ICW Berharap Perppu Larangan Eks Napi Koruptor Ikut Pilkada 2020, Segera Terealisasi

Spread the love
Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW

JAKARTA, IdentitasPrime – Lembaga sosial kontrol yang paling disegani para koruptor seperti Indonesia Corruption Watch (ICW) ternyata sangat mendukung dikwluarkannya larangan bagi mantan.kotuptor untuk maju ke Pemilukada.

Selasa (30/7/2019), ICW melalui Donal Fariz, Koordinator Divisi Korupsi Politik mengklaim sangat mendukung aturan tentang mantan narapidana korupsi tidak bisa jadi peserta Pilkada 2020.

Intinya adalah adanya payung hukum untuk mendukung larangan tersebut. Dia mengusulkan payung hukum itu berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

“Kami sangat mendukung larangan eks napi yang koruptor mencalonkan diri dalam Pilkada. Untuk ke depannya harus dibuat instrumen hukum yang kuat seperti Perppu. Itu yang memungkinkan, walaupun idealnya adalah dilakukan revisi Undang-Undang terkait Pilkada, agar mantan napi korupsi tidak dicalonkan lagi,” kata Donal disela diskusi di kawasan Cikini.

Larangan bagi eks napi koruptor dimata ICW, untuk mencalonkan diri dalam Pilkada, sudah pernah dibuat dalam Peraturan KPU. Namun larangan tersebut dicabut oleh Keputusan Mahkamah Agung.

Disisi lain saat ini masih sedikit sekali hakim yang dalam putusannya, berani mencabut hak politik seorang koruptor. Hal inilah yang mendorong perlu segera diterbitkan Perppu yang melarang eks napi koruptor untuk mencalonkan diri dalam Pilkada. Kasus Bupati Kudus M Tamsil bisa menjadi pendorong diterbitkannya Perppu terkait.(Maxi Bangun)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*