Bupati Minsel Hadiri Rakor Dan Supervisi KPK di Pemprov Sulut

Spread the love

MANADO, IdentitasPrime – Demi memenuhi program yang diluncurkan Pemprov Sulut, maka Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Eugenia Paruntu SE menghadiri Rakor dan Supervisi Pencegahan dan Penindakan Korupsi Terintegrasi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerjasama dengan Pemprov Sulawesi Utara (Sulut) pada Senin (21/2).

Bupati Minsel berparas cantik itu didampingi oleh Sekdakab Minsel Drs Danny Rindengan MSi, Kepala BPKAD Denny Kaawoan SE, Kepala Inspektorat Adrie Keintjem SH dan Kabag Humas dan Protokol Henri Palit SH.

Selaku pemimpin tertinggi di Sulawesi Utara, Gubernur Olly Dondokambey SE membuka kegiatan yang dihelat di Aula Auditorium Bumi Beringin Kantor Gubernur Sulut di Manado, bersama para Bupati/Walikota dan Ketua DPRD se- Provinsi Sulut.

Dari pandangan Bupati Tetty, Rakor oleh KPK ini sejalan dengan rencananya dimana salah satu poin yang disampaikan oleh Pimpinan KPK Basaria Panjaitan, salah satu upaya pencegahan terjadinya tindak korupsi di Pemda, diminta supaya Kabupaten/kota dapat membuat kebijakan di daerah melalui tambahan tunjangan penghasilan PNS (TTP) berbasis kinerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta menghilangkan jenis honor panitia/tim kegiatan yang merupakan bagian dari tupoksi.

“Saran oleh KPK itu tentu sangat sejalan dengan rencana kita, dimana akan meningkatkan tunjangan ASN berbasis kinerja, TTP itu diluar gaji pokok,” seru Paruntu.

Pemberian tambahan penghasilan itu, lanjut Tetty, dimaksud supaya tidak menimbulkan kecemburuan di antara ASN dan dapat memberikan motivasi kerja yang tinggi dan dibolehkan sesuai isi Permendagri No. 13 Tahun 2006, pasal 39 ayat (2).

Saran KPK juga, Pemda dituntut melakukan inovasi penerapan pelayanan terpadu berbasis elektronik (e-Government), timpal Paruntu, serta terus serius agar secara terus menerus membenahi lingkungan kerjanya masing-masing, sehingga tidak tersangkut masalah hukum di kemudian hari bahkan setelah pensiun dari ASN atau penyelenggara negara lainnya.

“Apabila TTP sudah diberikan, bagi pejabat eselon II,III dan IV Pemkab Minsel, kedepan harus proaktif berpikir memajukan daerah sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dan harus memahami bidang tugas masing-masing dengan memanfaatkan teknologi informasi yang ada saat ini,” ajak Tetty seraya menambahkan, begitu pula dengan staf harus dapat mengikuti irama kerja atasannya yang bekerja dengan tulus dan ikhlas, “dengan demikian pelayanan kepada masyarakat akan berjalan dengan baik”.(Meyvo Rumengan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*