Antisipasi Kekeliruan Penggunaan Dandes, Kejari Minut Gelar Sosialisasi Dandes Dan TP4D

Spread the love

MINUT, IdentitasPrime – Dengan tujuan mengawal dan mengantisipasi kekeliruan dalam realisasi uang negara yang turun ke desa-desa, maka Kejaksaan Negeri Minahasa Utara menggelar Sosialisasi Dana Desa Dan Tim Pengawal Dan Pengaman Pemerintahan Daerah Dan Pembangunan Daerah (TP4D) Se-Kabupaten Minahasa Utara, Kamis (24/8) di Aula Bapelitbang Minut.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa Uatara (Minut) Rustiningsih, SH dalam sambutannya mengatakan, ini merupakan kesempatan kedua bagi dirinya.
Ia juga berterima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara Bupati Vonnie Anbeke Panambunan yang diwakili Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Minut, Rivino Dondokambey yang telah menerima kami menggelar kegiatan ini.

“Ditahun 2015 ada keluhan karena perekonomian saat itu lambat dan Menteri Keuangan ditegur presiden dikarenakan penyerapan keuangan lambat. Pada bulan Juli hanya mencapai 25 Persen, sementara pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Nah, setelah era sekarang, Presiden Republik Indonesia Ir.Joko Widodo mengundang seluruh kepala daerah di pelosok NKRI membahas penyerapan Anggaran,” kata Rusti

Lebih lanjut dikatakan Kajari Minut Rustiningsih, Presiden Jokowi mengeluarkan surat edaran yang di dalammnya adalah :

– Pelanggaran yang sifatnya Administratif tidak akan di Pidana

– Hal-hal yang sifatnya kebijakan tidak akan di pidana

– Selama 60 Hari dapat mengembalikan dana tidak akan di pidana.

“Karena adanya ketidak tahuan dalam penggunaan dana desa, maka kejaksaan mendampingi secara aktif pengelolaan Dana Desa sejak dari perencanaan. Perlu diketahui, Kejaksaan secara serentak hari ini melakukan sosialisasi tentang TP4D.
Kami disini ada bukan dalam rangka penegakan hukum melainkan upaya prefektif pencegahan adanya tindak pidana dalam penggunaan anggaran serta untuk membantu percepatan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara. ” terang Rustiningsih.

Sementara itu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dr.Cakrawiro Gundo dalam penyampaiannya mengatakan, Dana Desa saat ini lagi ramai di Media dan untuk mengantisipasi saat ini kepala Kejaksaan Negeri Minut telah memberikan ruang karena ketidak tahuan dalam cara pertanggung jawaban Dana Desa yang sering berhadapan dengan hukum.

“Melalui kesempatan saat ini saya sampaikan kepada kita semua untuk mengantisipasi keterlambatan laporan Pertanggungjawaban dan kami minta kepada Hukumtua agar seringlah berkoordinasi dengan Dinsos dan TP4D karena di lapangan saat ini ada oknum yang sering datang ke desa mengatasnamakan Wartawan atau LSM dengan tujuan lain. Mari kita secara bersama berkoordinasi mencari solusi untuk hal tersebut. ” tukas dia.
Lanjut Gundo, Dinas sosial mempunyai beban moral jika dana desa tidak gunakan sesuai dan menyimpang

Terpisah Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs.Rvino Dondokambey mewakili Bupati Minahasa Utara Vonnie A Panambunan dalam sambutannya mengatakan harus ada keterbukaan dan transparansi antara KPA Masing-masing di 125 desa di Kabupaten Minahasa Utara.

“Jalinlah Koordinasi Antara TP4D dan Dinsos dan juga kepada camat-camat diharapkan dapat memonitor kegiatan yang ada di desa.Kitaa bekerja dengan sebaiknya sebagai bentuk pengabdian bagi Bangsa dan Negara Juga sebagawai wujud ibadah kepada Tuhan yang mahakuasa. ” ungkap Dondokambey

Berikut Struktur TP4D Kabupaten Minahasa Utara:

Saya sebagai Kajari Minahaysa Utara posisi di TP4D Sebagai Pelindung

Pelindung: Kajari Minut Rustiningsih, SH.Msi

Ketua : Kasie Intel Mursyidi,SH

Wakil : Kasie Datun Danur Suprapto,SH

Hadir dalam kegiatan tersebut,Kajari Minut Rustiningsih,SH,Msi,Asisten Pemerintahan dan Kesra Minut Drs.Rivino Dondokambey,Kadis Dinsos dan PMD Dr.Cakrawiro Gundo,Kasie Intel Mursyidi,SH,Kasie Datun Danur Suprapto.SH,Camat,sertaPeserta Hukumtua se-Kabupaten Minahasa Utara.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*