61 M TGR Pemkab Minut, Hendra Jacob Minta Polisi, Jaksa Segera Proses Hukum Bupati Minut

Spread the love

Airmadidi, – Identitasprime.com – coletan Hendra Jacob Sip di media sosial facebook yang mmenyindir bahwa Bupati minahasa utara Vonnie Anneke Panambunan telah salah melakukan refocusing anggaran penanganan COVID-19, hampir dipastikan benar.

Informasi yang dihimpun dari orang dalam vap sendiri bahwa, Pemkab Minut dikenai Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp61 miliar atas penggunaan dana COVID-19 tahun 2020.

informasi tersebut ternyata bersesuaian dengan apa yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) Pemkab Minut, baru-baru ini.

“Dana Covid Minut TGR. Harus dikembalikan Rp61 miliar. Terbanyak di Dinas Pangan sebesar Rp56 miliar, sisanya di sekretariat” ujar sumber resmi kepada awak media kami, 21 Desember lalu usai pertemuan BPK bersama kepala daerah.

Sayangnya, sejak informasi tersebut menyeruak di media sosial, banyak para pendukung bupati menganggap informasi itu hoax, awak media kami kemudian berupaya melakukan konfirmasi namun belum berhasil dikarenakan masih banyak yang tutup mulut.

terkaitmasalah Anggaran di Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkab Minut, hingga Selasa (29/12/2020) ini, memilih bungkam bahkan saling lempar bola.

“Coba konfirmasi pak sekda,” ujar Kaban Keuangan Minut Petrus Macarau.

Sementara Sekda Minut Jemmy Kuhu juga lempar bola.

“Tanyakan ke Inspektorat,” singkat Kuhu yang menolak dikonfirmasi.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu juga sama, tutup mulut.

Umbase enggan merespon pertanyaan, baik lewat pesan whatsapp, tidak mengangkat telepon dan sulit untuk ditemui.

akan hal ini hendra jacob selaku aktifis anti korupsi yang getol mengritik pemerintah yang dianggapnya telah menyalahgunakan anggaran yang bersumber dari keuangan negara meminta aparat penegak hukum rntah kepolisian ataupun kejaksaan kiranya melakukan penyelidikan. informasi ini harus di lidik oleh tim korupsi polres atau kejaksaan hal ini tidak bole di biarkan publik sudah kenyang dengan informasi informasi bahwa bupati minut voni panambunan diduga terlalu berani menggunakan anggaran tidak pada tempatnya dan tak sesuai dengan peruntukanya, dia ini kan manusia popo asal tapikir langsung nge gas..ini sangat berbahaya, apalagi sudah ada hasil audit bpk bahwa 61 Milyar pemkab harus tgr dan saya yakin tidak ada uang lagi membayar tgr tersebut, olehnya itu sebagai bentuk pertanggungjawaban, lidik saja dan proses hukum serta penjarakan saja bupati dan kroni kroninya jika benar terbukti. tukas hendra jacob.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*