Edison Humiang Pimpin Rakor Relokasi Waruga Kinaangkoan dan Pinandeian Kalawat

Spread the love
  • 26
    Shares

Pemprov dan Disbudprov Jamin Turun Langsung Bersama Ormas Adat, Lanjutkan Relokasi Waruga

MINUT, IdentitasPrime – Menindaklanjuti penyempurnaan relokasi Waruga Kinaangkoan dan Pinandeian Kawangkoan-Kuwil, bertempat di Kantor PT Nindyakarya Proyek Waduk Kuil Desa Kawangkoan Kecamatan Kalawat Minut, berlangsung rapat menyelesaikan permasalahan pemindahan Waruga -waruga malang tersebut, Sabtu 28 Juli 2018, pukul 10.15 Wita.
Asisten Satu (1) Bidang Pemerintahan Kesra, Drs Edison Humiang, didampingi Kadisbud Provinsi Sulut Ferry Sangian dan Sekretaris Jendry Sualang, Sekcam Kalawat, dan Kumtua Kawangkoan Paulus Kodong hadir bersama.

Menurut Humiang selaku narator dalam pertemuan itu, Pemprov Sulut jadi orangtua asuh dalam gerakan relokasi Waduk Kinaangkoan dan Pinandeian. “Sesuai amanah Pak Gubernur, seluruh jajaran pemerintah terkait dan perusahaan pelaksana pembangunan proyek Waduk Kawangkoan-Kuwil, harus berkordinasi, dan beliau juga mengingatkan agar memberdayakan para sesepuh ormas adat, agar relokasi tidak menemuinkesulitan dan kekeliruan,” katanya.
Pemprov sangat kecewa karena Pemkab Minut selaku tuan rumah justeru tidak ada yang hadir. “Nomor hp Sekda tidak aktif, Kadis Pariwisata ada diluar daerah, jadi tak heran kalau pembahasan relokasi ini bisa berjalan dengan baik,” sesal Humiang.
Mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey SE, Edison Humiang membuka dialog dengan tujuan mencari kesepakatan demi masa depan waruga-waruga itu.

“Semua saran dan usul akan kami rangkum, namun biar saya tunjuk secara bergantian agar tidak terjadi mis komunikasi dalam pertemuan ini. Yang pasti tujuan kita adalah ingin berbuat yang terbaik untuk cagar budaya dan adat Waruga di Tanah Kawangkoan-Kuwil ini,” ujar Humiang.
Kesempatan pertama diberikan kepada Frangky Boseke, pemerhati adat dan cagar budaya Sulawesi Utara. “Agar pengrelokasian Waruga-waruga ini dapat berlangsung dengan nyaman, pemerintah dan pihak pelaksana proyek Waduk harus mengikuti aturan adat, termasuk perbaikan waruga-waruga yang rusak, dan upaya pengumpulan puluhan waruga lainnya yang belum dipindahkan. Jika tidak demikian, bahaya akan mengancam baik dari roh para leluhur, maupun keturunan mereka,” sebutnya.
Untuk melanjutkan relokasi dan perbaikan waruga yang ada, Boseke meminta Pemerintah harus menggelar rapat lagi, kemudian mengundang para wakil ormas adat dan keturunan para leluhur pemilik Waruga-waruga itu.
“Kembali ke keinginan para leluhur, kita harus memindah semua melalui ritual ibadah adat. Untuk ritual Ibadah adat, harus memakai para Tonaas yang jelas, dan punya kekerabatan dengan Tanah Tonsea. Jika itu diserujui, kami yakin relokasi akan berjalan lancar, dan pekerjaan pembangunan Waduk Kawangkoan – Kuwil akan selesai dengan baik,” turur Frangky.
Dipihak LSM Adat Manguni Esa, Sekjen Rio Salmon meminta pemerintah menentukan sikap terhadap kinerja Balai Cagar Budaya dan Balai Arkeolog Indonesia. “Mereka memang bagian penting dalam pemerintah dalam hal cagar budaya. Namun yang kami sesalkan, selain keberadaan kantor mereka jauh di Provinsi Gorontalo dan di Kota Manado, sebaiknya kordinasi mereka nantinya dengan Dinas Kebudayan saja. Lagipula, mereka kan bukan orang Minahasa yang tahu tentang adat, budaya dan tradisi,” pintanya.
Disamping itu, Salmon juga berharap, peran serta Pemprov Sulut sangat diharapkan, mengingat birokrasi di Pemkab Minut terkesan runyam. “Kami lebih berharap Pak Asisten Satu dan Kadis Kebudayaan intens memonitor semua ini, agar kordinasi bisa terjalin. Dan satu hal yang kami minta, dalam menunjuk para sesepuh adat, biar kami yqng memilih, bukan dari Pemda, sebab kami lebih tahu persis mana yang baik, mana yang kurang baik,” jelas Rio.
Sementara John B R Simbuang mewakili LSM Adat Waraney Puser In Tana Toar-Lumimuut, Dewan Pengirus Besat Sulawesi Utara (WPITTL DPB Sulut) mengatakan, semua ormas adat dan segenap unsur budaya disini sangat mendukung semua program pemerintah terutama dalam bangun Waduk Kawangkoan-Kuwil ini. Namun untuk memuluskan percepatan pembangunan waduk, pemerintah harus mengikuti apa yang disarankan para sesepuh adat.
“Termasuk ritual pemindahan Waruga, di Tanah Tonsea masih ada kaum adat yang rutin dalam ritual-ritual seperti Ator Kampung dan sejenisnya. Silahkan rekan-rekan ormas adat memberi diri dengan sukarela membantu, namun dalam hal teknis mendalam, biarkan para MAKAWALE (Tuan rumah Suku Tonsea) yang melaksanakan, tentu saja tak lepas dari kebersamaan dengan rekan-rekan yang lain,” katanya.
Selain itu, tambah John, untuk memudahkan lintas kordinasi antar satu ormas dan ormas lainnya, sebaiknya dibentuk dulu panitia adat biar panitia adat ini yang akan menunjuk dan memilih pengurus lainnya masuk dalam tim relokasi Waruga.
“Dengan demikian, semua pasti berjalan lancar, jika ada kelompok ingin berkordinasi, tinggal berkordinasi dengan tim yang ada, tanpa perlu masuk-keluar dari satu instansi keninstansi lainnya,,” pungkas Simbuang.
Sementara, Kadisbud Provinsi Sulut Ferry Sangian dan Sekretaris Jendry Sualang, mengatakan, masalah relokasi waruga ini sudah dilaporkannya ke pusat.
“Semuanya akan terealisasi pada Dalam RKPD 2019. Dipusat juga kaminsudah berkordinasi, kami akan lakukan pendataan waruga-waruga yang ada, selanjutnya melihat apakah lahan relokasi yang disediakan sudah memenuhi syarat atau belum, semua sudah kam bahas,” bebernya.

