Dinsos Minsel Segera Lakukan Program Penempelan Stiker Bagi Seluruh Masyarakat Penerima Bantuan dari Pemerintah

Spread the love

Sumampouw: “Semua penerima bantuan dalam bentuk apapun, rumahnya wajib dipasang stiker yang bertuliskan warga miskin penerima bantuan”

MINSEL, IdentitasPrime – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, melalui Dinas Sosial akan melaksanakan program Penempelan Stiker Bagi Seluruh Masyarakat Penerima Bantuan dari Pemerintah.
Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Minsel, Sofie Sumampow saat ditemui diruang kerjanya.
“Berdasarkan data, ada Ratusan penerima bantuan di Kabupaten Minahasa Selatan, baik warga penerima bantuan PKH, Rastra, bantuan BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Dan semua penerima bantuan dalam bentuk apapun, rumahnya wajib dipasang stiker yang bertuliskan warga miskin penerima bantuan,” jelasnya.

Menurut Sumampow, program ini akan dianggarkan. Dan semua telah dibahas. Jika tidak ada kendala, maka dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

“Kita baru merencanakan itu. Tujuannya agar lebih transparan, lebih terbuka kepada masyarakat umum, dan akan diketahui apakah ada warga tidak layak mendapatkan, justru menerimanya. Dengan adanya stiker ini, diharapkan mampu menjawab apa yang ditudingkan warga terhadap Dinas Sosial yang mereka anggap memanipulasi data.” terangnya.

Dijelaskan, menempelkan stiker di setiap rumah penerima bantuan sebagai upaya mencegah adanya bantuan tidak tepat sasaran, karena tidak terpungkiri masih saja ada warga memberikan data tidak benar kepada petugas pendataan.

“Warga juga diharapkan bisa saling mengetahui data penerima bantuan, dan ketika ada warga melihat penerima bantuan dari pemerintah adalah orang yang memiliki ekonomi baik maka bisa dilaporkan kepada petugas.” ujarnya.

Beberapa Pemerintah daerah di Indonesia, sudah membuat kebijakan membuat tanda miskin atau sangat miskin, di rumah penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH). Bahkan di Minsel rencananya segera diberlakukan.

“Pembuatan tanda atau stiker di rumah-rumah KPM PKH untuk Kabupaten Minsel sampai saat ini belum dilaksanakan. Itu masih sebatas kebijakan masing-masing daerah. Belum instruksi resmi dari pusat atau Kemensos.”katanya lagi. (Meyvo Rumengan)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*