Bukanmain… Sudah Akhir Triwulan III Baru 18 Desa Yang Masukan LPJ Realisasi Dandes Tahap Satu

Spread the love

MINUT, IdentitasPrime – Pengertian dari pemerintah desa soal Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan Dana Desa (Dandes) tahap satu, kuat dugaan masih mentah.
Pasalnya, dari 125 desa di Minahasa Utara (Minut), sampai detik ini baru 18 desa yang memasukan LPJ ke dinas sosial dan pemberdayaan masyarakat desa, untuk pencairan tahap dua.

Bupati Minut, Vonnie Anekw Panambunan melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Minut, Dr. Cakrawira Gundo mengatakan, minimnya desa yang memasukan laporan karena banyak yang salah menafsirkan Peraturan Menteri Keuangan no 50/PMK.07/2017 tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
Dalam PMK tersebut disebutkan realisasi pekerjaan fisik 75  persen dan serapan anggaran 50 persen sudah bisa mengajukan laporan untuk pencairan tahap dua.

“Berdasarkan pantauan dilapangan, sebagian besa desa di Minut sudah layak memasukan laporan untuk mengajukan pencairan tahap dua, namun karena kurang pahamnya pemerintah desa soal PMK No 50/PMK.07/2017 ini, sehingga banyak desa yang mengajukan laporan tahap satu jika pekerjaannya sudah 100 persen. ini yang membuat minimnya desa yang memasukan laporan dipenghujung triwulan tiga ini.”katanya Selasa (26/9).

Untuk meningkatkan pemahaman pemerintah desa soal peraturan menteri tersebut, lanjut Gundo, pihaknya akan menurunkan tim ke seluruh kecamatan guna menyosialisasikan PMK No 50/PMK.07/2017 tersebut serta memberikan bimbingan dan pendampingan kepada pemerintah desa dalam menyusun pelaporan penggunaan dana desa tahap satu agar pencairan tahap dua bisa direalisasikan dalam waktu dekat.

“Tim yang kami turunkan ini akan membimbing pemerintah desa dalam pembuatan laporan. Ini penting untuk dilakukan mengingat banyak desa yang belum memahami benar administrasi penyusunan laporan yang benar, buktinya dalam mengajukan laporan, ada desa yang tidak memasukan soft copy dan sebaliknya, ada desa yang hanya memasukan soft copy tanpa disertai hard copy,” urai Gundo.

Dirinya berharap, tim yang dipimpin Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Kabid Pemdes) ini akan bekerja maksimal membimbing pemerintah desa dalam pembuatan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana desa tahap satu sehingga kedepan tidak ada hukum tua yang bermasalah hukum hanya karena administrasi pelaporannya yang salah.

Inilah daftar nama desa yang telah memasukan laporan realisasi dana desa tahap satu, berdasarkan data dinas sosial dan PMD tanggal 26 September 2017:

1. Kecamatan Kawalat  :
– Desa Kaleosan,
– Kawangkoan,
– Kawangkoan Baru

Kecamatan Dimembe :
– Desa Tatelu Rondor,
– Wasian,
– Tetey

Kecamatan Likupang Timur :
– Desa Kahuku,
– Libas,
– Kinunang,
– Pinenek

Kecamatan Likupang Barat :
– Desa Tarabitan,
– Teremal,
– Talise

Kecamatan Wori :
– Desa Tiwoho,
– Darunu

Kecamatan Talawaan :
– Desa Kolongan,
– Talawaan Atas

Kecamatan Kema :
– Desa Kema Dua
Kecamatan Airmadidi :
Kecamatan Kauditan :
Kecamatan Likupang Selatan.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*