Diduga Sembunyikan Aib Anggota Dewan Narkoba, Sekwan Larang Wartawan Meliput Di Kantor Deprov

Spread the love

MANADO, IdentitasPrime – Pasca tertangkapnya anggota DPRD Sulut, Edwin Yerry Lontoh dalam skandal kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu, tiba-tiba DPRD Sulut melarang wartawan melakukan peliputan di kantor Dewan baru di Kairagi Manado.

Hal ini berawal pada Selasa (4/10/2017) sampai hari ini, para wartawan dilarang masuk. “Kami hanya menjalankan perintah, kalau wartawan nimbole masuk,” beber beberapa pegawai honorer yang ditugaskan menjaga pintu masuk.

Aksi yang dilakukan pihak Sekretariat DPRD Sulut sontak menuai pertanyaan. Info yang dirangkum wartawan menyebutkan, pelarangan wartawan untuk meliput atas masukan sebagian dari anggota dewan.

Diperketatnya akses masuk ke gedung DPRD, karena diduga ada tiga oknum anggota DPRD Sulut sementara dibidik oleh pihak kepolisian. Karena diduga mengunakan narkoba serta kasus main proyek. ”Kita lihat saja perkembangannya,” ungkap sumber yang meminta namanya tak di ekspos.

Terpisah, Sekretaris DPRD, Bartolomeus Mononutu yang dikonfirmasi melalui Kasub Humas, Maxi Tenda, tak menampik akan larangan wartawan masuk ke kantor dewan yang dibangun dengan menghabiskan uang rakyat sekitar Rp100 Miliar.

“Kalian tidak bisa masuk bergerombolan, nanti akan diatur. Akan dibuatkan ID Card. Kalau meliput rapat paripurna silakan, tapi kalau hari-hari biasa akan diatur,” jelas Tenda.

Dia-pun menyarankan wartawan untuk melakukan konfirmasi terlebih dulu kepada anggota dewan, apakah mau diterima atau tidak. “Atau kalian kan bisa melakukan konfirmasi melalui WA (whatsapp) dan SMS. Masih lebe bagus juga jika kalian mengambil berita dari kami (Humas),” tegasnya.

Sikap yang dilakukan Sekretariat Dewan dan para Anggota DPRD Sulut itu sontak menuai kritikan tajam dari berbagai kalangan.
Menurut Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Manado, Yoseph Ikanubun menyatakan, apa yang diterapkan pihak Sekretariat DPRD adalah upaya pembatasan tugas jurnalistik, dimana para jurnalis menjadi mata dan telinga bagi rakyat.

“Ini sudah pembatasan kerja jurnalistik. Sekretariat DPRD tidak bisa membatasi wartawan datang ke gedung rakyat,”tegas Ikanubun.

Soal anggota dewan mau atau tidak mau ditemui untuk konfirmasi, lnjut Ikabubun, itu urusan anggota dewan dengan wartawan bukan pihak Sekretariat DPRD.

“Jika pihak Sekretariat DPRD mau mengatur waktu dan tempat untuk konfirmasi, itu dipersilahkan. Tapi jika membatasi wartawan masuk kantor dewan, itu artinya kantor DPRD tertutup untuk rakyat,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III Amir Liputo menyatakan, mungkin karena gedung baru jadi ada penataan. Tapi jangan sampai membatasi ruang gerak pers.

“Teman-teman wartawan adalah corong bagi kinerja wakil rakyat kepada rakyatnya,” ungkap Liputo. Sambil menyarankan adanya pembuatan kartu identitas bagi wartawan demi keamanan di gedung rakyat.

Sedangkan, anggota DPRD Sulut, Meiva Lintang menyoroti kinerja Bagian Umum Sekretariat DPRD. “Biasa, masih mangkage gedung baru. Tapi mungkin stow kebetulan Kabag Umum lagi tes kunci baru kong wartawan mo maso jadi nda sengaja ta kunci,” tulis Meiva di media sosial Facebook.(Red)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*