Ironi.. 83 Desa di Minut Belum Masukan LPJ Dandes 2018, Sementara Dandes 2019 Mulai di Gelontorkan

Spread the love

Mandagi: “Inikah Bukti Dari WTP? Polres dan Kejari Jangan Hanya Jadi Penonton”

MINUT, IdentitasPrime – Tahapan anggaran nasional berupa Dana Desa (Dandes) Tahun 2019, mulai disalurkan oleh Pemerintah kabupaten Minahasa Utara (Pemkab Minut).

Padahal untuk itu penyaluran Dandes tahap pertama masih dibatasi, mengingat baru 42 Desa yang memasukan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) dari total 125 Desa di Minut, sedangkan sisanya 83 desa, belum memasukkan SPJ.

Umbase Mayuntu, Kepala Inspektorat Minut, tak menampik adanya desa-desa yang sudah dan belum memasukkan LPJ. “Memang baru 42 desa yang memasukkan SPJ dan 83 Desa belum memasukan SPJ,” ungkap dia Senin  (10/6/2019).

Walau begitu, pihaknya masih memberikan batas waktu hingga sampai pertengahan bulan (Juli) depan bagi desa yang belum memasukkan SPJ.

“Jika batas waktu tersebut belum juga dimasukkan, maka desa yang bersangkutan tidak akan menerima bantuan Dandes. Kami harapkan adanya proaktif dari Kumtua untuk memasukkan SPJ,” tandas Umbase beretorika.

Diketahui, bersama, Kabupaten Minut mendapat anggaran Dandes sebesar Rp101 miliar atau naik sebanyak Rp12 miliar dari total tahun 2018 sebesar Rp 89 miliar.

Namun menariknya, kendati peluang gagalnya lebih banyak daripada berhasil, Minut baru saja menerima penghargaan berupa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh BPK-RI.

Terlalu banyaknya desa yang belum memasukkan LPJ, Namun berpeluang menerima Dana Desa selanjutnya, tentu saja menyita keprihatinan berbagai kalangan pemerhati korupsi yang menduga proyek Dandes 2018, banyak yang tidak beres.
“Pasti ada sesuatu sehingga para hukumtua dan perangkat desa terkait, tak dapat memasukkan LPJ karena ada ketakberesan. Inikah Hasil WTP yang diperoleh Pemkab Minut baru-baru ini,” sembur Junius Mandagi, salah satu tokoh Ikatan Pendiri Minahasa Utara (IPMU), Selasa (11/6).

Apapun jawaban yang dilontarkan Inspektorat, kata Mandagi lagi, pihaknya tidak serta-merta mempercayai, mengingat Inpektorat juga hanya dihuni manusia biasa.
“Polres dan Kejari jangan hanya jadi Penonton saja. Inspektorat hanya manusia biasa, yang bisa saja tergiur oleh sogokkan. Begitu pula polisi dsn kejaksaan. So talalu leh kalu 83 desa itu kong yanda ada korupsi, lebeh bae kase bubar jo itu ranah hukum,” tandas pria paruh baya yang akrab dengan sapaan Om Utu itu.(Meikel)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*