap DLH yang terkesan plin-plan menangani dugaan Pencemaran Lingkungan akibat limbah cair PT MSM/TTN”

MINUT, IdentitasPrime РMenyikapi kasus pencemaran DAS Pangiang yang dilakukan oleh PT MSM/TTN di Kecamatan Likupang Timur Minut namun terkesan dibela oleh pemerintah, tidak mau disebut mandul dan tidak pro rakyat, Ketua komisi 4, James Karinda dan rekan-rekannya Herry Tombeng SH, Inggried Sondakh SE dan Fanny Legoh Sekretaris Dewan (Sekwan) Provinsi Sulut menginjakkan kaki di lokasi PT MSM/TTN, Selasa (6/3).

Selaku komisi yang membidangi pengawasan lingkungan hidup, dan tenaga kerja, turun ke PT MSM/TTN tepatnya ke desa-desa yang mengeluhkan sikap perusahaan yang arogan membuang limbah cair berupa air panas dan asin ke DAS Pangiang Karinda Cs merasa wajib untuk turun langsung.

Tim Komisi 4 saat turun lapangan, sebelumnya telah berkordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Utara, langsung masuk ke Direksi PT MSM/TTN melalui Pintu Pos Alfa di Desa Winuri diikuti kurang lebih 20-an awak media.
Rombongan Komisi 4 diterima oleh Pak Sarto dan Pak Eka Setiawan Manager PT INVIRO (persahaan yang membidangi lingkingan hidup).
“Sebagai penerima aspirasi masyarakat, kami harus turun langsung ke lapangan agar supaya kelihatan fair, tidak mengada-ngada. Turun lapangan sudah menjadi tugas dan tanggungjawab kami sebagai anggota dewan. Kunjungan ini bersifat membangun, agar supaya ada terjadi hubungan baik antara perusahaan dan masyarakat.

Sementara Fanny Legoh Sekretaris Dewan (Sekwan) meminta struktur perusahaan, agar supaya ada keterbukaan mengingat akhir-akhir ini kabar.yang masuk ke Deprov Sulut, PT MSM/TTN ini sudah terlalu banyak di demo oleh masyarakat. “Ada apa sebenarnya dengan PT MSM/TTN beberapa tahun terakhir ini, kenapa begitu banyak demo dari masyarakat berbeda,” ujarnya.

Pak Sarto salah satu staf PT MSM/TTN mengaku pihaknya selalu terbuka dengan masyarakat dan pemerintah.
“Makanya kami berharap pertemuan ini bertujuan untuk bisa memecahkan masalah yang ada, khususnya keluhan masyarakat. Mewakili perusahaan, saya sangat berterima kasih dengan semua pihak yang telah hadir.
Pak Eka Setiawan Manager PT INVIRO (perusahaan yang membidangi lingkingan hidup), memilih diam, sambil mencermati setiap pembahasan.

Herry Tombeng personil Komisi 4 mwngaku kehadiran perusahaan tambang sekelas PT MSM/TTN, sebagai orang Minut, ia sangat mengapresiasi karena perusahaan ini telah berkontribusi lewat CSR ke daerah, dan sudah memberdayakan tenaga kerja rakyat lingkar tambang.

“Namun jangan sampai PT MSM/RRN mengorbankan rakyat. Apa yang di beritakan perusahaan begitu bagus dan terkesan tidak pernah terjadi apa-apa, ternyata sangat berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan. Sekarang masyarakat banyak mengeluh dengan limbah yang ada, khususnya limbah air panas, mereka tidak mungkin berbohong,” sembur Tombeng.

Agar tak ada pihak yang dirugikan, harap Herry Tombeng, ada solusi untuk menyelesaikan keluhan masyarakat terkait limbah buangan PT MSM/TTN.
“Sekali lagi, mari bersikap transparan dan jangan sepelekan hak rakyat. Mereka tidak akan lakukan penolakan dan perlawanan jika mereka tidak disakiti,” tandas Politisi Gerindra asal Airmadidi itu.

