Sebagai anak polisi kami mensyukuri masih bisa meneruskan Perjuangan Orang Tua kita sebagai anggota Polri melalui KBPP Polri.
Bukan sebaliknya, menggunakan seragam KBPP Polri tetapi perilakunya menunjukan Tidak Etis seperti yang dilakukan oleh ketua bidang okk enita yang merupakan adik kandung ketum Evita nursanty.
Evita dan adiknya selaku okk tidak menghargai Kapolda sulut terlebih khusus tidak menghargai kami selaku anggota KBPP polri daerah sulawrsi Utara.
Akibat ulah pemaksaan kehendak dengan misi khsus Evita nursanty selaku ketum kbpp polri dan adiknya selaku ketua bidang okk enita , telah merusak Marwah Ruang Rapat Tribrata di Polda Sulut. Pemaksaan kehendak pengambilalihan sidang musda ke V PD sulut tidak sesuai adart sehingga membuat peserta musda 14 resort ngamuk.
” Kami tidak mau di interfensi terlalu jauh, i i organisasi milik semua bukan milik sekelompok orang termasuk ketua umum dan adiknya si ernita. ” Wajib kita jalankan roda organisasi ini sesuai adart yang sudah clear pembahasannya pada Munas beberapa waktu yang lalu. Jangan memaksakan kehendak pengurus pusat sehingga kami di diskriminasi apalagi memutarbalikkan fakta seolah olah kami pemicuh kericuhan di ruangan tribrata Polda Sulut , padahal itu hanyalah sebuah dinamika dalam berorganisasi dan itu lumrah karena aksi tersebut merupakan aksi spontanitas dari peserta yang menolak diskriminasi dan pemaksaan kehendak oleh ketua bidang okk ernita adik kandung ketua umum.
Sebagai pimpinan resort saya mengenakan kepada ketua umum KBPP polri dan adik kandungnya ernita selaku ketua bidang okk ” Kalau sudah tidak patuh dan taat pada aturan Organisasi yaaa monggo, lepaskan baju seragam KBPP POLRI dan salurkan bakatmu ke tempat yang sesuai dengan kehendak hatimu. Kami tidak ikhlas organisasi KBPP polri ini di tunggangi kepentingan politik ketua umum sebab ini adalah organisasi luhur milik seluruh anak anak polisi di seenteru Nusantara. Tegas Jefri lahamesang selaku ketua resort bolaang Mongondow Utara.
Ia juga mengingatkan kepada ketum dan pengurus pusat lainya, Jangan nodai induk organisasi didaerah kami. kami menginginkan KBPP POLRI yang Solid dan hak kami memilih calon ketua yang menurut hemat kami bisa dan mampu mensejahterakan anggotanya.
Jangan tunggangi organisasi KBPP polri ini dengan agenda agenda khusus dan terselubung yang hanya menguntungkan pribadi Anda dan kelompok anda. Ini organisasi keluarga harusnya musyawarah adalah jalan terbaik dan hukum tertinggi dalam pengambilan keputusan bukan intimidasi, diskriminasi dan pemaksaan kehendak.
Perlu saya jelaskan juga bahwa sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KBPP polri pada pasal 29 sangat jelas anggota biasa memiliki hak dipilih dan memilih. Lantas kenapa pengurus pusat memaksakan sesuatu yang bertentangan dengan Kitab suci ? Ada apa sebenarnya yang terjadi.
Jika anda anda yang saat ini dipercayakan sebagai pengurus pusat tidak taat pada kitab suci organisasi sebaiknya kalian lepaskan baju KBPP polri dan silahkan berkiprah di organisasi lain yang bisa kalian atur sendiri.
Framing media yang dilakukan oleh pengurus pusat yang narasinya mendramatisir seolah olah kami peserta musda yang anarkis itu tidak benar. Yang benar sesuai fakta adalah pemaksaan kehendak oleh okk yang kami protes keras sehingga secara spontan terjadi perdebatan keras yang tanpa di sadari gelas jatuh saat salah satu ketua resort mengetuk meja tanda protes atas keputusan pimpinan sidang.
Publik harus tau bahwa sejatinya pengurus pusat lah yang menjadi biang kerok terjadinya perdebatan alot yang kemudian setelah kami mengusulkan 14 resort mendukung satu calon yakni Ibu Adolfien Wangania SH ketua bidang okk ernita menghentikan pembahasan sidang setelah katanya berkordinasi dengan Dir Bimas Polda Sulut Kombes Pol Dumadi.
Salah satu ketua resort yang meminta namanya tidak di publish juga angkat bicara , Kita ketahui bersama bahwa jauh hari sebelum pelaksanaan musda Kombes pol Dumadi aelaku dir bimas Polda sulut diduga kuat menginterfensi pemilihan ketua PD KBPP polri Sulawesi Utara dengan cara menggerakkan kasat kasat bisams di seluruh polres, salah satu bukti adalah rekaman kasat bimas Bolsel yang mengatakan bahwa sesuai perintah dir bimas ketua resort di hubungi untuk memilih salah satu calon. Ini kan tidak profesional lagi. Berarti dir bimas patut dicurigai bahwa ada keuntungan baginya dalam menjalankan konspirasi ini.
Penghentian pelaksanaan musda oleh ketua bidang okk ernita adalah pemasungan hak politik demokrasi kami, dan juga merupakan bentuk diskriminasi terhadap KBPP polri Sulawesi utara. Aroma bau menyannya sangat kental akibat terlalu menerima masukan dari si Tante fice yang di sebut sebut Petu.
Gagalnya pelaksanaan musda ke V KBPP polri sulut ini merusak reputasi KBPP polri karena dianggap tidak dewasa dalam berorganisasi. Juga menciderai dan mempermalukan nama baik Polda Sulut sebab pelaksanaan musda yang ricuh tersebut di laksanakan di ruangan tribrata Polda Sulut. Ketua umum dianggap gagal secara etika dan dianggao tidak mampu menjalankan organisasi KBPP polri ini.
Kalau tidak mampu lagi menahkodai KBPP polri dengan bijak maka sebaiknya Evita nursanty mundur saja. Masih banyak yang mampu memimpin KBPP polri ini dengan penuh bijak dan berhati nurani.
Janjinya saja mau bantu biaya pelaksanaan musda tidak di tepati, padahal sebelumnya ia sendiri mengatakan bahwa ia akan bantu biaya pelaksanaan musda sebesar 20 juta , namun sampai berakhirnya musda uang bantuan yang dijanjikan tak kunjung di terima oleh panitia musda. bukankah ini pembohongan ? Jadi wajar jika kami sebagai ketua resort menyebut ketua umum KBPP polri Evita Nursanty pembohong. Imbuhnya dengan tegas.
