DIDUGA ADA SKANDAL SERTIFIKAT RESAHKAN MASYARAKAT DI KOTA BITUNG

Spread the love
  • 35
    Shares

Diduga’ Juga Ada Kongkalingkong, Akibatnya Sertifikat Warga Ngambang

 

BITUNG, IdentitasPrime – Beberapa warga/masyarakat Kota Bitung merasa was-was dengan adanya pola serta proses pembuatan sertifikat yang ditengarai berbelit-belit dan relatif mahal.

Bahkan ada keluhan warga yang konon sudah beberapa tahun ini mengurus sertifikat, ternyata belum kunjung selesai.

“Awal pengurusannya sudah dari pertengahan tahun 2016 yang lalu.

Ini sudah tidak masuk akal sehat, sebab terlalu lama, keluh Ibu DL salah seorang warga yang mengurus sertifikat lewat notaris, beberapa hari lalu.

Informasi yang didapa ibu r7mah tangga (IRT) tersebut, dalam proses pengurusan sertifikat tanah, tidak memakan biaya dan waktu yang terlalu lama.

“Jadi, wajar saja kalau kami was-was dan menduga yang bukan-bukan seperti menduga ada yang tak beres dalam pengurisan itu. Jangan-jangan ada permainan antara instansi terkait, sementara uang yang di keluarkan sudah berjumlah belasan juta rupiah,” ujarnya.

Permasalahan sertifikat dengan biaya tinggi dan terlalu lama ini, ditanggapi serius oleh LSM Adat Waraney Puser In Tana Toar-Lumimuut, (WPITTL) DPB Sulut.

Ketua Umum John F S  Pandeirot melaliui Kepala Departemen Khusus Tindak Pidana Korupai (Kadepsus Tipikor) Jefran Herrodes de’ Yong menyesalkan masalah tersebut.

“Memang setahu kami, dalam pengurusan Sertifikat, tidaklah sw-runyam ini. Ini sudah diluar batas kalau ada oknum-oknum yang sengaja menggunakan fasilitas untuk mengambil keuntungan dari warga masyarakat,” tukas mantan aktivis terkenao yang akrab disapa Jefran Buds itu, Minggu (21/10).

Dikatakan Jefran, pihaknya akan menindaklanjuti masalah tersebut sampai tuntas, demi kesejahteraan masyarakat.

“Kami akan usut tuntas siapa aktor intelektual yang bermain di belakang layar, yang  dengan sengaja melakukan persekongkolan ini, karena di LSM kami ada bidang yang menangani permasalahan seperti ini,” beber Jefran.

Dilain kesempatan, oknum Notaris berinisial MT yang melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pencacat Akta Tanah (PPAT) wilayah Kota Bitung saat dikonfirmasi Jefran, membenarkan kalau pihaknya yang menangani pengurusan Sertifikat itu.

“Memang benar saya yang di kuasakan untuk mengurusnya, membuat sertifikat. Dan saya sebagai notaris telah melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang diberikan pada saya,” jelas dia dengan nada tergesa-gesa  ketika dihubungi tim investigasi.

Ditanya tentang pembiayaan sertifikat yang sudah di keluarkan oleh kliennya, sang Noatris mengatakan bahwa, Anggaran itu memang besar.

“Jasa Notaris untuk pemisahan biaya PNBP, biaya ukur biaya akta jual beli, jasa notaris untuk balik nama, dan biaya pengecekan biaya pajak. Jadi itu biaya besar dan dapat dibuktikan karena kami notaris punya Dasar Standar,” ungkap MT.

Lanjut MT menjelaskan, uang yang Rp. 8.000. 000 (Delapan juta Rupiah) itu adalah jasa notaris minimum, sesuai undang-undang adalah Rp  5 juta untuk 1 kali kegiatan itu kwitansi 8 jt disitu ada 3 x kegiatan yaitu 1-  kegiatan untuk pengecekan 2 – kegiatan pembuatan akta jual beli 3- kegiatan pengurusan balik nama. “Seharusnya pembayaran ke saya itu jasa notaris 15 juta, tapi sudah dikurangi, jadi 8 juta,” urai MT.

Menurutnya, dokumen pengurusan jadi lama karena pada saat Kepala Kantor Pertanahan Bitung mau tanda tangan, diminta harus dirubah dahuliu status tanah darl Pertanian ke Pekarangan.

“Dan itu tahun 2015, kami sudah sampaikan kendala tersebut ke pemohon dan disetujui pengurusannya baru Maret 2018. Makanya kegiatan pengurusan baru dimulai kembali dari awal, karena pekerjaan pertama dibatalkan. Jadi yang menyebabkan keterlambatan bukan dari kita Notaris, akan tetapi dari pemohon sendiri yang tidak merespon,” timpal MT.

Menurut notaris senior ini juga, kalau ketelambatan, bukan karena pihak notaris tapi dari Kantor Pertanahan Kota Bitung (BPN).

“Kami mempunyai bukti-bukti keterlambatan dari Kantor Pertanahan,  maka dalam hal ini saya tetap bisa menuntut juga, karena torang notaris bekerja sesuai aturan hukum dan dilindungi hukum.Tugas kami sudah dijalankan dengan baik, tetapi pekerjaan penyelesaian dari Kantor Pertanahan terkesan memperlambat. Dan itu saat ini bapak juga ke Kantor Pertanahan, bisa menelusuri pekerjaan lambat mereka,” pungkas MT.(RED)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*