Pelaksanaan musda KBPP polri daerah Sulawesi Utara semakin hangat, pasalnya sejumlah ketua ketua resort merasa ada pengambilalihan kedaulatan yang diduga dilakukan oleh pengurus pusat. Kami siap lahir batin untuk melawan segala bentuk interfensi dan permaianan yang diduga dilakukan oleh oknum oknum pengurus pusat. Tukas ketua resort Bolsel.
Senada disampaikan juga oleh ketua resort lainya bahwa kami semua tidak sepakat atas pengambilalihan kewenangan pelaksanaan musda oleh pengurus pusat karena terkesan by desain.
Mengingat musda adalah hajatan daerah sulut, maka sebagai ketua ketua resort meminta untuk pengurus pusat memberikan kewenangan untuk pelaksanaan musda ini, saya kira tidak elok jika yang bertanggungjawab atas pelaksanaan musda adalah pengurus pusat. Tolong hargai kami selaku ketua ketua resort yang menjadi perpanjangan tangan pengurus pusat ke daerah daerah. Tukas salah satu ketua resort yang meminta namanya tidak di publish.
Ia juga menambahkan bahwa jika arus interfensi dan by desain yang dilancarkan oleh pengurus pusat, maka kami seluruh ketua ketua resort telah bersepakat untuk menghadap Kapolri jenderal Listyo Sigit Prabowo guna melaporkan situasi yang terjadi pada musda ke 5 KBPP Polri Sulawesi Utara. Imbuhnya lagi.
Terpisah juga, ketua resort Talaud mengatakan bahwa selaku ketua resort di wilayah perbatasan Nusa Utara menginginkan pelaksanaan musda berjalan dengan baik santun dan kondusif serta sesuai dengan Marwah demokrasi yang mempedomani ADART. jika hak kedaulatan kami di pasung hanya karena adanya kepentingan oknum oknum dari pengurus pusat maka akan kami lawan apapun resikonya.
Kami mendukung berjalannya musda dengan aman dan tertib, namun jika di batang Bayangi dengan interfensi serta keinginan pengurus pusat maka dengan tidak ada rasa takut sama sekali kami akan melakukan perlawanan hingga menghadap Kapolri di Jakarta.
Kbpp polri sebagai organisasi para anak polisi seharusnya diberikan pandangan pandangan serta nasehat nasehat yang bijak agar kami dewasa dalam menjalankan organisasi. Hak demokrasi kami jangan di pasung, kami memiliki hak penilaian untuk memilih siapa pemimpin kami di daerah tidak serta Merta harus diarahkan oleh pimpinan pusat.
Sebagaimana yang diatur dalam adart adalah semua anggota biasa ( anak polisi ) memilik hak dan kedudukan yang sama siap memilih dan dipilih. Jangan menggunakan metode like and this like. ” Kami tidak main main dan kami akan berangkat ke Jakarta mengadu langsung ke bapak kapolri. Pungkas Latjandu.