Dari pihak Balai Sungai sendiri, Lidya Karema PPK Bendungan Kuwil-Kawangkoan mengaku memang agak terganggu dengan keberadaan Waruga-waruga baik sebelum direlokasi maupun sesudah. Untuk itu agar tidak mengalami kesalahan fatal, maka pihaknya selalu berkordinasi dengan Pemkab Minut.
“Agar tidak terjadi kekeliruan dalam pekerjaan kami, karena kami tidak memiliki tenaga teknis untuk kebudayaan, makanya kami selalu berkordinasi dengan Dispar Minut,” katanya.
Balai Sungai sendiri, lanjut dikatakan Karema, sudah mempersiapkan anggaran dan sarana pendukung untuk percepatan relokasi waruga, termasuk pemindahan lanjutan, bila diperlukan.
Sedangkan dari perusahaan pelaksana melalui Pak Eko menyetujui akan mendukung setiap upaya baik pemerintah dan masyarakat adat.

Apabila setelah semua Waruga Kinaangkoan dan Pinandeian sudah dikumpulkan sementara lahan yang ada ternyata masih kurang, untuk penambahan luas wilayah relokasi, kumtua Kawangkoan Paulus Kodong menjamin sudah mempersiapkan lahan apabila diperlukan.
“Seberapa luaspun lahan yang dibutuhkan, Pemerintah Desa Kawangkoan sudah siap lahan pengganti. Namun sebelumnya ijinkan saya meluruskan bahwa Waruga Kinaangkoan dan Pinandeian itu adalah bagian dari masyarakat Desa Kawangkoan, bukan Desa Kuwil maupun Kaleoasan. Waruga-waruga di Desa Kuwil, ada. Tapi belum disentuh karena pembangunan proyek waduk ini. Sejak tahun 1.800-an, area yang terkena pembangunan waduk dan semua Waruga yang ada, adalah bagian dari Wanua Kinaangkoan (sekarang Kawangkoan),” tandas Kodong.

Kurang-lebih dua jam bertukar pikiran, akhirnya Asisten Satu Drs Edison Humiang menyimpulkan, rapat tukar pendapat hari ini selesai.
Mudah-mudahan kejadian ini pertama dan terakhir, situs ini banyak yang tersebar di hutan-hutan. “Bagaimana caranya kita menyelesaikan bersama permasalahan ini, karena ini situs budaya milik kita bersama. Tidak usah saling mempersalahkan satu sama lain, yang bersalah dengan hukum dan aturan, biarlah hukum yang menilai, sedangkan demi menuntaskan perselisihan relokasi waruga ini, mari torang menyelesaikan masalah, tanpa ada masalah,” urai mantan Sekkot Bitung itu.
Ditambahkan Humiang, kita pindahkan waruga sesuai tempat, pembicaraan kita saat ini untuk mencari suatu keputusan untuk pemindahan waruga, untuk penempatan waruga kita akan tempati sesuai Pakasaan.
Kita sepakati menghubungi tonaas- tonaas adat yang ada di wilaya di sini, serta tokoh-tokoh penting yang berkepentingan.
“Untuk selesaikan kita cari solusi yang baik, kalau bisa secepatnya kita sepakati agar penataan kembali bisa terlaksana dengan baik,” harapnya.

Sebelum mengakhiri pertemuan, pada pukul 13.30 Wita Asisten I Provinsi Sulut, Drs Edison Humiang dan rombongan meninjau ke area lokasi Waruga. Walau sempat mendapat sanggahan kata kata dari para anak/cucu dari nenek moyang waruga bahwa kalau tidak tau sejara waruga ini jangan berbicara di rapat / hadir ditempat ini, namun Humiang dengan kepala dingin mampu meredam dan menyarankan usulan tambahan nanti disampaikan pada pertemuan hari Rabu 1 Agustus 2018 nanti.(Jacky/Marthen Sulla)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*