Sedangkan politisi wanita senior, Inggrid Sondak pun cukup tegas mengkritik kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulut, sebagai anggota dewan yang tugasnya melindungi dan mendengarkan keluhan masyarakat.
“Kami hadir untuk mendengarkan langsung penjelasan dari pihak perusahaan dan Dinas Lingkungan Hidup, mengenai keluhan masyarakat tentang limbah air panas. Kalau suara rakyat, kami sudah baca sendiri dari pemberitaan yang dilansir rekan-rekan awak media,” bebernya.

Sondak meminta Kadis Lingkungan Hidup memberikan keterangan sudah sejauh mana kerja DLh Provinsi Sulut terhadap keluhan masuarakat yang ada sekarang. “Kami berharap DLH Provinsi Sulut serius menanggapi masalah lingkungan hidup, sebaiknya DLH punya agenda setiap bulan mengontrol masalah lingkungan hidup,” ujar Sondakh singkat namun padat dan tegas.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Utara (Kadis DLH Sulut) bersikukuh memberikan jawaban bahwa air yang di buang dari area Toka Tindung ke DAS Pangiang, masih sesuai Baku Mutu. “Kepada perusahaan saya minta, jika sudah tercemar harus ada perbaikan. Kami juga meminta semua aduan masyarakat harus fair,” katanya enteng.

Pernyataan Kadis Lingkungan Hidup memang terkesan enteng, karena berbeda dengan kenyataan yang ada di lapangan, seperti yang di rasakan masyarakat.
“Sesuai Baku Mutu bagaimana, coba Kadis dan jajarannya datang minum air di DAS Pangiang yang kami pastikan sudah tidak bisa di gunakan lagi oleh masyarakat karena airnya panas, terasa asin dan berbau tidak enak itu,” ujar salah satu masyarakat Desa Resetlemen beberapa waktu lalu.

Sesuai pengakuan Opa Felix salah satu masyarakat Desa Rondor, ia berkebun di dekat DaS Pangiang sudah kurang lebih 32 tahun. Selama itu dia menggunakan DAS Pangiang sebagai MCK.

Namun ketika mendapati keadaan DAS Pangiang sudah begiru, ia sangat menyesal sebab dua tahun terakhir ini dirinya tidak lagi bisa menggunakan air DAS Pangiang karena sudah terasah asin.

“Jangankan untuk minum, mandi jo kita so nimau di Kuala karna mo mandi bagimana hele sabong so nda ba gabu,jadi kalu ada pemerintah bilang ini aer nda tercar dan yanda asin, marijo datang kong ngoni minum ditampa,”,tutur lelaki tua yang nampak begitu marah.
Kehadiran PT MSM/TTN di daerah lingkar tambang dalam penilaian Opa Felix, hanya merugikan dan menyengsarakan rakyat saja. “Kami cuma di rugikan oleh pihak perusahaan. Mana kwa dorang mo tau dengan torang pe kesusahan. makanya saya berharap pemerintah mampu memberikan solusi terbaik dan mengembalikan DAS Pangiang mwmjadi seperti dulu lagi,” tutupnya.

Setelah hampir 2 jam berdialog, kesimpulan dari Komisi V yaitu perusahaan harus kooperatif dan peka terhadap hak dan kebutuhan masyarakat, agar tidak ada pihak yang dirugikan kedepan nantinya.

Sebelum Tim Komisi 4 meninggalkan daerah lingkar tambang Likupang Timur, Ketua Komisi 4 DPRD Provinsi Sulawesi Utara, James Karinda kembali mengingatkan bahkan mewarning pihak PT MSM/TTN untuk segera menyelseaikan masalah limbah yang dibuang di DAS Pangiang. “Kami beri ultimatum selama 7 hari PT MSM/TTN sudah menyelesaikan masalah ini,” tegasnya.(Meikel Winowatan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*