Kajari Benarkan Skandal 24 Sekdes Minut Sudah Ke Tahap Penyelidikan

Spread the love

Nelwan Yakin Kaban BKPP Sebagai EO, Akan Jadi Tersangka

MINUT, IdentitasPrime – Skandal penyalahgunaan kewenangan/jabatan dengan mencari uang tidak halal yang diduga dilakukan oleh beberapa pejabat teras Minut dengan cara melakukan rekrutmen untuk 96 Sekretaris Daerah (Sekdes) menjadi CPNS periode 2010 silam di lingkup Pemkab Minut, berlanjut.

Kajari Minut Rustiningsi SH MH, membenarkan prosesi tersebut. Bahkan ia juga pengungkapan otak atau aktor-aktor terkait dibalik rekrutmen Sekdes 2010 yang sudah masuk pada tahap PENYELIDIKAN di Kejaksanaan Negeri Minut.
“Saat ini tim penyidik kejari sudah pada tahap penyelidikan untuk pengungkapan masalah rekrutmen Sekdes CPNS,” ujar Rustiningsih kepada puluhan awak media usai membuka sosialisasi TP4D di aula Bapelitbang Pemkab Minut 24 Agustus 2017 (kemarin).

Terkait adanya keterkaitan pejabat Pemkab yang bakal jadi tersangka? Rustingsih, menjawab bahwa kemungkinanya bisa tapi akan ditindaklanjuti saat proses hukumnya masuk pada tahap penyidikan.

“Saat ini kita masih dalam TAHAP PENYELIDIKAN, untuk penetapan tersangka, itu bisa saja tapi nanti saat proses hukumnya sudah masuk pada TAHAP PENYIDIKAN. Siapapun termasuk pejabat jika terbukti atau terlibat, berdasarkan penyelidikan bisa ditetapkan menjadi tersangka,” tukas wanita santun namun tegas ini.

Perlu diketahui pembaca, saat ini proses pengungkapan kontroversi pengangkatan 96 Sekdes Minut periode 2010 dengan sisa 24 orang Sekdes yang telah mengabdi sejak 2007 silam sampai saat ini belum terangkat, sedang bergulir dengan agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Minut dan dalam status di skors karena masih menunggu kehadiran kepala BKPP sebelumnya BKDD Aldrin Posumah yang masih dalam keadaan sakit.

Di sisi lain, aktivis muda Minut William Simon Luntungan menyorot kinerja DPRD yang kerap membuat RDP terkait rekrutmen Sekdes namun tak kunjung ada penyelesaian.

“Ingat, ini kasus lama yang diangkat kembali, harusnya DPRD jika ada keinginan untuk menyelelesaikan harus komit. Dan perlu diingat jangan jadikan rekrutmen sekdes menjadi komoditas politik untuk kepentingan-kepentingan oknum atau kelompok tertentu,” sindir Luntungan.
Sementara dipihak DPRD, mendapat sindiran Wiiliam Luntungan, politisi Edwin Nelwan pun geram.
“Kami bukan lambat merespon atau tidak kerja maksimal. Tapi Kaban BKD (sekarang BKPP) saja yang pandang enteng dengan undangan hearing kami,” kilah Nelwan.
Kaban BKPP, Aldrin Posumah yang tak kunjung hadir dalam beberapa undangan dewan, timpal Edwin, merupakan sikap tak terpuji bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).
“Sayang Dewan tidak punya kewenangan menjemput secara paksa. Kalau bisa, pasti kami sudah lakukan hal itu. Maaf ya, saya yakin dalam proses hukum yang ditangani Kejari, Aldrin akan jadi salah satu tersangka, sebab dugaan saya, Kaban BKPP ini adalah Event Organizer (EO) dalam kontes skandal Sekdes 2010 ini,” pungkas politisi muda berbakat itu.
(Jo)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*