Di Kecamatan Dimembe, Hampir Tiap Hari Listerik Padam

Spread the love

Lumempouw: “Ada Undang-undang KONSUMEN. Masyarakat Berhak Mendapatkan Ganti Rugi”

MINUT, IdentitasPrime – Kebijakan negara menggelontorkan dana miliaran Rupiah menyewa kapal penambah daya listrrik dari Negara Turki, seakan hanya menghamburkan uang sia-sia belaka.
Terbukti, di Kecamatan Dimembe yang melingkupi Desa Matungkas, Laikit, Dimembe dan sekitarnya, sebelum dan semenjak kapal Turki itu berlabuh di Kabupaten Minsel, tetap saja tak mampu merubah kenyataan yang mana sampai detik ini, sangat jarang dalam satu hari saja tak ada pemadaman.

Di jaman dimana masyarakat begitu bersandar pada dunia internet bersandar pada gadget, tab, smart phone alias menggunakan jasa media sosial (medsos) ataupun website resmi penyedia layanan, bahkan kebutuhan seperti penggunaan TV, Radio, dan barang elektronik lainnya yang melekat dengan daya listerik, namun untuk warga Desa Laikit Jaga IV Kecamatan Dimembe Kabupaten Minahasa Utara, suplay listrik diduga tidak memenuhi standar kebutuhan dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Alhasil… pemadaman terjadi hampir aetiap hari.

“Akhir-akhir ini listrik sering padam dengan durasi panjang dan lama. Aneh kenapa hampir setiap hari di desa kami, khususnya jaga IV mengalami pemadaman listrik dari pagi sekira pukul 9 sampai malam hari. Biasanya pukul 7 malam baru kembali hidup,” kata warga yang minta namanya disingkat CKF itu Rabu (29/11).

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kejadian ini lanjut dirinya, berlangsung sejak lama. Bahkan beberapa bulan terakhir hampir setiap hari dengan durasi yang sama, dan sangat mengganggu aktifitas keseharaian. Bahkan ada beberapa barang elektronik yang diduga rusak karena tegangan listrik yang tidak beraturan.

” Ini sangat mengganggu aktivitas kami yang memerlukan informasi online terkini. Kami sangat berharap pemerintah setempat dapat memperhatikan ketidaknyamanan ini, mengingat jika terlambat dalam pembayaran kami dikenai denda,” pintanya.

Hal senada juga dikatakan warga Desa Matungkas yang meminta dirinya tidak dimediakan, pasokan listrik di tempat kami sangat tidak stabil. Kebutuhan sering tidak terpenuhi, mengingat kami selalu memenuhi aturan dalam pembayaran.

” Kami berharap secepatnya listrik kembali normal, karena sebentar lagi akan menyongsong Hari Raya Natal yang diketahui bersama disetiap tempat melaksanakan ibadah. Tentunya sangat membutuhkan listrik dimana kondisi kami yang tidak sanggup menggunakan genzet,” semburnya dengan nada kesal.

Terkait pemadaman listrik yang disinyalir dilakukan oleh pihak PLN secara sepihak dan sangat merugikan masyarakat, Pembina Garda Tipidkor Indonesia Sulut, Allan Berty Lumempouw menyatakan, pelanggan listerik adalah konsumen yang bisa mengkomplain dan meminta ganti rugi jika terjadi pemadaman listrik, sesuai UU No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan Pasal 34 (1) b, konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik.

“Selanjutnya di Pasal 34 (1) e disebutkan bahwa konsumen tenaga listrik mempunyai hak untuk mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sesuai syarat-syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik,” terang dia.

Dalam UU No 30 Tahun 2009 pasal 29 lanjut Lumempouw, lima hak yang menjadi hak konsumen listrik, yakni
1) Mendapatkan pelayanan yang baik, kemudian
2) Mendapatkan tenaga listrik secara terus menerus dengan mutu dan keandalan yang baik,
3) Memperoleh tenaga listrik yang menjadi haknya dengan harga yang wajar,
4) Mendapatkan pelayanan untuk perbaikan apabila ada gangguan tenaga listrik serta,
5) Mendapat ganti rugi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan kesalahan dan/atau kelalaian pengoperasian oleh pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik sesuai syarat yang diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

“Jadi apabila terjadi pemadaman yang diakibatkan oleh kesalahan, dan atau kelalaian pengoprasian pihak pemegang izin, masyarakat berhak mendapat ganti rugi,” tandas Berty Lumempouw.

Sementara setelah dikonfirmasi salah satu petinggi PLN ranting Airmadidi, tidak dapat berkomentar banyak. Dengan alasan klasik yang sudah menjadi tradisi pihak PLN, oknum ini mrngatakan kalau hanya bawahan saja. ” Silahkan mengkonfirmasikan hal ini ke kantor pusat PT PLN Suluttenggo (Persero) di Kota Manado,” katanya seolah tak ada beban.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*