Dekab-Pemkab Gelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat ke-2 Rancangan Peraturan Daerah Tentang LPJ APBD Minsel TA 2017

Spread the love
  • 3
    Shares

MINSEL, IdentitasPrime – Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka Pembicaraan tingkat ke-2 Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aaerah (APBD) Kabupaten Minahasa Selatan, Tahun Anggaran 2017, dilakukan hari ini meski molor dari jadwal yang di tetapkan sebelumnya pukul 15.00 wita

Hadir dalam paripurna ini Bupati Minahasa Selatan DR (HC) Christiany Eugenia Paruntu SE, di dampingi Wakil Bupati Franky Donny Wongkar. SH,
Rabu (18/7/2018) kemarin bertempat di ruang Rapat Paripurna DPRD Minsel meski kehadiran Anggota dewan sesuai yang hanya 18 anggota karena sebelumnya beberapa Anggota Dewan sedang Ijin karena sesuatu dan lain hal namun rapat paripurna berjalan dengan baik.

Sidang Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Minsel Jenny Johana Tumbuan SE, didampingi dua Wakil Ketua DPRD Rommy Pondaag SH.MH, dan Frangky Lelengboto, ST, dalam sidang tersebut Sekretaris DPRD Minsel, Lucky Tampi SH membacakan laporan atas kerja Banggar dan Pansus Ranperda dimana mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (PPAPBD) tetapi merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah setelah adanya proses penyusunan Rancangan APBD.

Dengan persetujuan RAPBD oleh DPRD, pengesahan APBD oleh Pemerintah Pusat, penetapan menjadi APBD, dan pelaksanaan APBD selesai dilakukan. Secara normatif, taktala mekanisme PPAPBD merupakan juga suatu rangkaian prosedur pengawasan yang dilakukan oleh instansi-instansi yang memiliki fungsi pengawasan anggaran. Sidang di lanjutkan dengan pandangan-pandangan umum fraksi yang semuanya menyetujui Raperda Pertanggung jawaban APBD.

Bupati Minahasa-Selatan DR. Christiany Eugenia Paruntu, dalam sambutan mengatakan, Saya memberikan apresiasi tentunya kepada DPRD, atas dukungan dalam pelaksanaan keuangan Daerah, dalam hal ini mengapa perlu penyusunan laporan keuangan Daerah di lakukan mengingat agar pemerintah daerah, mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada kami dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

“Tentunya Pemerintah Daerah dapat melaksanakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Kiranya kedepannya pengelolaan keuangan kita akan lebih baik lagi, guna terus membangun Minsel tercinta, ujar Tetty diakhir sambutannya.

Acara dilanjutkan dengan penanda-tanganan Persetujuan Eksekutif dan DPRD Kabupaten Minsel hadir juga Kepala OPD para Asisten Bupati dan Forkopimda Minsel.(Meyvo Rumengan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*