Geram Dua Kali Mangkir Hearing, Nelwan Tuding Kaban BKPP Minut EO Dalam Skandal 98 Sekdes Fiktif

Spread the love

MINUT, IdentitasPrime – Agenda hearing 24 sekdes Minut pada Senin (21/8) yang dilakukan oleh Komisi I dan Komisi III DPRD Minut, kembali ditunda akibat tidak hadirnya Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan Pelatihan Minahasa Utara (Kaban BKPP Minut), Drs Aldrin Posumah MSi, dengan alasan sakit.

Namun oleh Kabid Perencanaan dan Pembinaan Donald Tintingon penerima mandat mewakili Kaban BKPP kepada Ketua Komisi I Stendy Rondonuwu dan Ketua Komisi III Arlens Pungus, mengatakan bos-nya sedang sakit. Bahkan isteri Kaban-pun dilaporkan sakit.
Sayangnya alasan ini tidak memuaskan pimpinan sidang, Edwin Nelwan ST. Edwin menilai Kaban BKPP tidak menghormati panggilan resmi itu.
“Ini sudah yang kedua kalinya dengan alasan yang sama, kalau Kepala BKPP tidak hadir dalam rapat ini tentunya tidak bisa menghasilkan apa-apa,” tukas Nelwan.

Karena pernah didamprat bahwa DPRD tak serius tangani kasus ini, dimata Edwin, 2 kali ketidakhadirannya adalah modus menghindar dengan banyak alasan.
“Sebagai EO (Even Organizer) Posumah harus hadir karena dia paling tahu skandal pengangkatan 95 Sekdes di tahun 2010 itu,” sembur Nelwan.

Dilain pihak, Frida Wehantouw Sekdes Kolongan Tetempangan Kecamatan Kalawat mengatakan, saat akan diadakan pengangkatan sekdes tahun 2010 lalu mereka sempat dimintai sejumlah uang, namun tidak disanggupi karena tidak mampu memenuhi, sekalipun nominal yang diminta kemudian diturunkan sebesar Rp 25 juta.
Belakangan diketahui ada 96 sekdes kemudian diangkat oleh Pemkab Minut dengan SK Bupati waktu itu. Pengangkatan diduga sarat kecurangan. Pasalnya, banyak diantaranya belum pernah bertugas sebagai sekdes. Tapi karena mampu menyetor sejumlah uang, maka ketetangan palsu-pun diterbitkan, seperti masa dinas di mark-up menjadi 5 tahun.
“Kami kemudian difasilitasi oleh oknum ASN BKD untuk berangkat ke Jakarta, ke Kantor BKN untuk memperjuangkan nasib kami menjadi ASN. Waktu itu kami dimintai uang sebesar 25 juta untuk disetor ke-oknum Juma dan Nini serta Bachtiar di BKN Jakarta. Kami berangkat ke Jakarta secara bergantian setiap kelompok berjumlah tiga orang dan diantar oleh oknum pegawai BKD Minut bernama Corri,” ungkap Frida Wehantouw.

Lanjutnya, mereka (25 orang sekdes) menyetor uang ke rekening mantan Sekdes Watudambo bernama Romi yang sepakat ditunjuk sebagai kordinator. Rp 10 juta (250 juta) sebagai panjar untuk diteruskan ke oknum Juma, Nini dan Bachtiar.
Romi yang ikut hadir saat hearing itu langsung mengakui aliran dana ini lewat dirinya, meskipun awalnya sempat memberikan keterangan yang berbelit-belit bahkan mengalihkan substansi masalah.
“Saudara Romi hanya perlu menjawab secara sederhana, apa benar 25 sekdes menyetor sejumlah uang, berapa jumlahnya dan kepada siapa aliran dana ini diberikan,” kejar Lucky Kiolol dengan nada tinggi.
Diakhir pertemuan, Wakil Ketua Dewan Drs Denny R Wowiling menutup rapat, namun sebelumnya menurutnya akan menggagendakan kembali dengar pendapat ini dan harus dihadiri oleh Kaban BKPP Aldrin Posumah.
“Terkait pengangkatan 96 sekdes ini harus diungkap dan ditanggapi serius karena telah memasuki ranah hukum, Ketua Dewan Minut telah dipanggil ke Kejari Minut dan dimintai keterangan,” pungkas Wowiling.
Kajari Minut Rustiningsih SH MSi melalui Kasi Pidsus Kajari Minut Antonius Silitonga SH saat dikonfirmasi hal ini masih memilih belum memberi keterangan.
“Nanti aja kalau semuanya sudah lengkap pasti akan kami sampaikan ke wartawan,” kata Silitonga.(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*