DUDUNG ABDURACHMAN POLITIK MILITER UNTUK SELAMATKAN NEGARA

Spread the love

Jakarta – Tandem duet Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Mohammad Fadil Imran dan Mayjen TNI Dudung Abdurachman mencuat ke permukaan. Kini keduanya memiliki tugas utama. Menjalankan ketaatan sipil. Menjamin ketertiban dan keamanan DKI Jakarta. Dan, mencengkeram Anies Baswedan dan gerakan kaum radikal termasuk FPI. Dan, Rizieq Shihab. Tentu titik kulminasinya menyelamatkan negara. NKRI. Pemerintahan sah. Jokowi.

Sejarah TNI/Polri adalah sejarah ABRI. Tandem yang tak akan lekang dalam peta politik nasional. Militer. Dan, kehadiran mereka dalam konteks ketegasan sangat dibutuhkan saat ini. Dudung Abdurachman membuka kotak Pandora, didukung penuh rakyat dan pejabat Kapolda Metro. Top.

Senyatanya, militer adalah pilar terpenting berdirinya sebuah negara. Di Indonesia, TNI/Polri adalah patron kekuasaan. Politik adalah alat kekuasaan untuk menentukan kekuasaan. Politik militer ditujukan untuk menyelamatkan negara. Maka tugas pokok TNI pun di dalamnya menyangkut keamanan dan ketertiban ketika dibutuhkan.

Maka politik militer adalah politik yang tujuannya cuma satu: menyelamatkan negara. Tidak ada pihak yang lebih digdaya dalam menyelamatkan negara selain militer. Karena militer bukan hanya memiliki senjata, namun memiliki organisasi garis komando paling rapi. Bagi TNI, Sapta Marga rohnya. Selama bertindak dalam koridor Sapta Marga, siapa pun anggota TNI, tidak akan keluar dari rel.

Pangdam Jaya Mayjend TNI Dudung Abdurachman bertindak tepat. Dudung memahami doktrin politik militer. Bagi yang pernah lulus Lemhanas pasti paham. Situasi politik panas. Dinamika kampanye ideologi Khilafah makin marak. Pembubaran HTI tidak tuntas. Manusia seperti Felix Siauw masih kampanye sana-sini. Yang disasar kalangan akademis- seperti UGM, IPB, UI dan BUMN.

Hilangnya gerakan resmi HTI membuka peluang kaum radikal FPI masuk, merajalela. Meski berbeda ideologi dasar, HTI selalu menunggangi organisasi. Bahkan HTI anti demokrasi, demi kepentingan ideologi khilafah ikut menyusup ke partai yang terdekat dengan cita-cita khilafah. Dan, FPI adalah kelompok yang pengusung khilafah, Bahkan mendukung ISIS.

Situasi politik lokal Jakarta yang dikuasai atmosfir radikal membuat dada Dudung sesak tentunya. Betapa tidak. Hukum, aturan diinjak-injak oleh FPI. Baliho provokasi ideologis, bahkan mengajak revolusi, yang secara cerdas dibungkus oleh FPI dengan kata Revolusi Akhlak. Inti kata revolusi yang FPI usung hanya membuat kegaduhan.

Pemda DKI pimpinan Anies Baswedan ketakutan menghadapi FPI. Karena politik balas budi naiknya Anies karena kaum 58% yang ketakutan akibat kampanye ayat dan mayat. Pilkada DKI Jakarta 2017 adalah wujud praktik demokrasi paling brutal. Yang dipraktikkan lagi di Pilpres 2019, namun dihantam kaum nasionalis. Di situ FPI dan para kaum intoleran berperan dalam kampanye. Brutal.

Lumpuhnya DKI secara sengaja dilakukan oleh Anies, sebagai bagian dari rancangan sadar pembangkangan. Anies adalah wakil pembangkangan tingkat Gubernur. Sementara FPI bertugas melakukan provokasi pembangkangan publik. Caranya? Selalu berbera dengan Jokowi. Berbeda dengan Pemerintahan Jokowi.

Saking ketakutannya Anies, sekaligus peluang besar, mendapat dukungan FPI pada mimpi jadi presiden 2024, dia sowan bersimpuh ke haribaan Rizieq Shihab. Bukan hanya dia. Yang mau antre termasuk manusia medsos tak bekerja Ridwan Kamil. Dan, bahkan politikus ulung Ma’ruf Amin pun ingin bertemu berdialog dengan provokator bernama Rizieq. Apa maknanya?

FPI dan Rizieq adalah bagian dari orkestrasi besar Pilpres 2024. Faktor Jokowi tidak lagi maju menjadi titik penting. Partai-partai menjadi oportunis. Di tingkat DKI Jakarta, 105 anggota DPRD tidak peduli lagi dengan apapun yang Anies lakukan. APBD menjadi bancakan tak terkendali. Maka apapun yang dilakukan Anies DPRD DKI akan setuju. Diam. Karena selama Jokowi-Ahok-Djarot 105 anggota DPRD DKI puasa.

Di tingkat nasional sama saja. Jokowi mengandalkan relawan dan netizen. Contoh, PPP dan PKS mengobok-obok Jokowi. Jokowi yang pluralis sedang dihantam. Dua partai ini sedang membuat dorongan Indonesia bersyariah- lewat pintu membuat undang-undang anti alkohol. Undang-undang yang seharusnya menghargai pluralisme, perbedaan sesuai dengan UUD 45. Tirani mayoritas tak bisa diterapkan.

Tak terbayangkan di Bali dan Manado serta Indonesia Timur dan kantong-kantong non Islam akan ditangkapi jika minum tuak. Oma-oma dan opa minum Cap Tikus pun akan masuk bui. Undang-undang yang hanya mementingkan satu kelompok. Jelas menyalahi UUD 45.

Situasi politik itu ditambah lagi dengan bermainnya Jusuf Kalla, SBY, dan Cendana yang berkepentingan dalam politik: dan duit. Karena politik adalah alat kekuasaan. Kekuasaan adalah pintu pundi-pundi fulus. Maka, FPI yang selama SBY dibesarkan, menjadi alternatif pintu menggoyang Jokowi. Targetnya Jokowi jatuh. Makin menjadi-jadi pongahnya FPI dan Rizieq Shihab. Merasa yang paling kuat dan tak tersentuh hukum.

Munculnya Dudung Abdurachman dan Fadil Imran tentu menggelorakan nasionalisme rakyat. Ketertiban umum di Jakarta pun terjaga. Meski Anies berusaha merusak. Jakarta sebagai barometer politik, keamanan, ketertiban dan ekonomi Indonesia harus tegak. TNI/Polri bersatu. Rakyat mendukung. (Penulis: Ninoy Karundeng).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*