Dipecat Dari Kesatuan Polri, HJ Jadi Aktifis Anti Korupsi Paling Garang

Spread the love
  • 208
    Shares

HJ Tidak Membantah Terlibat Skandal Bank BNI. Tapi…


MANADO, IdentitasPrime – Akhir-akhir ini, sosok Hendra Jacob (HJ), ramai dibicarakan terutama di media sosial (medsos).
Pasalnya, pengusaha muda yang mulai mengawali karier barunya di kancah aktivis dan politik ini, sangat berani dalam melontarkan status maupun komentarnya, terutama pada status-status beraroma ketidakadilan.
“Kenapa saya harus takut kalau saya bicara apa adanya, apalagi kalau saya punya bukti dan data,” kata Hendra Jacob, Sabtu (10/2-2018).

Tentu saja pembaca masih banyak yang ingin mengenal sosok Hendra Jacob, yang terkenal vocal dan tegas itu.

Sebelum bergelut di dunia aktivis dan politik, Hendra adalah Anggota Polri (polisi) di lingkup Polda Sulawesi Utara.

Terakhir Brigadir Hendra Jacob, adalah anggota Timsus Polda Sulawesi Utara (Sulut) yang keseharianya bertugas membasmi seluruh bentuk kejahatan dan aksi aksi premanisme di wilayah hukum polda sulut ( street crime kejahatan jalanan ) curanmor, curanik curas, dan kejahatan lainya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai polisi lapangan yang keseharianya memburu para pelaku kejahatan,  Hendra Jacob memang di kenal sadis dan bahkan sangat galak, tanganya sangat ringan memainkan bedilnya dar ..der ..dor .. ke kaki para pelaku kejahatan yang telah meresahkan masyarakat.

Namun sayang HJ akhirnya dipecat oleh Majelis Hakim Komisi Sidang Kode Etik dan Profesi Polri dalam sidang yang digelar di Ruang Serbaguna Ditlantas Polda Sulut, Kamis (26/2-2016) silam.

Hendra yang dikenal sebagai polisi berbakat, bersama 10 orang anggota Timsus lain terperosok dalam skandal dugaan penggelapan uang barang bukti milik Bank BNI 46 Manado sebesar Rp 7,7 miliar pada Januari 2017.

Oleh hasil putusan yang dibacakan Ketua Majelis Komisi Kode Etik AKBP Yusuf Setiady, Hendra mengaku akan melakukan langkah banding, sebab kesempatan dan hak itu memang diberikan.

“Prosesnya setelah diputus 3 hari itu diberi kesempatan berkonsultasi dengan pendamping untuk membuat nota memori banding,” jelas AKBP Yusuf Setiady yang juga Kabid Propam Polda Sulut waktu itu.

Merasa ada yang tidak benar dalam putusan yang dibacakan majelis sidang, HJ pun meminta agar proses kasus itu dilakukan secara profesional dan objektif diakatakanya bahwa diatas dirinya, ada Pamen (Pejabat menengah) Polda Sulut atau atasannya yang seharusnya bertanggung jawab atas masalah penggelapan uang itu. “Sebab kami anak buah selalu bergerak dalam koridor perintah atau komando,” tutur HJ.

Brigadir Hendra Jacob menilai terdapat beberapa kejanggalan dalam putusan yang dibacakan majelis sidang.

Naluri polisi dijiwanya merasa ia akan dikorbankan dirinya langsung menyampaikan kepada majelis hakim bahwa yang bertanggung jawab atas kasus BNI adalah dia seorang diri. “Saya harap jangan korbankan anggota Timsus yang lain, ”  pinta HJ.

Dirinya juga meminta kepada propam agar dalam kasus ini Direktur Reskrimsus Kombes Pol Yudar Lululangi juga di periksa jangan hanya anakbuah yang berpangkat “tome tome” yang selalu menjadi korban institusi. Pasalnya, dari kacamata hukum Hj, sangat jelas dalam perkara tersebut keterlibatan daripada Kombespol Yudar merupakan mata rantai terbesar dalam skandal tersebut.

“Untuk pembelian falis (koper) sebagai tempat uang itu adalah ide Dirkrimsus (Pak Yudar Lululangi). Kenapa saya mengatakan itu, karena pada saat itu, tersangka Jolly Ferry Mumek berada di ruangan Dirkrimsus bersama saya. Dan terjadi pembicaraan dari Dirkrimsus dengan tersangka,” ungkap Hendra, Jumat (27/2) silam.

Perlu diketahui, dalam materi dakwaan yang dibacakan saat sidang Kamis (26/2) itu, terungkap salah satu koper berisi uang sekira Rp 2 miliar, dibagikan ke mantan tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) sebesar Rp 200 juta. Rp 800 juta ke Timsus, sementara Rp 1 miliar ke mantan Dirreskrimsus Kombes Pol Yudar Lululangi.

Menariknya, informasi terakhir yang dirangkum terakhir Kombes Yudar yang saat ini bertugas di Detasemen Markas (Denma) Mabes Polri belum menjalani sidang kode etik termasuk proses pidananya di Manado sedangkan Hendra Jacob telah di berhentikan tidak dengan hormat sebelum mendapat keputusan incrah dari pengadilan.

Setelah proses pidana berjalan akhirnya Terdakwa Hendra Jacob (32) warga Perum Citra Land Manado terkait kasus raibnya uang milik BNI terbukti bersalah melakukan penggelapan divonis 6 bulan penjara dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Manado, Senin (14/09/2015).

“Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama sebagaiman dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP,” hakim ketua Vincentius Banar T SH MH, yang beranggotakan Verra Lynda Lihawa SH MH dan Arkanu SH Mhum dengan Panitera Pengganti (PP) Frangky Rumengan SH.

Atas putusan tersebut terdakwa langsung menerimanya sehingga dinyatakan Inkrah. Dalam amar putusan, berkas barang bukti berupa 4 buah mobil di kembalikan ke terdakwa dan senjata api yang digunakan terdakwa menembak pelaku perampokan uang BNI yang ditangkapnya dikembalikan ke Polda Sulut.

“Saya menyesali akan kejadian ini. Dan selaku warga negara yang baik yang tidak berjiwa pecundang, saya telah mempertanggungjawabkan kesalahan serta kekhilafan saya,. Tapi sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam kasus ini, ada ketidak adilan. Apa berbuat, apa dan bertanggungjawab kepada siapa, harusnya menjadi harga mati bagi seorang prajurit,” tandas Hendra Jacob tegar.(Red/Jhon)

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*