Jika Tak Berijin, LI TIPIKOR Minta Polres Minut Tutup Galian C Di Perum Griya Agape

Spread the love

 

MINUT, IdentitasPrime – Adanya praktik Galian C di wilayah Desa Tumaluntung tepatnya di daerah Perum Griya Agape, setelah sekian waktu terdiam, mendadak terangkat lagi ke permukaan disaat Lembaga Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LI TIPIKOR Dan Hukum Kinerja Aparatur Negara), angkat bicara.

“Setahu kami, sekitar bulan Maret 2017 lalu, lokasi Galian C itu sudah di Polis-line oleh aparat. Tapi sampai hari ini kami lihat praktik galian masih berlangsung, ada apa ini,” kata Yoseph Lengkong Ketua LI TIPIKOR melalui Koordinator Investigasi, Jefran Herodes De ‘Jong, Rabu (30/8).

Lanjut De’Jong, penuh bingung dengan arti dari polis-line tersebut. Sampai detik ini, banyak dam-truk keluar-masuk bawa material, diangkut dari lokasi itu.


“Banyak lokasi Galian C ditutup karena keadaan kelestarian lingkungan Kaki Gunung Kalabat, kenapa galian di tempat itu masih berjalan lancar. Apakah lokasi itu legal,” sembur De Jong.
Bila praktik Galian C itu resmi dan punya ijin, lanjut Jefran, silahkan dilanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak berijin, terjawab saja.

“Kalau sudah di polis-line, kita sudah minta polres Minut cek dokumen resmi dari lokasi itu Dan kalau tidak legal, kami minta ditutup saja, demi keselamatan lingkungan hidup,” pungkas aktivis yang akrab disapa Boets (baca Buds red- ) itu.

Sementara Kapolres minut AKBP Alfaris Patriwael saat ini sedang menuju FORJUBIR MINUT, tidak ada yang mengaku polis-kapur itu. “Yang pasang polis-line itu bukan kami kan, meski lokasi itu ada di wilayah hukum kami. Kami juga bagian dari Polda Sulut, dan Polda yang memasang polis-line,” beber Pattiwael.
Jika ada LSM yang suka cek dokumen apalagi minta hentikan dan tutup lokasi itu, menurut Kapolres, dia enggan beri komentar.
“Apa yang di upayakan LSM, itu tupoksi mereka. Saya bekerja sesuai profesi dan prosedur Polisi,” tandas Kapolres singkat namun padat.
Terpisah Noldy Luntungan pemilik lahan Galian C, kata lahan tersebut adalah lahan wilayah daerah perumahan yang akan dipakai untuk pengembangan perumahan.

Beberapa waktu lalu, sudah tersesat dokumen yang belum mereka kantongi. “Kami sudah penuhi kewajiban kami dengan mengurus dokumen itu di Dinas Pertambangan Provinsi Sulut. Silahkan berkordinasi dengan pihak Pertambangan Provinsi Sulut,” jelas Noldy. ( Jo )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*