Dekab Minut Gelar RDP Dengan Warga Desa Tountalete Didampingi LSM GMBI Terkait Penolakan Atas PLT Kumtua

Spread the love
  • 176
    Shares

DIDUGA ADA AROMA STRATEGI POLITIK UNTUK PILCALEG

Howard: “Jangan jadikan jabatan PLT Hukumtua sebagai tunggangan politik”

MINUT, IdentitasPrime – Selasa 14 Januari 2019 Pukul 11.35 Wita, bertempat di Ruang Rapat DPRD Pemkab Minut Kelurahan Airmadidi Atas Kecamatan Airmadidi Minahasa Utara, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggelar rapat dengar Pendapat (RDP) Aspirasi terkait penolakan pergantian Hukum tua Desa Tontalete Kecamatan Kema Minut.

Rapat dipimpin oleh Ketua komisi 1 DPRD Minut, Stendy Rondonuwu, yang dihadiri sekitar 20 orang yang didampingi Yance Londong (Ketua Komisi 3 DPRD Minut), Arlens Pungus (Ketua Bapemperda), Lucky B. Kiolol (Ketua Fraksi PDIP), Welen Katuuk (Anggota Komisi 1 DPRD), Elia Toy (Ketua Fraksi Golkar), Wentrik Sambiran (Ketua Badan kehormatan dewan).

Sementara dari masyarakat Desa Tountalete, ada 10 orang Perwakilan dari masyarakat yang dipimpin Adrianus Poluakan, mantan Hukumtua Tontalete.
Disamping masyarakat juga terpantau Howard Hendrik (Pengky) Marius Ketua LSM GMBI Sulut Distrik Minut dan anggotanya.

Masyarakat diterima oleh Pimpinan dan Anggota Komisi Satu (1), Komisi Tiga (3) DPRD Kab Minut, dilanjutkan rapat dengar pendapat/aspirasi antara masyarakt Desa Tontolete degan Anggota DPRD Kab Minut.

Adapun permohon /aspirasi dari masyarakat totalete sbb :

1.Penolakan pergantian hukum tua secara tiba – tiba tanpa sepengetauan dengan masyarakat Desa Tontalete.
2. Berdasarkan undang-undang dan peraturan pemerintah yang telah dipaparkan sebelumnya dapat dilihat bahwa pelantikan pelaksana tugas Hukum tua Desa Tontalete tidak sesuai dengan asal usul atau adat istiadat yang ada di Desa Tontalete.
Selain itu juga tidak melalui hasil musyawarah Desa, sehinga dapat dikatakan tidak sesuai dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku saat ini.(terlampir).

Menanggapi aspirasi tersebut, dari anggota DPRD Fraksi PDIP, Ir Lucky B Kiolol menganjurkan, masalah ini akan disampaikan segera kepada Bupati Minahasa Utara.
“Saya akan usulkan kembali tentang pelaksanaan pertemuan kembali terkait penolakan masyarakat, sembari mengundang Asisten 1 Pemkab Minut dan Pejabat SKPD terkait, dan harus hadir,” tukas Kiolol.
Lanjut Lucky Kiolol, pihak Dekab akan segera megeluarkan surat rekomendasi. “Saya sepakat bahwa tidak ada politik dalam pelantikan Hukum tua. Itu tidak dibenarkan,” sembur politisi Partai PDIP asal Desa Matungkas itu.
Pada pukul 13.00 Wita, hearing selesai karena masyarakat merasa puas dengan atensi DPRD Minahasa Utara terhadap uneg-uneg rakyat.
Masyarakat Desa Tountalete melalui Howard Hendrik Marius (Pengky), Ketua LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesi (GMBI) Sulut Distrik Minahasa Utara, mengaku salut dengan keseriusan dan kepedulian pihak DPRD Minut atas penyampaian keluhan itu.
“Itu baru namanya wakil rakyat. Apa saja yang dikeluhkan rakyat, harus disikapi,” sebut Marius.
Terkait penolakan warga atas jabatan.PLT Hukumtua desa Tountalete, menurut Howard, memang ada indikasi mengarah pada kepentingan-kepentingan tertentu. Dan itu harus dihilangkan.
“Jangan jadikan jabatan PLT Hukumtua sebagai tunggangan politik. Kami sedang melakukan investigasi mendalam akan dugaan ini. Dan kami akan terus mendampingi rakyat, selama ketidak adilan ridak diberikan,” pungkas aktivis vokal asal Kecamatan Kauditan itu. (Wawan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*